Jakarta | Perum Bulog menargetkan ketersediaan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekurang-kurangnya 2 ton di setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat distribusi pangan hingga tingkat desa dan kelurahan, sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan lebih mudah, teratur, dan harga yang tetap terjangkau.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan kebijakan tersebut seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Menurutnya, keberadaan stok awal di setiap koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai pasok serta meningkatkan respons terhadap kebutuhan pangan di wilayah masing-masing. Koperasi dapat berperan sebagai titik distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung pengawasan penyaluran beras SPHP.
Penetapan jumlah minimal 2 ton dimaksudkan sebagai jaminan ketersediaan awal, bukan batas atas pengiriman dari Bulog. Volume pasokan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pesanan resmi yang diajukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Dengan demikian, koperasi yang memiliki permintaan lebih besar tetap dapat memperoleh tambahan pasokan sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan atau gangguan pada distribusi. Ketersediaan beras SPHP di tingkat KDKMP dapat memberikan alternatif pembelian bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang panjang. Bulog akan memastikan penyaluran berlangsung berdasarkan data kebutuhan, koordinasi antarlembaga, serta pesanan resmi, agar pasokan tepat sasaran dan tidak menimbulkan penumpukan di satu wilayah. Melalui pola ini, penguatan koperasi desa diharapkan berjalan seiring dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
Mekanisme pengadaan dan penyaluran beras SPHP untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diajukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Dalam skema ini, Bulog memenuhi permintaan masing-masing koperasi setelah menerima purchase order (PO) dari Agrinas. PO tersebut menjadi dasar bagi Bulog untuk menyiapkan dan mengirimkan beras sesuai pesanan yang telah disampaikan.
Jumlah beras yang disalurkan tidak ditetapkan secara seragam untuk seluruh koperasi. Volume pengiriman bersifat fleksibel dan menyesuaikan permintaan dalam PO. Dengan demikian, setiap KDKMP dapat memperoleh pasokan berdasarkan kebutuhan pengisian stoknya. Pendekatan ini memungkinkan proses distribusi berlangsung lebih sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing koperasi, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan beras SPHP yang telah diajukan.
Bulog menyatakan bahwa stok beras SPHP telah disiapkan untuk segera didistribusikan kepada koperasi yang masuk dalam daftar pemesanan. Hingga saat ini, sekitar 1.250 KDKMP telah tercatat memesan beras SPHP melalui Agrinas. Data pemesanan tersebut menjadi bagian penting dalam pengaturan penyaluran, karena memberikan gambaran mengenai koperasi yang membutuhkan pasokan dan jumlah beras yang diminta.
Pengisian stok di tingkat koperasi diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap beras SPHP. KDKMP dapat berperan sebagai titik penyediaan beras bagi warga di lingkungan sekitarnya, sehingga masyarakat tidak perlu mencari pasokan dari saluran yang lebih jauh. Ketersediaan stok melalui koperasi juga membantu memastikan beras SPHP dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Melalui koordinasi Agrinas, Bulog, dan KDKMP, proses pemenuhan pesanan dapat dilakukan secara terarah, sementara fleksibilitas volume pengiriman memungkinkan distribusi mengikuti kebutuhan nyata di tingkat koperasi.
Perum Bulog memastikan ketersediaan beras secara nasional berada dalam kondisi aman untuk menghadapi potensi peningkatan kebutuhan pangan. Kepastian ini disampaikan seiring dengan rencana meluasnya jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) yang akan menambah titik penyaluran beras kepada masyarakat. Dengan cakupan distribusi yang semakin luas, kebutuhan pasokan perlu diantisipasi melalui perencanaan stok dan penyaluran yang terukur. Bulog menilai ketersediaan cadangan yang memadai menjadi dasar penting agar koperasi dapat menjalankan fungsi distribusi tanpa menghadapi kendala pasokan, khususnya di wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap jalur perdagangan beras.
Pemerintah juga menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton. Berdasarkan keterangan sumber, tambahan alokasi tersebut disiapkan untuk meredam dampak El Nino dan menghadapi periode paceklik yang berpotensi memengaruhi produksi serta distribusi beras. Di samping menjaga kestabilan pasokan dan harga, penambahan ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan beras melalui jaringan KDKMP. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi Bulog dan koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Bulog berharap tambahan pasokan dapat memperlancar distribusi ke berbagai kawasan, terutama koperasi yang telah siap beroperasi. Kesiapan tersebut perlu didukung oleh koordinasi Bulog, pemerintah daerah, pengelola koperasi, dan pihak terkait agar penyaluran berlangsung sesuai kebutuhan wilayah. Bertambahnya titik distribusi juga diharapkan membuat proses penyaluran lebih terukur dan terkontrol. Pengawasan tidak hanya dilakukan di area koperasi, tetapi juga pada gudang penyimpanan KDKMP sebagai bagian dari rantai pasok. Dengan pengelolaan stok yang tertib, beras SPHP dapat disalurkan secara tepat sasaran, sementara ketersediaan nasional tetap terjaga ketika permintaan meningkat.
Bulog menyiapkan rencana penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Skema ini masih menjalani proses administrasi di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Setelah proses tersebut selesai, Badan Pangan Nasional akan menerbitkan surat penugasan resmi kepada Bulog sebagai dasar pelaksanaan penyaluran bantuan pangan pada tiga periode tersebut. Penyiapan administrasi diperlukan agar pelaksanaan distribusi memiliki dasar penugasan yang jelas dan dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bantuan akan disalurkan melalui KDKMP yang berada di desa atau kelurahan yang telah memiliki koperasi. Dengan pola tersebut, koperasi setempat menjadi bagian dari jalur distribusi bantuan pangan kepada penerima yang telah ditetapkan. Namun, untuk daerah yang belum memiliki KDKMP, mekanisme penyaluran lama tetap digunakan. Perbedaan jalur ini menyesuaikan kondisi kelembagaan di setiap wilayah, sehingga daerah yang belum mempunyai koperasi desa atau kelurahan tidak perlu menunggu terbentuknya KDKMP untuk menjalankan penyaluran bantuan.
Penerima bantuan harus memperoleh undangan dari dinas sosial dalam bentuk lembar ber-barcode. Undangan tersebut wajib dibawa bersama KTP ketika penerima datang untuk menjalani proses verifikasi. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari tahapan penyaluran sebelum bantuan diberikan kepada penerima yang bersangkutan. Bulog akan menyesuaikan pola distribusi dengan kesiapan koperasi setempat, termasuk kondisi KDKMP yang menjadi jalur penyaluran di wilayah masing-masing. Penyesuaian tersebut dilakukan agar distribusi bantuan pangan untuk Oktober, November, dan Desember 2026 dapat berlangsung lancar, baik di daerah yang telah memiliki KDKMP maupun di wilayah yang masih menggunakan mekanisme lama.
Baca juga: Indonesia Kuasai 60 Persen Pasokan Nikel Dunia, Produksi 2025 Capai 2,5 Juta Ton | Pasokan Pertalite dan Pertamax di Bali Dijamin Aman hingga Dua Pekan | Kodim 1714/PJ Rampungkan Jembatan Beton Merah Putih Tahap VII di Kampung Kulok Enggame
