Jakarta | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bersedia berdialog dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026). Pernyataan ini menandai terbukanya ruang komunikasi kedua partai terkait isu yang menjadi perhatian publik.
Kesediaan berdialog menunjukkan bahwa PDIP tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan persoalan tersebut secara langsung dengan PKS. Namun, informasi yang disampaikan Hasto dalam kesempatan itu berfokus pada kesiapan untuk berdiskusi; belum ada keterangan lebih lanjut mengenai jadwal, format, ataupun pihak-pihak yang akan terlibat dalam pertemuan. Karena itu, perkembangan selanjutnya bergantung pada komunikasi antarkedua partai dan kesepakatan mengenai langkah berikutnya.
Polemik ijazah Gibran telah menjadi bahan pembicaraan di ruang publik dan melibatkan perhatian terhadap keterangan serta dokumen yang berkaitan dengan pendidikan Wakil Presiden. Dalam situasi semacam ini, dialog politik dapat menjadi sarana untuk menyampaikan pandangan masing-masing pihak secara terbuka. Agar pembahasan tetap terarah, para pihak perlu membedakan informasi yang telah dipastikan dari klaim atau pertanyaan yang masih memerlukan penjelasan. Sikap cermat tersebut juga penting bagi masyarakat ketika mengikuti perkembangan isu.
Pernyataan Hasto belum dengan sendirinya menyelesaikan polemik ataupun menetapkan hasil pembicaraan dengan PKS. Akan tetapi, kesediaan PDIP untuk membuka komunikasi memberi ruang bagi kedua partai untuk membahas isu tersebut tanpa lebih dahulu mengasumsikan adanya kesepakatan. Publik kini dapat menantikan apakah PKS akan merespons tawaran dialog itu dan bagaimana komunikasi lanjutan akan dilakukan. Untuk sementara, inti perkembangan yang terkonfirmasi adalah bahwa PDIP bersedia berdialog, sebagaimana disampaikan Hasto kepada wartawan di Jakarta Pusat pada Minggu tersebut.
Dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, Hasto Kristiyanto menilai perkara tersebut tidak semata-mata menyangkut perubahan persyaratan pencalonan. Menurutnya, putusan itu memperlihatkan adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan yang perlu diperiksa secara serius. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan proses pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan, bukan hanya dengan hasil akhir yang mengubah ketentuan bagi kandidat tertentu. Pandangan itu disampaikan sebagai penilaian politik dan hukum dari Hasto, sehingga perlu dibedakan dari kesimpulan resmi lembaga peradilan. Dalam pembahasannya, Hasto juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ia berpandangan bahwa keputusan yang berdampak luas semestinya dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur yang transparan, serta tidak memunculkan kesan bahwa kewenangan digunakan untuk kepentingan tertentu. Karena itu, ia mendorong agar dugaan yang muncul ditelaah berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hasto juga menyatakan persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan pelanggaran etik. Menurut penilaiannya, terdapat pula dugaan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan penggunaan hukum kekuasaan. Pernyataan itu merujuk pada dugaan bahwa kewenangan dan proses hukum dapat dimanfaatkan untuk mengubah atau memengaruhi aturan demi kepentingan tertentu. Hasto memandang dua aspek tersebut perlu dibedakan: pelanggaran etik berkaitan dengan standar perilaku dan kepatutan, sementara dugaan pidana harus dinilai melalui mekanisme hukum yang berwenang. Ia tidak menyajikan pandangan itu sebagai putusan pengadilan, melainkan sebagai alasan agar perkara tersebut mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih jauh. Penilaian tentang ada atau tidaknya tindak pidana tetap memerlukan proses pembuktian sesuai hukum, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan dokumen yang relevan. Dengan demikian, pernyataan Hasto menggambarkan kritiknya terhadap proses yang melatarbelakangi putusan, bukan penetapan bersalah terhadap seseorang.
