Kabupaten Ketapang. Pemindahan | Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan atau penataan kembali badan yang menangani restorasi gambut dan mangrove. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat upaya menghadapi sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut dan kawasan pesisir. Badan tersebut diharapkan tidak hanya berfungsi dalam pemulihan lingkungan setelah terjadi kerusakan, tetapi juga mampu menjalankan pencegahan secara lebih terencana.
Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan rencana itu pada Senin, 12 Oktober. Menurut dia, pemerintah mempertimbangkan bentuk kelembagaan yang lebih fleksibel agar badan restorasi dapat menyesuaikan program, koordinasi, dan responsnya dengan kondisi di lapangan. Fleksibilitas tersebut dinilai penting karena penanganan gambut dan mangrove melibatkan berbagai wilayah, lembaga, serta kebutuhan teknis yang berbeda.
Listyo menekankan bahwa penguatan kelembagaan harus memberikan dampak nyata terhadap pengendalian karhutla. “Kita perlu mempersiapkan badan restorasi gambut agar mampu menghadapi dan mencegah karhutla secara lebih efektif,” ujarnya. Pernyataan itu mencerminkan kebutuhan untuk menggabungkan pemulihan ekosistem dengan sistem pencegahan yang berkelanjutan, bukan sekadar melakukan penanganan ketika kebakaran sudah meluas.
Dengan struktur yang lebih lentur, badan restorasi diharapkan dapat bergerak cepat dalam memetakan titik rawan, mendukung pembasahan kembali lahan gambut, serta memperkuat pengawasan di wilayah rentan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain juga menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut. Pemerintah menargetkan persiapan ini dapat membantu meminimalkan risiko karhutla pada masa mendatang, sekaligus menjaga fungsi ekologis gambut dan mangrove sebagai penyangga lingkungan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang berlangsung dilakukan melalui pengerahan seluruh unsur terkait. Pemerintah mendorong kerja bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat di wilayah terdampak maupun daerah yang memiliki potensi kebakaran. Kolaborasi ini diperlukan agar setiap perkembangan di lapangan dapat dipantau secara cepat, sementara sumber daya, peralatan, dan personel dapat diarahkan ke lokasi yang paling membutuhkan. Dengan sinergi lintas unsur, pemerintah berupaya mengambil langkah penanganan terbaik berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Koordinasi tersebut mencakup operasi satuan tugas udara dan satuan tugas darat. Satgas udara berperan melakukan pemantauan titik panas, pemetaan wilayah terbakar, serta dukungan pengeboman air apabila kondisi memungkinkan. Pada saat yang sama, satgas darat melaksanakan pemadaman langsung, membuat sekat untuk mencegah api meluas, dan memastikan bara api benar-benar padam. TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta relawan masyarakat bekerja secara terkoordinasi untuk mempercepat respons dan mengurangi dampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas warga.
Upaya penanganan juga tidak hanya berfokus pada pemadaman. Pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan, teknik pengelolaan lahan tanpa api, serta kewajiban melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Perbaikan regulasi turut didorong agar pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pembagian kewenangan dapat berjalan lebih efektif. Sejalan dengan penekanan Listyo, strategi tersebut meliputi pelibatan satgas udara dan satgas darat, sosialisasi, edukasi, serta penyempurnaan regulasi. Pendekatan terpadu ini diarahkan untuk menangani api yang muncul sekaligus mencegah berulangnya karhutla melalui pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan aktif masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam kualitas udara dan kehidupan masyarakat, tetapi juga menghancurkan habitat satwa dilindungi. Area hutan yang terbakar menghilangkan sumber makanan, tempat berlindung, serta jalur jelajah satwa. Kondisi tersebut membuat orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) berada dalam risiko tinggi, terutama ketika mereka terpaksa berpindah ke wilayah yang lebih dekat dengan permukiman atau area perkebunan.
Berdasarkan keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Kalimantan Barat, sebanyak 46 individu orangutan kalimantan telah diselamatkan dari habitat yang terbakar sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026. Penyelamatan dilakukan melalui evakuasi dari lokasi terdampak, termasuk wilayah yang mengalami kerusakan berat akibat api dan asap. Setiap individu kemudian mendapatkan penanganan sesuai kondisi kesehatan dan tingkat kebutuhan rehabilitasinya.
Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane mengatakan di Pontianak pada Minggu, 11 Oktober, bahwa penyediaan habitat aman menjadi tantangan lanjutan dalam konservasi orangutan. Penyelamatan dari lokasi kebakaran merupakan langkah awal, sedangkan pemulihan jangka panjang membutuhkan kawasan yang terlindungi, memiliki pakan memadai, dan mampu mendukung perilaku alami satwa. Ketersediaan habitat juga harus disertai pemantauan agar orangutan tidak kembali memasuki kawasan berisiko.
Sebanyak delapan orangutan yang dinyatakan sehat mulai ditranslokasikan pada 9 Oktober ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang. Sebelum dipindahkan, satwa tersebut menjalani evakuasi, pemeriksaan kesehatan, dan observasi untuk memastikan kesiapan fisik serta perilakunya. Proses translokasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi setiap individu dan kesesuaian kawasan tujuan.
Penanganan ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla perlu berjalan beriringan dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Selain memadamkan api, upaya konservasi memerlukan pemulihan habitat, pengawasan kawasan, serta koordinasi pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat di sekitar hutan.
Pada Senin pagi, 12 Oktober, kondisi karhutla masih dirasakan di wilayah Sumatra Selatan, khususnya Kabupaten Musi Rawas. Sejumlah kawasan di daerah tersebut masih diselimuti asap kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap itu bertahan selama lima hari terakhir, sehingga pemandangan di sekitar permukiman dan area kegiatan warga masih dipengaruhi oleh keberadaan asap.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Warga yang perlu beraktivitas di luar rumah harus menjalankan kegiatan mereka dalam suasana yang diselimuti asap. Berbagai pekerjaan yang berlangsung di ruang terbuka turut dilakukan ketika kabut asap masih berada di wilayah Musi Rawas, termasuk kegiatan warga yang bergantung pada kondisi lapangan.
Dampak itu terutama dirasakan oleh para petani. Sebagian besar petani bekerja di lahan dan perlu berada di luar ruangan untuk mengerjakan aktivitas pertanian. Dengan asap karhutla yang masih bertahan, kegiatan mereka berlangsung dalam kondisi lapangan yang tidak seperti biasanya. Pekerjaan di lahan tetap menjadi bagian dari keseharian warga, tetapi pelaksanaannya berhadapan langsung dengan kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut.
Gambaran di Musi Rawas memperlihatkan bagaimana karhutla tidak hanya berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menyentuh kegiatan masyarakat. Selama asap masih bertahan, warga yang bekerja di luar ruangan, terutama petani, harus menjalankan aktivitas mereka di tengah kondisi tersebut. Situasi pada Senin pagi itu menjadi penutup perkembangan karhutla di Sumatra Selatan, dengan Kabupaten Musi Rawas masih mengalami kabut asap setelah berlangsung selama lima hari terakhir.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Payung Hukum Baru untuk Transportasi Berbasis Aplikasi | Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla, Lanud Sjamsudin Noor Bersama Satgas Gabungan Lakukan Pemadaman di Gambut | Pemerintah Hentikan Permanen Ekspor Benih Bening Lobster
