Jakarta | Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan bahwa dirinya bertemu dengan sejumlah jenderal sebelum mereka ditangkap dalam perkara yang dikaitkan dengan kasus penyadapan. Bantahan itu disampaikan dalam sambutannya pada pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Bahlil menanggapi isu tersebut setelah namanya disebut secara langsung, sekaligus menjelaskan kapan ia mengetahui kabar yang beredar. Ia menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan seperti yang dituduhkan, meski sebelumnya tidak segera merespons pembicaraan mengenai dugaan pertemuan para tokoh politik dan aparat.
Menurut Bahlil, pada awalnya ia tidak terlalu memperhatikan isu tentang seorang ketua umum partai politik yang disebut bertemu dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain. Isu itu, kata dia, belum menarik perhatiannya karena belum secara spesifik menyebut dirinya. Situasinya berubah ketika tuduhan tersebut kemudian diarahkan kepadanya. Setelah namanya masuk dalam pemberitaan, Bahlil merasa perlu memberikan klarifikasi agar publik mengetahui sikap dan keterangannya secara langsung. Ia pun menyampaikan bantahan dalam forum resmi partai tersebut.
Bahlil mengatakan dirinya baru mengetahui kabar itu setelah melihat berita sepulang dari pesawat. Ia menjelaskan bahwa informasi tersebut muncul ketika ia baru turun dari penerbangan, sehingga sebelumnya tidak mengikuti perkembangan isu secara terperinci. Pernyataan itu menjadi bagian dari penjelasannya mengenai alasan ia baru menanggapi tuduhan tersebut setelah kabar beredar. Dengan menyatakan bahwa dirinya tidak bertemu para jenderal sebelum penangkapan, Bahlil membantah keterlibatan yang dikaitkan dengannya dalam isu penyadapan. Klarifikasi itu disampaikan di hadapan kader Golkar Maluku, sementara tuduhan mengenai pertemuan tersebut tetap menjadi pokok pemberitaan yang perlu dibedakan dari fakta yang telah terkonfirmasi. Bahlil tidak menguraikan lebih jauh mengenai sumber awal isu dalam sambutannya, tetapi menekankan bahwa ia baru memberi perhatian ketika nama pribadinya disebut. Karena itu, keterangannya berpusat pada penyangkalan dan waktu ia mengetahui kabar, bukan pada detail lain perkara tersebut.
Bahlil meminta pihak yang menyampaikan tuduhan mengenai pertemuan sebelum kasus penyadapan untuk segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti. Menurutnya, tudingan yang beredar tidak seharusnya dibiarkan tanpa penjelasan, terlebih jika menyangkut persoalan serius. Ia menegaskan bahwa orang yang membuat pernyataan tersebut perlu menjelaskan dasar informasi yang digunakan, sehingga publik dapat menilai kabar itu secara lebih jernih. Bahlil juga meminta aparat keamanan dan kepolisian menelusuri persoalan tersebut. Langkah itu, menurutnya, diperlukan agar asal-usul serta kebenaran informasi dapat diperiksa melalui proses yang semestinya, bukan hanya menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Bahlil tidak menyebut secara langsung identitas orang yang dimaksud. Ia hanya menggambarkannya sebagai seorang senior yang kerap berbicara dalam podcast dan mengenakan kacamata. Karena identitas tidak dijelaskan, pihak yang disebut dalam gambaran tersebut belum dapat dipastikan dari pernyataan Bahlil saja. Ia meminta agar orang yang merasa mengetahui atau menyebarkan tuduhan itu tidak berhenti pada penyampaian klaim, tetapi turut menyertakan keterangan dan bukti yang bisa diuji. Klarifikasi, dalam konteks ini, dinilai penting untuk mencegah informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi kesimpulan yang dianggap benar oleh masyarakat.
