Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah provinsi akan menata permukiman padat sepanjang 2,3 kilometer di belakang Hotel Grand Hyatt. Fokus rencana ini adalah memperbaiki lingkungan dan kondisi kawasan tanpa menggusur warga yang telah tinggal di sana. Dengan demikian, penataan tidak dimaknai sebagai pemindahan penduduk, melainkan sebagai upaya membenahi kawasan sambil mempertahankan keberadaan komunitas setempat. Pramono menyampaikan keputusan tersebut saat kuliah umum di Universitas Ciputra, Jakarta Barat, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Penataan menyeluruh itu dirancang sebagai percontohan bahwa kawasan padat di Jakarta dapat diperbaiki tanpa penggusuran. Pendekatan ini penting karena pembenahan permukiman tidak hanya menyangkut tampilan fisik, tetapi juga bagaimana kebutuhan warga dan kondisi lingkungan diperhatikan dalam prosesnya. Bagi pemerintah, kawasan di belakang Grand Hyatt dapat menjadi contoh untuk menguji cara kerja yang menggabungkan peningkatan kualitas lingkungan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang sudah menetap. Jika terlaksana sesuai tujuan, pengalaman dari lokasi ini dapat memberi gambaran mengenai kemungkinan penerapan pendekatan serupa di wilayah lain.
Namun, pernyataan tentang rencana dan tujuan belum menjelaskan seluruh rincian pelaksanaan. Penataan tanpa penggusuran memerlukan pemahaman terhadap kondisi lapangan, komunikasi dengan warga, serta perencanaan yang memastikan pembenahan tidak menghilangkan akses dan kebutuhan sehari-hari mereka. Kejelasan mengenai tahapan kerja, bentuk perbaikan, dan keterlibatan masyarakat akan menentukan apakah prinsip tersebut dapat diwujudkan secara konsisten. Karena itu, rencana 2,3 kilometer ini bukan sekadar proyek penataan kawasan, melainkan juga ujian bagi kemampuan pemerintah untuk memperbaiki permukiman padat dengan tetap menjaga hak dan keberadaan penghuninya. Hasilnya akan dinilai bukan hanya dari perubahan lingkungan, tetapi juga dari apakah warga tetap dapat tinggal dan menjalani kehidupan mereka selama maupun setelah pembenahan berlangsung.
Dalam pembahasan mengenai penataan permukiman padat dan kawasan kumuh di Jakarta, perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya tertuju pada area di belakang Grand Hyatt. Sejumlah kawasan lain di Tanah Abang, Jakarta Pusat, juga disebut sebagai wilayah yang mendapat perhatian, yakni Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang. Penyebutan beberapa lokasi ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang pembenahan permukiman berlangsung dalam konteks yang lebih luas daripada satu titik tertentu. Meski demikian, disebutnya nama kawasan tidak dengan sendirinya menerangkan kondisi rinci, prioritas, atau tindakan yang akan diterapkan pada setiap lokasi.
Daftar Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang perlu dibedakan dari proyek penataan sepanjang 2,3 kilometer yang dibahas untuk area di belakang Grand Hyatt. Angka panjang tersebut merujuk pada proyek itu, bukan ukuran gabungan atau cakupan penataan di tiga kawasan Tanah Abang. Informasi yang menyebut kawasan-kawasan tersebut sebagai perhatian Pemprov DKI juga tidak merinci apakah rencana di sana mencakup perbaikan rumah, prasarana lingkungan, penataan ruang, atau bentuk intervensi lainnya. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa ketiganya merupakan bagian dari proyek 2,3 kilometer atau akan ditangani dengan metode yang sama.
Pembedaan ini penting agar warga dan pembaca memperoleh gambaran yang akurat mengenai rencana pemerintah. Penataan permukiman padat dapat melibatkan kebutuhan serta kondisi setempat yang berbeda, sehingga cakupan, tahapan, dan bentuk pelaksanaannya perlu dijelaskan secara terpisah untuk setiap wilayah. Dalam konteks tanpa penggusuran, kejelasan mengenai proses konsultasi, perlindungan hak warga, dan pilihan perbaikan di lingkungan tempat tinggal juga menjadi hal yang patut diperhatikan. Namun, penyebutan kawasan dalam informasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan rincian tersebut. Dengan demikian, Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang dapat dicatat sebagai kawasan lain yang masuk perhatian, tanpa mengasumsikan detail program yang belum dipaparkan.
