Jakarta | Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) mengadukan jaksa penuntut umum yang menangani perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Perkara tersebut menempatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, sebagai terdakwa. Pengaduan itu disampaikan di Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Dengan demikian, langkah PMAKI yang menjadi perhatian dalam peristiwa ini adalah penyampaian pengaduan kepada lembaga pengawas kejaksaan, bukan pengumuman putusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh jaksa yang dilaporkan.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas jaksa penuntut umum dalam menangani perkara yang sedang berjalan. Namun, informasi yang tersedia belum menguraikan secara rinci tindakan atau keputusan penuntutan apa yang dipersoalkan PMAKI, maupun bukti yang disertakan dalam laporan. Karena itu, substansi keluhan perlu dipahami sebatas adanya pengaduan terhadap JPU yang menangani perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa. Penjelasan lebih jauh mengenai alasan, kronologi, serta materi yang diajukan akan bergantung pada keterangan resmi dari PMAKI dan Komisi Kejaksaan.
Komisi Kejaksaan RI menerima pengaduan sebagai masukan yang dapat ditelaah sesuai kewenangannya. Penyampaian laporan kepada komisi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa jaksa telah melakukan pelanggaran, dan juga tidak mengubah status perkara yang tengah ditangani. Penilaian atas dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi melalui prosedur yang berlaku. Sampai terdapat keterangan atau hasil pemeriksaan resmi, penting untuk membedakan tuduhan yang disampaikan pelapor dan kesimpulan lembaga berwenang. Dalam konteks ini, informasi yang dapat dipastikan adalah PMAKI telah mengadukan JPU terkait penanganan perkara dugaan fitnah tersebut, sementara dugaan pelanggaran masih perlu ditelaah. Pelaporan ini menjadi bagian dari proses pengawasan, bukan penetapan bersalah terhadap jaksa maupun para terdakwa.
Pemicu utama pengaduan PMAKI yang dibawa ke Komjak adalah dugaan bahwa para jaksa penuntut umum (JPU) berfoto bersama Jokowi setelah persidangan pada 5 November 2026. Informasi tersebut menjadi pokok yang dipersoalkan dalam laporan, bukan kesimpulan bahwa peristiwa itu telah dipastikan terjadi. Dengan demikian, uraian mengenai foto tersebut perlu ditempatkan sebagai dugaan yang disampaikan pihak pengadu. Pembedaan ini penting agar kabar tentang suatu tindakan tidak diperlakukan sebagai fakta final sebelum diperiksa melalui mekanisme yang berwenang. Berdasarkan keterangan yang tersedia, inti pemicu aduan terbatas pada dugaan kebersamaan dalam foto setelah persidangan pada tanggal tersebut.
Pelaporan kepada Komjak menandai bahwa PMAKI membawa persoalan itu ke ranah pengaduan terkait kejaksaan. Namun, adanya laporan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa foto benar-benar dibuat ataupun bahwa tindakan yang dituduhkan telah terjadi. Status informasi tersebut tetap sebagai dugaan yang menjadi bahan perhatian dalam aduan. Penilaian mengenai peristiwa dan konteksnya perlu merujuk pada keterangan yang dapat dikonfirmasi, bukan pada asumsi atau pengembangan cerita di luar informasi yang tersedia. Karena itu, pemberitaan mengenai pokok laporan semestinya menyebut secara jelas siapa yang mengajukan dugaan dan menjaga perbedaan isi aduan dengan temuan resmi.
Tanggal 5 November 2026 menjadi penanda waktu yang disebut dalam dugaan tersebut, sementara persidangan menjadi konteks yang dikaitkan dengan foto yang dipersoalkan. Informasi yang tersedia tidak memberikan rincian lain tentang keadaan setelah persidangan, sehingga rincian semacam itu tidak dapat ditambahkan sebagai fakta. Fokus pembahasan tetap pada laporan PMAKI kepada Komjak dan dugaan bahwa para JPU berfoto bersama Jokowi. Apabila ada pemeriksaan atau penjelasan lebih lanjut, hasilnya perlu dibedakan dari tuduhan awal dan disampaikan berdasarkan keterangan yang terverifikasi. Sampai informasi semacam itu tersedia, rumusan yang hati-hati adalah bahwa pengaduan tersebut dipicu oleh dugaan foto bersama setelah persidangan, bukan oleh peristiwa yang telah terbukti.
