Jakarta | Pemerintah menanggung 100% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tiket penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Artinya, untuk penyerahan jasa angkutan udara yang memenuhi cakupan kebijakan, beban PPN tersebut diberikan sebagai insentif yang ditanggung pemerintah. Kebijakan ini secara khusus menyasar penerbangan dalam negeri berjadwal dengan layanan kelas ekonomi, bukan seluruh jenis perjalanan udara atau semua kelas penerbangan. Karena itu, ketentuan mengenai rute, jadwal, kelas layanan, dan periode penerbangan menjadi penting untuk memastikan tiket yang dibeli termasuk dalam fasilitas tersebut. Insentif ini merupakan dukungan fiskal pada masa libur akhir tahun, ketika kebutuhan perjalanan masyarakat biasanya meningkat.
Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 tentang PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Peraturan tersebut ditandatangani Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026 dan berlaku pada Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, landasan dan rentang anggaran kebijakan telah ditetapkan melalui aturan khusus, bukan sekadar pengumuman umum mengenai bantuan perjalanan. PMK tersebut menjadi acuan bagi pelaksanaan fasilitas PPN dan kewajiban pihak-pihak terkait, termasuk maskapai yang menyerahkan jasa penerbangan dalam cakupan insentif. Penumpang dapat merujuk pada informasi resmi maskapai untuk mengetahui penerapan fasilitas pada tiket dan perjalanan tertentu.
Pemerintah menyatakan bahwa pemberian insentif ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian nasional selama libur akhir tahun. Dengan sebagian beban PPN ditanggung negara, kebijakan diharapkan mendukung akses masyarakat terhadap perjalanan udara pada periode tersebut. Pada saat yang sama, mobilitas penumpang dapat berkaitan dengan kegiatan ekonomi di berbagai daerah, termasuk aktivitas wisata dan jasa pendukung perjalanan. Namun, manfaat kebijakan tetap mengikuti batas cakupan yang ditentukan dalam PMK. Tiket untuk penerbangan yang tidak memenuhi kriteria domestik, jadwal berjadwal, kelas ekonomi, dan periode yang ditetapkan tidak otomatis memperoleh perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, calon penumpang sebaiknya memeriksa rincian penerbangan dan informasi harga sebelum membeli, sementara maskapai perlu menerapkan ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
Kelayakan memperoleh insentif PPN tiket pesawat Nataru ditentukan oleh dua rentang waktu yang berbeda, yaitu tanggal pembelian tiket dan tanggal penerbangan. Tiket harus dibeli mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027. Sementara itu, perjalanan yang menggunakan tiket tersebut harus berlangsung pada 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027. Penumpang perlu memastikan kedua tanggal ini sesuai sebelum mengandalkan fasilitas pajak tersebut.
Kedua persyaratan waktu berlaku secara bersamaan, bukan sebagai pilihan. Artinya, membeli tiket dalam periode pembelian yang ditetapkan belum otomatis membuat transaksi memenuhi syarat. Jika tiket dibeli, misalnya, pada 20 Oktober 2026, tetapi penerbangannya dijadwalkan sebelum 22 Desember 2026, perjalanan itu berada di luar periode penerbangan yang mendapat fasilitas. Sebaliknya, penerbangan pada masa Nataru juga tidak memenuhi ketentuan apabila tiketnya dibeli sebelum 20 Oktober 2026 atau setelah 10 Januari 2027. Dengan demikian, tanggal transaksi dan tanggal keberangkatan perlu diperiksa secara terpisah.
Selain batas waktu, insentif ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik dengan kelas ekonomi. Tiket untuk perjalanan internasional tidak termasuk dalam cakupan yang dijelaskan, begitu pula penerbangan domestik yang dipesan pada kelas selain ekonomi. Penumpang juga tidak dapat memperoleh PPN ditanggung pemerintah apabila salah satu syarat waktunya tidak terpenuhi, meskipun syarat lainnya sesuai. Karena itu, sebelum membeli, periksa rute, kelas penerbangan, tanggal pembelian, dan jadwal perjalanan pada rincian pemesanan. Bila terjadi perubahan jadwal atau tiket diterbitkan kembali, pastikan informasi terbaru tetap berada dalam ketentuan yang berlaku; jangan hanya berpatokan pada tanggal awal pemesanan. Langkah ini membantu menghindari anggapan bahwa semua tiket selama musim liburan otomatis mendapat keringanan. Ketentuan periode tersebut juga berarti perjalanan yang berakhir atau dimulai di luar jendela penerbangan perlu dikonfirmasi kepada maskapai atau pihak penjual tiket, terutama jika pemesanan mencakup beberapa segmen. Dengan memeriksa seluruh detail sejak awal, penumpang dapat menilai kelayakan secara lebih tepat dan mengetahui apabila pajak tetap menjadi tanggungan sesuai ketentuan normal.Fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat tidak mencakup seluruh nominal yang mungkin muncul dalam transaksi. Dasar penghitungan manfaatnya adalah komponen tertentu dalam harga tiket, yaitu tarif dasar atau base fare dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Dengan demikian, penumpang perlu membedakan kedua komponen tersebut dari layanan tambahan yang dapat dipilih atau dibeli secara terpisah. PPN atas komponen yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh fasilitas, sedangkan pajak atas layanan di luar cakupan tetap menjadi kewajiban penumpang.
