Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa, 21 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN menyampaikan rekomendasi dan kajian strategis mengenai perkembangan ekonomi global serta langkah-langkah untuk memperkuat perekonomian nasional. Pembahasan turut mencakup kebijakan bahan bakar minyak (BBM), yang berkaitan dengan upaya menjaga harga dan memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran.
Penyampaian kajian ini menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam membaca perubahan kondisi ekonomi dan menentukan respons yang sesuai. Perkembangan global dapat menghadirkan dinamika yang perlu dicermati, sementara ketahanan ekonomi nasional membutuhkan kebijakan yang terukur. DEN memberikan masukan berdasarkan kajian agar arah kebijakan dapat mempertimbangkan kondisi yang berkembang sekaligus tujuan penguatan ekonomi dalam negeri.
Dalam pembahasan mengenai BBM, perhatian diarahkan pada dua hal yang saling berkaitan: menjaga harga dan meningkatkan ketepatan subsidi. Keduanya merupakan isu kebijakan yang memerlukan pertimbangan cermat, karena keputusan yang diambil perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan kebijakan. DEN memaparkan opsi dan kajian sebagai bahan bagi Presiden dalam menilai pilihan yang tersedia. Informasi yang disampaikan tidak dengan sendirinya menetapkan perubahan kebijakan, melainkan menjadi masukan strategis dalam proses pertimbangan pemerintah.
Melalui rekomendasi tersebut, DEN turut memberi gambaran mengenai hubungan perkembangan ekonomi global, agenda penguatan ekonomi nasional, dan pilihan kebijakan energi. Kajian yang komprehensif dapat membantu memastikan setiap opsi dinilai dengan mempertimbangkan tujuan serta dampaknya. Dalam hal subsidi BBM, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dari pembahasan bersama upaya menjaga harga. Penyampaian bahan kajian kepada Presiden juga mencerminkan peran DEN dalam memberikan analisis dan saran strategis kepada pemerintah. Pertemuan itu menempatkan berbagai pertimbangan ekonomi dalam satu pembahasan, tanpa mengabaikan perlunya kebijakan yang responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, rekomendasi DEN menjadi salah satu bahan bagi pemerintah untuk merumuskan langkah yang mendukung stabilitas dan penguatan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan penilaian mengenai kebijakan pemerintah dalam menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa DEN memandang langkah yang telah diambil pemerintah sebagai pendekatan yang tepat untuk menjaga harga BBM bersubsidi. Penyampaian tersebut merupakan bagian dari pembahasan kebijakan energi dan dampaknya bagi masyarakat. Penilaian DEN berangkat dari pentingnya memastikan kebijakan harga mempertimbangkan kondisi rumah tangga, terutama kelompok yang bergantung pada BBM bersubsidi dalam aktivitas sehari-hari.
Menurut Seto, menjaga harga BBM bersubsidi berkaitan erat dengan upaya melindungi daya beli masyarakat. Bahan bakar merupakan kebutuhan yang memengaruhi kegiatan ekonomi dan pengeluaran banyak keluarga, sehingga perubahan biaya energi dapat memberi dampak lebih luas. Dalam konteks itu, kebijakan pemerintah dinilai telah mengambil arah yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keterjangkauan. Penilaian tersebut mencerminkan pandangan DEN atas langkah yang sedang ditempuh, bukan pernyataan bahwa harga akan selalu tetap. DEN menyampaikan pertimbangan kebijakan kepada Presiden agar dampaknya terhadap masyarakat turut menjadi perhatian dalam pembahasan energi nasional.
Seto mengaitkan langkah menjaga harga dengan tujuan memberi ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lain tanpa terbebani kenaikan pengeluaran energi secara berlebihan. Namun, penilaian bahwa kebijakan saat ini sudah tepat tidak menghilangkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan subsidi dan keadaan yang dapat berubah. Harga dan kebijakan energi dapat dipengaruhi berbagai pertimbangan, sehingga tidak tepat menafsirkan pandangan DEN sebagai jaminan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan berubah. Yang disampaikan kepada Prabowo adalah penilaian atas langkah pemerintah dalam menjaga harga serta pentingnya mempertimbangkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, perhatian pada keterjangkauan menjadi salah satu dasar dalam menilai kebijakan BBM bersubsidi, sebagaimana dijelaskan Seto.