Ketua Umum PMAKI Syaefudin menilai tindakan para jaksa penuntut umum (JPU) yang diduga berfoto atau berswafoto bersama sosok dalam foto yang dipersoalkan merupakan perilaku yang semestinya tidak dilakukan. Menurut pandangannya, jaksa perlu menjaga sikap dan profesionalitas, terutama ketika menjalankan tugas yang berkaitan dengan perkara dan proses penegakan hukum. Penilaian tersebut disampaikan sebagai dasar bagi PMAKI untuk meminta persoalan ini diperiksa lebih lanjut oleh Komisi Kejaksaan (Komjak).
Syaefudin menduga perilaku tersebut dapat melanggar kode etik jaksa. Ia berpandangan, tindakan berfoto dalam situasi yang menjadi sorotan publik berpotensi menimbulkan kesan bahwa para JPU tidak menjaga jarak atau tidak menunjukkan sikap profesional. Kesan semacam itu, menurutnya, dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas aparat penegak hukum. Karena itu, ia menganggap penting bagi pihak berwenang untuk menilai konteks foto, pihak-pihak yang terlibat, serta keadaan ketika foto tersebut diambil.
Meski demikian, pernyataan Syaefudin merupakan pandangan dan dugaan dari pihak PMAKI, bukan kesimpulan resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. Penentuan apakah tindakan para jaksa bertentangan dengan kode etik memerlukan pemeriksaan atas fakta dan keterangan yang relevan. Komjak diharapkan dapat menelaah pengaduan tersebut secara objektif, termasuk mengklarifikasi kronologi dan tujuan pengambilan foto. Dengan demikian, publik dapat membedakan dugaan yang disampaikan pelapor dan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang.
Penekanan pada pemeriksaan juga penting agar penilaian tidak hanya bertumpu pada potongan gambar atau interpretasi yang beredar. Syaefudin meminta perilaku yang dinilai tidak patut itu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai, sehingga setiap pihak memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan. Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, tindakan lanjutan dapat ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika fakta menunjukkan tidak ada pelanggaran, penjelasan resmi dapat membantu meluruskan persoalan. Hingga ada hasil pemeriksaan, dugaan pelanggaran etik tersebut tetap harus dipahami sebagai klaim Syaefudin yang perlu diverifikasi, bukan sebagai keputusan Komjak.Syaefudin berharap Komisi Kejaksaan (Komjak) menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan terkait dugaan foto jaksa dan Presiden Joko Widodo. Ia menginginkan laporan tersebut mendapat perhatian dan ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Harapan itu, menurutnya, mencakup pemeriksaan atas materi pengaduan secara cermat sebelum Komjak menentukan langkah yang perlu diambil.
Selain menindaklanjuti laporan, Syaefudin berharap Komjak memberikan teguran kepada para jaksa yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut. Teguran itu diharapkan dapat menjadi bentuk pengingat mengenai pentingnya menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas. Ia memandang tindak lanjut yang jelas diperlukan agar pengaduan tidak berhenti sebagai penyampaian keberatan semata, melainkan memperoleh respons kelembagaan yang sesuai.
Ia juga berharap Komjak dapat menilai persoalan yang dilaporkan dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penanganan pengaduan dapat berlangsung secara tertib serta memberi ruang bagi pihak berwenang untuk menelaah pokok persoalan. Harapan tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa dugaan dalam laporan telah terbukti; penilaian mengenai hal itu tetap bergantung pada proses yang dilakukan oleh lembaga terkait.
Bagi Syaefudin, tindak lanjut dari Komjak penting untuk menunjukkan bahwa setiap pengaduan mengenai perilaku aparat dapat disampaikan dan ditelaah melalui saluran yang semestinya. Ia berharap lembaga tersebut memberikan perhatian terhadap laporan yang diajukan, menilai hal-hal yang disampaikan secara saksama, lalu mengambil langkah yang dianggap perlu, termasuk menyampaikan teguran kepada para jaksa sebagaimana diharapkannya. Dengan tindak lanjut itu, ia berharap persoalan yang menjadi dasar pengaduan memperoleh penanganan yang layak dan tidak diabaikan.
Harapan Syaefudin pada akhirnya tertuju pada respons Komjak terhadap laporan tersebut. Ia meminta agar pengaduan ditindaklanjuti dan agar para jaksa yang dimaksud mendapat teguran.
20 kunjungan