Lampiran PMK memberikan ilustrasi perhitungan. Apabila tarif dasar tiket sebesar Rp790.000 dan fuel surcharge sebesar Rp121.600, jumlah kedua komponen itu menjadi dasar penghitungan PPN. Dengan tarif PPN yang digunakan dalam contoh tersebut, nilai PPN yang ditanggung pemerintah adalah Rp100.276. Artinya, fasilitas tidak berupa pengurangan harga tiket dengan jumlah yang sama untuk semua orang, melainkan penanggungan PPN atas komponen yang ditetapkan. Contoh ini berlaku sepanjang syarat terkait waktu pembelian dan waktu penerbangan terpenuhi, serta transaksi dan tiket termasuk dalam ketentuan fasilitas.
Beberapa biaya tambahan tidak termasuk dalam cakupan tersebut. Contohnya adalah pembelian bagasi ekstra dan pemilihan kursi, yang merupakan layanan tambahan di luar tarif dasar dan biaya bahan bakar yang menjadi dasar fasilitas. Jika layanan itu dikenai PPN, pajaknya tetap dipungut dari penumpang dan tidak ditanggung pemerintah melalui insentif tiket. Karena itu, jumlah yang dibayar saat pemesanan bisa memuat bagian yang memperoleh perlakuan berbeda: PPN atas komponen tertentu ditanggung pemerintah, sementara PPN atas layanan tambahan tetap dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran manfaat atau penghematan yang diterima penumpang karenanya dapat berbeda antartiket. Nilainya bergantung pada harga tarif dasar dan biaya bahan bakar dalam transaksi, juga pada ada tidaknya layanan tambahan yang dikenai pajak. Penumpang sebaiknya memeriksa rincian harga pada bukti pemesanan, bukan menganggap seluruh PPN atau seluruh biaya tiket otomatis dihapuskan. Maskapai juga perlu memisahkan dan melaporkan komponen yang mendapat fasilitas dari komponen yang tetap dipungut, agar perhitungan serta informasi pada transaksi mencerminkan batas manfaat tersebut secara jelas.
Badan usaha angkutan udara yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban administrasi atas transaksi tiket yang memperoleh fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Maskapai perlu menerbitkan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak sesuai ketentuan. Selain itu, PPN atas penyerahan jasa terkait harus dilaporkan melalui mekanisme dan tata cara pelaporan perpajakan yang berlaku. Fasilitas ini tidak menghapus kewajiban pencatatan dan pelaporan, sehingga data transaksi perlu disiapkan secara tertib sejak pemesanan hingga penerbangan.
Maskapai juga wajib menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Daftar tersebut menjadi sarana untuk menunjukkan transaksi mana saja yang menggunakan fasilitas dan berapa nilai pajak yang ditanggung pemerintah. Karena itu, informasi yang disampaikan harus lengkap, konsisten, dan dapat dicocokkan dengan dokumen pemesanan, faktur, serta catatan penerbangan. Ketepatan data membantu memastikan fasilitas diterapkan hanya pada transaksi yang memenuhi ketentuan.
Rincian yang harus dimuat mencakup identitas badan usaha angkutan udara referensi pemesanan bandara keberangkatan dan bandara kedatangan tanggal pembelian tiket serta.
Baca juga: Kemenperin Siapkan Usulan Insentif untuk Hybrid, Plug-in Hybrid, dan REEV | Lanjutkan Misi Penyemaian Dry Ice, Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Pesawat NC-212 dalam 3 Sortie | MUI Tolak Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal hingga 2028
