Jakarta | Pemerintah menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat dituntaskan dalam beberapa pekan ke depan. Target tersebut menjadi perkembangan penting di tengah upaya pengendalian api dan pencegahan meluasnya dampak kebakaran terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas warga di wilayah terdampak.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa intensitas kebakaran mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa langkah pemadaman yang dilakukan telah memberikan hasil, meskipun penanganan di lapangan tetap perlu dilanjutkan secara konsisten. Penurunan intensitas api juga membuka harapan agar proses pemadaman di kedua provinsi tersebut segera berakhir sesuai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut pemerintah, penyelesaian karhutla tetap bergantung pada perkembangan situasi di lapangan. Tim terkait perlu memastikan titik api benar-benar terkendali dan tidak kembali muncul, terutama di kawasan yang memiliki lahan gambut atau vegetasi kering. Pemantauan setelah pemadaman menjadi bagian penting untuk mencegah bara api kembali menyala dan memicu kebakaran baru.
Pernyataan mengenai target penyelesaian itu disampaikan Jumhur setelah menghadiri acara prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan adanya tren penurunan intensitas kebakaran di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pemerintah berharap kondisi tersebut terus berlanjut sehingga upaya pemadaman dapat diselesaikan dalam waktu yang telah diproyeksikan.
Selain pemadaman, pengendalian karhutla juga memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat. Kesiapsiagaan perlu dipertahankan selama kondisi cuaca masih berpotensi mendukung munculnya api. Dengan pengawasan berkelanjutan dan respons cepat terhadap titik panas, risiko kebakaran lanjutan dapat ditekan sembari mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak.
Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Puluhan ribu personel dikerahkan untuk mendukung operasi pemadaman, penanganan titik api, serta pengawasan terhadap wilayah yang masih berpotensi terbakar. Unsur yang terlibat mencakup petugas pemadam, personel TNI dan Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta relawan dan masyarakat setempat.
Pengerahan dalam jumlah besar diperlukan karena kondisi lapangan tidak seragam. Sebagian lokasi dapat dijangkau melalui jalur darat, sedangkan area lain membutuhkan dukungan peralatan khusus dan pemadaman dari udara. Petugas juga harus menghadapi lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan. Karena itu, api yang terlihat padam tetap dipantau dan diperiksa kembali untuk mencegah munculnya titik panas baru.
Kerja pemadaman di kedua provinsi tersebut masih berlangsung. Pemerintah mengarahkan seluruh unsur agar mempercepat penanganan dengan mengutamakan keselamatan personel, efektivitas penggunaan peralatan, dan koordinasi antarlembaga. Upaya ini juga disertai pemantauan cuaca, pemetaan titik api, pembasahan lahan, serta penelusuran sumber kebakaran apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Jumhur menyampaikan harapan agar kebakaran dapat segera diselesaikan melalui dukungan semua pihak. “Mudah-mudahan kebakaran ini segera selesai dengan bantuan doa dan kerja keras para petugas di lapangan,” ujar Jumhur. Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya perpaduan ikhtiar teknis, keteguhan personel, dan dukungan masyarakat selama operasi berlangsung.
Pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pemadaman di wilayah terdampak sekaligus mengurangi risiko meluasnya karhutla. Masyarakat di sekitar area rawan juga diminta membantu dengan melaporkan kemunculan asap atau api, tidak melakukan pembakaran lahan, dan mengikuti arahan petugas. Dengan pengawasan berkelanjutan serta kerja bersama, penanganan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diharapkan dapat dituntaskan dalam beberapa pekan.
Jumhur menyampaikan bahwa keterbatasan air masih menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah. Ketersediaan air yang terbatas membuat proses pemadaman tidak dapat berlangsung secepat yang diharapkan. Tim di lapangan masih harus menghadapi kondisi tersebut ketika berupaya mengendalikan api secara bertahap.
Selain persoalan air, pelaksanaan operasi pemadaman melalui udara atau water bombing juga menghadapi hambatan. Operasi tersebut belum dapat berjalan secara optimal, sehingga dukungan dari udara belum sepenuhnya membantu mempercepat pemadaman. Hambatan dalam menjalankan water bombing menjadi faktor lain yang masih memengaruhi kelancaran penanganan kebakaran.
Kedua kendala itu, yakni keterbatasan air dan hambatan operasi water bombing, masih memperlambat proses pemadaman. Upaya penanganan tetap dilakukan, tetapi hasilnya belum dapat dicapai secepat target yang diharapkan. Pernyataan Jumhur menunjukkan bahwa penyelesaian pemadaman masih sangat bergantung pada kemampuan mengatasi kedua hambatan tersebut.
Dengan kondisi itu, proses pemadaman memerlukan waktu dan pelaksanaan yang terus disesuaikan dengan kendala yang ada. Keterbatasan pasokan air membatasi dukungan terhadap kegiatan pemadaman, sementara hambatan pada operasi udara mengurangi kelancaran upaya dari sisi tersebut. Kedua faktor ini menjadi perhatian penting dalam penanganan kebakaran di dua provinsi tersebut.
Jumhur menegaskan bahwa kendala tersebut belum sepenuhnya teratasi. Selama ketersediaan air masih terbatas dan operasi water bombing masih menghadapi hambatan, laju pemadaman akan tetap berjalan lebih lambat. Karena itu, penanganan api masih membutuhkan upaya berkelanjutan agar target penyelesaian dalam beberapa pekan dapat dicapai.
Pemerintah memperkirakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih memerlukan waktu beberapa pekan. Perkiraan tersebut disampaikan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk pemantauan terhadap titik api, kondisi cuaca, akses menuju lokasi, serta kemampuan tim dalam menjangkau wilayah terdampak.
Jumhur menjelaskan bahwa estimasi waktu itu turut mempertimbangkan intensitas kebakaran yang mulai berkurang. Meski demikian, penurunan intensitas belum berarti seluruh ancaman telah teratasi. Sejumlah area masih perlu dipantau secara berkala karena kondisi lahan yang kering, potensi munculnya titik api baru, dan kemungkinan bara kembali menyala setelah pemadaman awal dilakukan.
Pemerintah juga menyampaikan penghargaan kepada berbagai pihak yang menyatakan keinginan untuk memberikan bantuan. Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga terkait, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan relawan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Penyesuaian ini penting agar bantuan yang diberikan dapat digunakan secara efektif, tidak tumpang tindih, serta mendukung keselamatan dan mobilitas petugas selama operasi berlangsung.
Selain bantuan untuk penanganan di darat, pemerintah akan mengevaluasi efektivitas dukungan tambahan bagi operasi pemadaman dari udara. Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan armada, kemampuan menjangkau lokasi yang sulit diakses, ketersediaan sumber air, dan hasil penyiraman dari udara. Jika dinilai dapat mempercepat pengendalian, dukungan tambahan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan perkembangan karhutla serta rekomendasi BNPB dan tim teknis di lapangan.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Ratas Penanganan Karhutla, Pemerintah Perkuat Upaya Pemadaman | Prabowo Arahkan Pemadaman Karhutla Prioritaskan Tanjung Puting | Penanganan Karhutla Indonesia: Pemadaman Melampaui 80 Persen di Tengah Ancaman Asap
