Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri keberadaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Hingga informasi tersebut disampaikan, penyidik belum memperoleh keterangan mengenai lokasi atau keberadaan Nusron dalam konteks pengusutan perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Informasi mengenai keberadaan Nusron menjadi perhatian karena proses penyidikan membutuhkan kejelasan mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Meski demikian, belum diketahuinya keberadaan seorang pejabat oleh penyidik tidak serta-merta berarti yang bersangkutan menghilang, menghindari pemeriksaan, atau terlibat dalam pelanggaran hukum. KPK masih melakukan penelusuran dan mengumpulkan informasi sesuai kebutuhan penyidikan.
Situasi itu juga disertai kabar mengenai dugaan keberadaan Nusron di kantor Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, Kepala BIN membantah bahwa Menteri ATR/BPN tersebut berada di kantornya. Bantahan itu menambah penjelasan bahwa lokasi Nusron belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia bagi publik.
KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai alasan Nusron belum diketahui keberadaannya ataupun langkah lanjutan yang akan ditempuh untuk memperoleh keterangan darinya. Setiap perkembangan tetap bergantung pada hasil penelusuran penyidik serta informasi resmi yang disampaikan lembaga tersebut. Karena itu, publik perlu membedakan fakta bahwa keberadaan Nusron belum diketahui oleh KPK dan dugaan bahwa ia sengaja menghindari proses hukum.
Muncul spekulasi bahwa Nusron Wahid berada di kantor Badan Intelijen Negara (BIN) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kabar tersebut beredar di ruang publik sejak sekitar sepekan terakhir, terutama ketika proses pengusutan perkara oleh KPK masih berlangsung. Informasi mengenai lokasi Nusron kemudian menjadi bahan perbincangan dan memunculkan dugaan bahwa ia berada di kantor lembaga intelijen negara tersebut.
Spekulasi itu mendapat bantahan dari Kepala BIN Muhammad Herindra. Ia menegaskan bahwa kabar mengenai Nusron berada di kantor BIN tidak berdasar. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang dan mencegah anggapan publik yang tidak sesuai dengan fakta. Herindra tidak membenarkan adanya keberadaan Nusron di kantor BIN sebagaimana disebutkan dalam kabar yang beredar.
Bantahan Kepala BIN itu disampaikan di tengah perhatian publik terhadap proses pengusutan perkara KPK. Karena keberadaan Nusron belum diketahui oleh KPK, berbagai informasi mengenai lokasi dirinya terus muncul dan menyebar. Salah satunya adalah dugaan bahwa Nusron berada di lingkungan BIN, meskipun kabar tersebut tidak didukung keterangan yang benar.
Dengan demikian, informasi yang menyebut Nusron berada di kantor BIN telah dinyatakan tidak berdasar oleh Muhammad Herindra. Penegasan ini menjadi klarifikasi atas spekulasi yang berkembang selama sekitar satu pekan terakhir. Sementara itu, isu mengenai keberadaan Nusron tetap dikaitkan dengan perhatian publik terhadap proses pengusutan perkara KPK, tanpa adanya kepastian bahwa ia berada di kantor BIN.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan terkait keberadaan Nusron Wahid di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 13 Oktober 2026. Budi mengatakan, tim penyidik sampai saat itu belum memperoleh informasi mengenai keberadaan Nusron. KPK masih berupaya mendapatkan keterangan dan memastikan perkembangan perkara sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Meski belum mengetahui keberadaan Nusron, KPK tetap meyakini bahwa Nusron serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses tersebut akan bersikap kooperatif. Sikap kooperatif itu diharapkan dapat mendukung kelancaran penegakan hukum dan membantu penyidik memperoleh informasi yang diperlukan. Budi menegaskan bahwa KPK terus menjalankan tahapan penyidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, keterangan mengenai bantahan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra bahwa Nusron berada di kantornya masih berupaya dikonfirmasi. Bantahan tersebut sebelumnya menjadi bagian dari informasi yang berkembang mengenai lokasi Nusron, tetapi KPK belum menyampaikan verifikasi lebih lanjut atas keterangan tersebut. Hingga berita ini disusun, belum ada jawaban dari Herindra terkait permintaan konfirmasi yang diajukan. KPK masih menunggu informasi yang dapat memperjelas situasi tersebut, tanpa mengubah keyakinan bahwa Nusron dan pihak-pihak lain akan memenuhi sikap kooperatif dalam proses penegakan hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan keterangan Nusron Wahid dalam proses penyidikan perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kesaksian Nusron dinilai penting karena dapat membantu penyidik menyusun gambaran yang lebih utuh mengenai rangkaian peristiwa, hubungan antarpihak, serta informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Untuk memperoleh keterangan itu, penyidik telah mengirimkan surat panggilan resmi kepada Nusron Wahid. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadapnya pada pekan ini. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan penyidik untuk mengklarifikasi sejumlah informasi yang dinilai relevan dengan perkara, termasuk hal-hal yang mungkin diketahui Nusron berdasarkan tugas dan posisinya.
Sebelumnya, Nusron tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ketidakhadiran itu disampaikan dengan alasan adanya agenda dinas. KPK kemudian menjadwalkan kembali pemeriksaan agar proses pengumpulan keterangan tetap berjalan. Penyidik masih memerlukan penjelasan langsung dari Nusron untuk mencocokkan informasi yang telah diperoleh dari saksi maupun pihak lain. Pemeriksaan ulang ini juga diharapkan dapat membantu memperjelas konteks perkara tanpa mengesampingkan prosedur hukum yang berlaku. Hingga pemeriksaan berlangsung, KPK belum menyampaikan kepastian mengenai kehadiran Nusron dalam agenda tersebut.