Terkait kualifikasi pendidikan, Hasto menyebut persyaratan konstitusional bagi calon adalah memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Ia juga mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menemukan ijazah tersebut dalam perkara yang dibahas. Klaim mengenai dokumen itu merupakan pernyataan Hasto dan tidak dengan sendirinya menjadi temuan independen ataupun penetapan resmi tentang status pendidikan seseorang. Perbedaan syarat yang ia sebut, dokumen yang dipersoalkan, serta apa yang benar-benar tercatat dalam putusan perlu diperhatikan saat membaca polemik ini. Untuk memastikan duduk perkara, publik dapat merujuk pada naskah putusan, keterangan resmi, dan dokumen yang dapat diverifikasi. Dengan menyampaikan pandangan tersebut, Hasto menghubungkan perdebatan tentang Putusan Nomor 90 dengan isu persyaratan pendidikan, etika, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, masing-masing klaim tetap perlu dipahami menurut sumbernya dan diuji melalui proses yang berlaku, tanpa menganggap pernyataan politik sebagai kesimpulan hukum yang telah ditetapkan.
Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perdebatan tentang dokumen pendidikan seorang pejabat, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ketika isu terus berkembang tanpa penjelasan yang dianggap memadai oleh masyarakat, perhatian publik dapat tersita dan pemerintah harus menghadapi pertanyaan yang berulang. Hasto berpandangan, situasi semacam itu berpotensi mengganggu upaya pemerintah menjalankan agenda serta menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam konteks polemik yang menjadi perhatian luas dan telah memunculkan beragam tanggapan dari kalangan politik maupun akademisi.
Hasto juga mengatakan bahwa PDIP mendengarkan masukan dari sejumlah guru besar yang memandang kasus tersebut sebagai pelanggaran etika serius. Pandangan para akademisi itu, menurutnya, perlu diperhatikan karena menyangkut standar perilaku pejabat publik dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Masukan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan PDIP dalam melihat persoalan, di samping dinamika politik yang berkembang. Dalam pandangan Hasto, pembahasan mengenai etika tidak seharusnya dipersempit menjadi persoalan teknis atau sekadar polemik antarkelompok. Etika berkaitan dengan cara seorang pemimpin memperoleh dan menjalankan mandat, serta bagaimana ia mempertanggungjawabkan sikap dan tindakannya di hadapan publik. Karena itu, penilaian terhadap persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni integritas kepemimpinan dan kepercayaan terhadap lembaga negara.
Hasto berpendapat bahwa pelanggaran etika dapat menghilangkan legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat. Legitimasi, dalam hal ini, bukan semata-mata bersumber dari kedudukan formal, melainkan juga dari keyakinan publik bahwa pemimpin bertindak secara patut dan bertanggung jawab. Jika standar etika dipersoalkan, hubungan kepercayaan pemimpin dan warga dapat melemah. Ia menekankan bahwa etika semestinya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan maupun sikap, bukan hanya dipertimbangkan setelah keputusan diambil. Prinsip tersebut penting agar kebijakan memiliki landasan yang dapat diterima secara moral dan tidak menimbulkan keraguan publik. Dengan demikian, penanganan polemik ijazah Gibran, menurut sudut pandang Hasto, perlu memperhatikan bukan hanya aspek administrasi, tetapi juga dampaknya terhadap legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo.
Pernyataan PKS mengenai polemik ijazah Gibran bermula dari sikap Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, yang menyampaikan pentingnya menjembatani aspirasi masyarakat. Menanggapi pidato tersebut, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan langkah yang akan ditempuh partainya di lingkungan DPR. Ia menyebut Dewan Pimpinan Pusat PKS telah menugaskan Fraksi PKS untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain. Dengan demikian, partai tersebut ingin menghimpun pandangan dan membangun pemahaman bersama sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Komunikasi itu belum dapat dibahas secara mendalam dalam waktu dekat karena DPR sedang memasuki masa reses. Kholid menyatakan pembahasan lanjutan akan menunggu masa sidang berikutnya, ketika para anggota kembali menjalankan kegiatan persidangan. Jeda tersebut memberi kesempatan bagi Fraksi PKS untuk menjajaki sikap pihak-pihak lain, sekaligus mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat.