Dewan Energi Nasional (DEN) turut membahas strategi fiskal yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam pembahasan bersama Presiden Prabowo. Perhatian utama diarahkan pada upaya menjaga harga BBM agar tetap terkendali hingga akhir tahun, sekaligus memastikan dukungan pemerintah terhadap masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pembahasan ini menempatkan harga energi dan ketepatan subsidi sebagai dua hal yang perlu dipertimbangkan bersama. Menjaga harga dalam jangka pendek penting, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kemampuan fiskal negara. Karena itu, strategi yang dibicarakan tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga dengan kesinambungan pengelolaan subsidi pada waktu berikutnya.
Menurut Seto, Kementerian Keuangan akan dibantu Danantara untuk memastikan harga BBM tetap terjaga sampai akhir tahun. Keterangan tersebut menggambarkan adanya dukungan dalam pembahasan mengenai langkah fiskal yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci bentuk dukungan, besaran anggaran, ataupun skema pelaksanaannya. Dengan demikian, fokus pembicaraan yang dapat dipastikan adalah keterlibatan Kementerian Keuangan dan Danantara dalam upaya tersebut. Langkah menjaga harga tetap menjadi perhatian, sementara rincian kebijakan yang lebih spesifik tidak disampaikan dalam keterangan ini. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya jangka pendek perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan energi dan keuangan negara yang lebih luas.
Selain menjaga harga hingga akhir tahun, DEN juga memberi perhatian pada keberlanjutan fiskal. Subsidi energi merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga kebijakan terkait perlu mempertimbangkan kemampuan untuk menopangnya secara berkesinambungan. Perhatian tersebut tidak berarti mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap BBM dengan harga yang terjaga. Sebaliknya, pembahasan menekankan perlunya menimbang perlindungan bagi masyarakat bersama tanggung jawab menjaga kondisi fiskal. Keseimbangan ini menjadi penting ketika pemerintah mempertimbangkan bagaimana dukungan terhadap energi bersubsidi dapat terus diberikan tanpa mengesampingkan keberlanjutan pembiayaannya. Keterangan yang tersedia tidak menetapkan ukuran atau target fiskal tertentu, sehingga penekanannya tetap pada pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pembahasan.
Dalam jangka panjang, pembenahan diperlukan agar subsidi energi semakin tepat sasaran. Tujuan tersebut menempatkan ketepatan penerima sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki pengelolaan subsidi, di samping menjaga harga dalam periode dekat. Pembenahan jangka panjang juga menjadi ruang untuk memastikan kebijakan subsidi mendukung kebutuhan yang dimaksud dan tetap selaras dengan keberlanjutan fiskal. Belum ada rincian mengenai bentuk perubahan atau tahapan yang akan ditempuh, sehingga tidak tepat menyimpulkan adanya skema tertentu. Yang disampaikan adalah arah perhatian: harga BBM perlu dijaga hingga akhir tahun, sementara pengelolaan subsidi energi perlu terus dibenahi supaya lebih tepat sasaran dan dapat dipertahankan secara fiskal.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Persoalan tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian karena ketersediaan BBM berpengaruh langsung terhadap kegiatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam pemaparannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Luhut menyampaikan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan dapat kembali muncul apabila akar masalahnya tidak ditangani secara menyeluruh.
Luhut mengusulkan pembentukan atau pembenahan ekosistem yang dapat membantu mencegah kelangkaan berulang. Gagasan itu mengarah pada perlunya melihat keterkaitan berbagai aspek dalam penyaluran BBM, bukan hanya merespons kekurangan pasokan yang terlihat di suatu daerah. Dengan ekosistem yang lebih tertata, upaya menjaga ketersediaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih konsisten. Namun, paparan tersebut masih berupa usulan dan perhatian terhadap masalah, bukan pengumuman bahwa suatu kebijakan baru telah ditetapkan.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Pengakuan ini menunjukkan bahwa penanganan kelangkaan membutuhkan evaluasi terhadap kondisi yang berlangsung, sekaligus koordinasi agar persoalan di lapangan dapat dipahami dengan lebih baik.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Opsi Fiskal untuk Menahan Harga BBM Subsidi hingga Pengujung 2026 | DEN Sampaikan Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pangan, dan Karhutla kepada Prabowo | Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Subagyo H. S. di Mabesad
