JAKARTA – Persoalan pemenuhan hak pengemudi Mikrotrans Jaklingko kembali menjadi sorotan. Enam orang perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans dan Energi) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai merugikan pramudi, terutama terkait pengupahan dan pemotongan pendapatan.
Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi mengungkapkan sedikitnya sembilan persoalan mengenai hak-hak yang tercantum dalam kontrak kerja sama, tetapi menurut mereka belum mendapatkan penyelesaian. Persoalan itu meliputi pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemeriksaan kesehatan, hingga sejumlah biaya lain yang dibebankan kepada pramudi. Mereka meminta seluruh komponen pendapatan dan potongan koperasi dibuka secara transparan agar tidak ada hak pekerja yang terabaikan.
Perwakilan massa aksi, Tomi, mempertanyakan mekanisme pengelolaan pendapatan pengemudi yang dinilai belum memberikan kepastian. Ia menyebut setiap pramudi dikenakan potongan Rp15.000 setiap hari oleh koperasi, sementara pembayaran THR yang seharusnya menjadi hak mereka hingga kini belum diterima. Tomi juga menyoroti perbedaan penerapan aturan antarkoperasi, termasuk persoalan jaminan sosial. Menurutnya, dari lima komponen perlindungan yang disebut tersedia dalam kontrak antara koperasi dan Transjakarta, pengemudi mengaku hanya memperoleh perlindungan kecelakaan kerja dan kematian.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan kepastian besaran penghasilan. Para pramudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan secara terbuka berapa sebenarnya pendapatan yang dialokasikan untuk setiap pengemudi dan bagaimana perhitungannya terhadap upah minimum provinsi (UMP). Mereka juga mengusulkan pembentukan anak perusahaan Transjakarta, yakni PT Jaklingko, sebagai pihak yang secara langsung menangani pembayaran penghasilan pramudi. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme pembayaran melalui koperasi.
Sementara itu, perwakilan lainnya, Rizal, menegaskan bahwa perjuangan para pengemudi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Ia menyatakan pihaknya mempertimbangkan langkah hukum apabila tuntutan tersebut tidak memperoleh penyelesaian, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membawa bukti yang dimiliki. Rizal turut mempertanyakan status hubungan kerja para pramudi, apakah ditempatkan sebagai mitra atau memiliki kedudukan lain. Ia juga mempersoalkan biaya penggantian kartu pramudi yang disebut mencapai Rp50.000, meskipun menurutnya fasilitas tersebut semestinya diberikan tanpa pungutan.
Menanggapi berbagai keberatan itu, perwakilan Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta, Lela dan Isa, menyatakan menerima serta akan meneruskan aspirasi para pengemudi kepada pimpinan. Namun, mereka menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan berkaitan dengan kewenangan lintas instansi, termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Transjakarta, dan koperasi. Pihak Disnakertrans berjanji melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Dishub, Transjakarta, serta pihak koperasi untuk menyampaikan tuntutan tersebut.
Aksi yang dipimpin Ramoth Saut Sumiharjo itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB dengan membentangkan spanduk dan poster di depan kantor Disnakertrans DKI Jakarta tanpa orasi. Dua perwakilan massa kemudian mengikuti audiensi pada pukul 10.23 WIB hingga selesai sekitar pukul 11.23 WIB. Setelah pertemuan berakhir, enam peserta aksi meninggalkan lokasi pada pukul 11.30 WIB dalam situasi aman dan kondusif. Meski demikian, para pengemudi memberikan peringatan bahwa aksi dengan jumlah massa lebih besar berpotensi dilakukan apabila persoalan hak-hak pramudi tidak kunjung mendapatkan penyelesaian.
Pewarta: Abdul Latif
257 kunjungan