Gambaran kondisi hunian di kawasan yang akan ditata disampaikan Pramono melalui ukuran rumah dan jumlah orang yang tinggal di dalamnya. Menurut keterangannya, terdapat rumah dengan luas sekitar 3 x 4 meter yang dihuni oleh 15 hingga 16 orang. Rincian tersebut memperlihatkan tingkat kepadatan yang menjadi salah satu tantangan dalam penataan permukiman padat Jakarta. Angka ukuran rumah dan jumlah penghuni itu merujuk pada gambaran yang ia sampaikan mengenai kondisi di kawasan tersebut.
Pramono juga menjelaskan bahwa ruang yang terbatas membuat penghuni mengatur waktu tidur dalam tiga giliran. Dengan demikian, tidur tidak dilakukan oleh seluruh penghuni secara bersamaan, melainkan bergantian dalam tiga waktu atau giliran. Keterangan tentang pengaturan waktu tidur itu merupakan bagian dari uraian Pramono mengenai bagaimana keterbatasan ruang di rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter berkaitan dengan jumlah orang yang tinggal di dalamnya. Ia menyampaikan bahwa satu rumah dapat menampung 15 hingga 16 orang, sementara penghuni membagi waktu tidur menjadi tiga giliran.
Rincian ini menjadi gambaran konkret mengenai kondisi tempat tinggal yang menjadi perhatian dalam rencana penataan. Rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter dan dihuni belasan orang menunjukkan situasi yang digambarkan Pramono, bukan angka yang dapat dianggap berlaku untuk semua rumah di kawasan yang akan ditata. Demikian pula, keterangan tentang tidur secara bergiliran menjelaskan kondisi pada gambaran yang ia sampaikan, tanpa menyatakan bahwa pengaturan tersebut berlaku sama bagi seluruh warga atau setiap rumah.
Dalam pembahasan penataan tanpa penggusuran, gambaran mengenai ukuran rumah, jumlah penghuni, dan tiga giliran tidur memberi konteks tentang tantangan yang perlu diperhatikan. Rujukan terhadap rincian tersebut membantu menjelaskan kondisi hunian sebagaimana diterangkan Pramono, tanpa menambahkan perkiraan mengenai rumah lain, jumlah keseluruhan warga, atau kebiasaan penghuni di luar keterangan yang ada. Fokusnya tetap pada contoh rumah sekitar 3 x 4 meter yang dihuni 15 hingga 16 orang serta pengaturan waktu tidur dalam tiga giliran akibat keterbatasan ruang. Kondisi yang disampaikan itu menjadi bagian dari gambaran permukiman yang hendak ditata.
Pramono mengakui bahwa menata permukiman padat tanpa penggusuran bukan perkara mudah. Pemerintah perlu memperbaiki kondisi kawasan yang selama ini berkembang dengan keterbatasan ruang, akses, dan sarana dasar, sekaligus memastikan warga tetap dapat tinggal di lingkungan tersebut. Penataan bukan sekadar merapikan tampilan kawasan atau membangun fasilitas baru. Upaya ini juga menuntut perencanaan yang cermat agar perbaikan fisik tidak mengabaikan kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk akses terhadap rumah, jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, dan ruang bersama. Tantangan tersebut semakin besar ketika kepadatan bangunan dan aktivitas warga membuat perubahan harus dilakukan secara bertahap, dengan komunikasi yang terbuka.
Selain membenahi lingkungan agar lebih tertib dan rapi, pemerintah mengharapkan warga turut menjaga hasil penataan. Perbaikan fasilitas akan sulit bertahan apabila ruang bersama kembali digunakan tanpa aturan, sampah tidak dikelola dengan baik, atau akses lingkungan terhalang. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari proses, bukan sekadar pelengkap setelah pekerjaan fisik selesai. Warga perlu memahami tujuan perubahan, menyampaikan kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi, serta berpartisipasi dalam merawat fasilitas yang dibangun. Pemerintah juga perlu menyediakan pengelolaan yang jelas dan membuka ruang dialog agar harapan mengenai ketertiban dapat diterapkan secara adil, tanpa membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
Perubahan pola hidup turut menjadi unsur yang menentukan keberhasilan penataan. Kebiasaan menggunakan ruang, menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan mematuhi kesepakatan lingkungan dapat memengaruhi kualitas kawasan dalam jangka panjang. Perubahan seperti itu tidak selalu berlangsung cepat; diperlukan sosialisasi, contoh nyata, dukungan layanan, dan kerja sama yang konsisten pemerintah dan warga.
Baca juga: Penanganan TBC Jakarta Diperkuat, Penemuan Kasus Baru Mencapai Lebih dari 40 Ribu | Rencana Ponsel Gratis Masih Menanti Keputusan Presiden | Polisi Tangkap Pria yang Diduga Terlibat Perkelahian Maut di Jakarta Barat
