Jakarta | Sesi bersama Asian Film Alliance Network (AFAN) menjadi salah satu pembahasan penting dalam Jakarta Film Summit 2026 yang berlangsung pada Selasa, 20 Oktober. Forum ini mempertemukan perwakilan lembaga perfilman dari sejumlah negara Asia untuk membicarakan cara memperkuat hubungan industri di kawasan. Diskusi menempatkan kerja sama regional sebagai upaya strategis untuk memperluas jangkauan film Asia, sekaligus membuka peluang baru bagi para pelaku di setiap negara.
Para peserta membahas sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan industri film untuk berkembang lintas batas. Dukungan pemerintah menjadi salah satu topik utama, termasuk bagaimana kebijakan dan lembaga publik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi produksi dan distribusi. Pembahasan juga mencakup pendanaan, yang kerap menentukan apakah gagasan film dapat diwujudkan serta menjangkau penonton lebih luas. Pertukaran pandangan tersebut memberi ruang bagi perwakilan negara untuk memahami tantangan yang dihadapi mitra mereka.
Produksi bersama turut mendapat perhatian sebagai jalur praktis untuk mempertemukan sumber daya, keahlian, dan perspektif kreatif dari beberapa negara. Kolaborasi semacam ini dapat membantu proyek memperoleh akses pada jaringan produksi dan pasar yang lebih beragam. Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang baik, pemahaman terhadap ketentuan masing-masing negara, serta komunikasi sejak tahap pengembangan. Karena itu, pembicaraan dalam forum tidak hanya menyoroti manfaat kerja sama, tetapi juga pentingnya membangun mekanisme yang memungkinkan kemitraan berjalan secara berkelanjutan.
Badan Perfilman Indonesia atau Indonesian Film Agency ikut memanfaatkan sesi tersebut untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi internasional. Keterlibatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperluas kesempatan bagi produser Indonesia agar lebih aktif berpartisipasi dalam proyek lintas negara. Melalui dialog dengan lembaga perfilman Asia, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi mitra potensial, memahami kebutuhan produksi bersama, dan membuka jalur komunikasi untuk pembahasan lanjutan. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kapasitas industri Indonesia sekaligus mempelajari pendekatan yang diterapkan negara lain.
Pembahasan AFAN di Jakarta Film Summit menunjukkan bahwa penguatan industri kawasan memerlukan dukungan yang saling melengkapi, mulai dari kebijakan hingga akses pendanaan dan jaringan produksi. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam percakapan regional dapat membantu mengubah minat terhadap kolaborasi menjadi hubungan kerja yang lebih konkret. Langkah berikutnya bergantung pada tindak lanjut antarlembaga dan kesiapan para produser untuk merancang proyek bersama, sehingga film Asia memiliki peluang lebih besar untuk beredar dan dikenal di pasar internasional.
Perhatian terhadap kolaborasi film lintas negara juga membawa pembahasan pada kebutuhan pendanaan yang dapat membantu produser Indonesia membangun kemitraan internasional. Dalam forum di Jakarta, BPI menyoroti bahwa kerja sama produksi tidak hanya bergantung pada gagasan kreatif dan kecocokan mitra, tetapi juga pada dukungan pembiayaan yang sesuai dengan skala serta kebutuhan proyek. Akses pendanaan yang memadai dapat menjadi salah satu faktor penting agar produser lokal mampu terlibat sejak tahap pengembangan hingga produksi bersama.
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian adalah pembentukan dana khusus untuk produksi bersama internasional. Skema semacam ini berpotensi memberikan dukungan yang lebih terarah bagi proyek yang melibatkan produser Indonesia dan mitra dari negara lain. Namun, gagasan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Kebudayaan. Karena itu, dana khusus ini belum dapat dipandang sebagai program yang telah disahkan ataupun berjalan. Rincian mengenai bentuk dukungan, persyaratan, sasaran penerima, dan mekanisme pelaksanaannya juga belum menjadi keputusan yang dapat dipastikan.
BPI menyampaikan harapan bahwa, apabila skema tersebut dapat diwujudkan, dukungan pendanaan akan membuka lebih banyak peluang bagi produser Indonesia untuk mengikuti produksi film berskala internasional. Keterlibatan dalam proyek lintas negara dapat memberi ruang bagi pelaku perfilman untuk menjangkau mitra baru serta mengambil bagian dalam proses produksi dengan cakupan yang lebih luas. Pada saat yang sama, peluang tersebut dapat mendukung pertukaran pengalaman dan pengembangan kapasitas industri. Meski demikian, manfaat itu masih bergantung pada kelanjutan pembahasan dan rancangan kebijakan yang akan disusun. Untuk saat ini, perhatian BPI menunjukkan bahwa pendanaan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam upaya memperkuat kolaborasi film Asia dan kerja sama produksi internasional yang melibatkan Indonesia.