Bahlil menyatakan bahwa apabila tuduhan tersebut memang ditujukan kepadanya, ia akan mengirimkan somasi dan mempertimbangkan langkah hukum. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia ingin menempuh jalur formal jika persoalan tidak diselesaikan melalui penjelasan langsung. Ia menilai tudingan tersebut berbahaya karena dapat membentuk persepsi buruk terhadap dirinya sebelum fakta diperiksa. Bahlil juga mengkritik penyebaran kabar yang, menurut penilaiannya, membangun citra negatif tanpa disertai pembuktian yang memadai. Namun, penentuan apakah suatu pernyataan melanggar hukum tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Dengan meminta klarifikasi sekaligus mendorong penyelidikan, ia menempatkan pembuktian sebagai dasar untuk merespons tuduhan itu dan meminta agar pihak terkait bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan pesan kepada seluruh kader Golkar agar tetap menjaga soliditas dan kekompakan partai. Ia menilai perbedaan pandangan di internal perlu dikelola melalui komunikasi dan konsolidasi, bukan dibiarkan berkembang menjadi sumber perpecahan. Menurut Bahlil, kader sebaiknya menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi serta menghindari tindakan maupun pernyataan yang dapat memperlemah kebersamaan. Pesan itu disampaikan ketika ia menanggapi tuduhan mengenai pertemuan sebelum kasus penyadapan, yang menurut dugaan Bahlil dapat berkaitan dengan upaya menguji kekompakan Golkar. Ia meminta para kader tidak terpancing dan tetap menjalankan agenda partai dengan menjaga hubungan baik di sesama anggota.
Bahlil juga mengatakan bahwa proses konsolidasi Golkar selama ini berjalan dengan baik. Ia menyebut koordinasi di jajaran partai terus dilakukan agar organisasi tetap terarah dan siap menghadapi berbagai dinamika politik. Dalam penjelasannya, ia mengaitkan kondisi internal tersebut dengan capaian elektabilitas Golkar yang, menurut angka yang disampaikannya, berada pada kisaran 10,5 hingga 13 persen. Bahlil membandingkan kisaran itu dengan tingkat elektabilitas sekitar 7 hingga 9 persen yang, menurutnya, biasanya dicapai partai dua tahun setelah pemilu. Ia menggunakan perbandingan tersebut untuk menyatakan bahwa kinerja Golkar saat ini patut diperhatikan, bukan sebagai ukuran yang telah diverifikasi secara independen.
Terkait tuduhan tersebut, Bahlil menduga ada pihak yang bermaksud menguji kekompakan kader dan soliditas Golkar. Ia menegaskan tidak akan mundur dalam menghadapi pihak yang, menurut penilaiannya, ingin merusak partai. Pernyataan itu mencerminkan sikap yang ia sampaikan kepada kader agar tetap bersatu dan tidak membiarkan isu tersebut mengganggu kerja organisasi. Bahlil juga meminta seluruh unsur partai menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menyikapi perkembangan dengan tenang. Ia menempatkan konsolidasi sebagai langkah penting untuk mempertahankan kebersamaan di tengah polemik. Dugaan, penilaian, dan angka elektabilitas itu merupakan keterangan Bahlil, bukan konfirmasi independen mengenai motif pihak tertentu atau tingkat dukungan politik. Pesan utamanya kepada kader adalah menjaga kekompakan sambil menunggu kejelasan atas tuduhan yang beredar.
Dalam konteks isu yang berkembang, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama yang disebut ialah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara penyadapan, sedangkan proses pendalaman dilakukan untuk menelusuri informasi dan dugaan yang terkait. Status tersangka maupun rincian dugaan terhadap masing-masing orang perlu dipahami sesuai keterangan resmi yang tersedia; informasi dalam bahan tidak memerinci peran setiap nama secara terpisah. Karena itu, konteks perkara ini tidak dengan sendirinya menjelaskan atau membuktikan tuduhan mengenai pertemuan Bahlil sebelum kasus penyadapan.
Sebagai langkah lanjutan, Kapolri Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mendalami perkara tersebut. Pembentukan tim disebut sebagai respons proaktif Polri sekaligus bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti informasi yang beredar. Tim itu dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Keterangan mengenai langkah tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Menurut Trunoyudo, tim dibentuk untuk merespons informasi dan isu terkait serta melakukan pendalaman. Pernyataan itu menggambarkan tujuan pembentukan tim, bukan kesimpulan akhir mengenai seluruh dugaan yang sedang diperiksa.
Penting untuk membedakan proses penyelidikan penyadapan ilegal dari tuduhan bahwa Bahlil mengadakan pertemuan sebelum perkara tersebut. Informasi tentang pembentukan tim dan penetapan empat tersangka berkaitan dengan penanganan dugaan penyadapan terhadap presiden.
Baca juga: Jejak Agus Sebelum Kasus Kematian Akademisi Senior di Sukabumi Terungkap
390 kunjungan