Asia Film Alliance Network (AFAN) menjadi wadah yang mempertemukan lembaga perfilman nasional dan kementerian terkait dari sejumlah negara di Asia. Kehadiran jaringan ini menyediakan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai kebutuhan industri audiovisual di kawasan, sekaligus membuka peluang kerja sama lintas negara. Dalam forum di Jakarta, gagasan penguatan hubungan tersebut turut dibahas melalui rencana pembentukan dana regional.
AFAN diinisiasi oleh Korean Film Council dalam Festival Film Cannes 2023. Jaringan ini mencakup tujuh lembaga yang berasal dari Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Filipina, Jepang, dan Thailand. Keanggotaan lintas negara itu menghimpun beragam pengalaman serta perspektif tentang perfilman dan sektor audiovisual. Dengan melibatkan lembaga nasional dan kementerian, AFAN berupaya membangun komunikasi antarpihak yang dapat membantu mengembangkan kolaborasi secara lebih terarah.
Salah satu gagasan yang dibicarakan adalah membentuk dana regional untuk mendukung sektor audiovisual Asia. Dana tersebut dibayangkan sebagai sarana yang dapat membantu mendorong kerja sama antarnegara, termasuk kolaborasi dalam pengembangan proyek dan kegiatan perfilman. Namun, rencana itu belum menjadi mekanisme pendanaan yang siap dijalankan. Saat ini, pembahasannya masih berada pada tahap studi kelayakan yang menelaah berbagai aspek pembentukan dan pengelolaan dana.
Studi tersebut mengkaji kemungkinan mendirikan dana dengan badan hukum, termasuk bagaimana bentuk kelembagaan yang sesuai dan bagaimana dana dapat beroperasi dalam konteks kawasan. Pembahasan melibatkan anggota AFAN, pengamat, serta mitra jaringan. Pelibatan kelompok-kelompok ini dimaksudkan agar pertimbangan yang beragam dapat masuk ke dalam kajian, sebelum keputusan mengenai kelanjutan rencana diambil. Proses ini juga memungkinkan para pihak mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang perlu diperhitungkan.
Apabila gagasan itu terwujud, dana regional diharapkan dapat mendukung kolaborasi antarnegara dan memperkuat hubungan di pelaku audiovisual Asia. Akan tetapi, hasil tersebut bergantung pada temuan studi kelayakan serta kesepakatan para pihak mengenai bentuk dan fungsi dana. Untuk saat ini, AFAN menjadi ruang bagi pembahasan awal dan penjajakan bersama. Perkembangan rencana pendanaan ini akan menunjukkan bagaimana kerja sama institusional dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi sektor audiovisual di kawasan.
Pertukaran pengalaman menjadi salah satu tema penting dalam forum, karena setiap negara mengembangkan industri film melalui kebijakan dan prioritas yang berbeda. Perbedaan terlihat dalam cara pemerintah mengatur sektor, menyediakan pendanaan, mempromosikan karya, serta membangun kapasitas produksi dan talenta. Bagi Indonesia, mempelajari pendekatan negara-negara Asia dapat membuka pilihan dalam merumuskan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan sekadar menyalin model dari luar. Pengalaman mitra dapat memberi gambaran tentang kebijakan yang efektif, tantangan pelaksanaannya, dan ruang yang masih dapat diperbaiki. Dialog antarpelaku juga membantu memahami bagaimana dukungan publik, inisiatif swasta, dan kebutuhan kreator dapat diselaraskan agar ekosistem film tumbuh secara berkelanjutan.
Kerja sama lintas negara perlu diterjemahkan ke dalam kebutuhan praktis produksi. Berbagi sumber daya, keahlian, fasilitas, dan jaringan dapat membantu proyek bersama mengelola biaya serta memanfaatkan kemampuan yang tersedia di berbagai pasar. Pada saat yang sama, kolaborasi sebaiknya memperluas akses kerja bagi kru, seniman, dan tenaga profesional lain, sehingga mereka memperoleh kesempatan terlibat dalam produksi di kawasan Asia.
Baca juga: Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat, Warga Diimbau | Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat pada Rabu Pagi | Kebijakan Berbasis Kebutuhan Dasar Jadi Sorotan dalam Penilaian Sarmuji
