Jakarta | Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut usulan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar penggunaan rokok elektrik atau vape dikaji dari sisi hukum agama, terutama apabila terbukti disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. Usulan tersebut menjadi perhatian karena vape tidak hanya dipakai untuk mengonsumsi cairan nikotin, tetapi juga diduga dapat dimanfaatkan untuk mengedarkan zat terlarang. MUI menegaskan bahwa persoalan ini perlu ditelaah secara cermat sebelum ada kesimpulan keagamaan.
Di tingkat pusat, usulan Kapolri itu akan dibahas melalui bidang fatwa MUI. Pembahasan tersebut diharapkan meninjau fakta mengenai penyalahgunaan vape, termasuk informasi tentang modus yang digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan yang disusun tidak semata-mata bertumpu pada dugaan, melainkan memperhatikan keterangan serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian juga diperlukan untuk membedakan penggunaan vape secara umum dari tindakan yang melibatkan narkotika atau melanggar hukum.
MUI belum menetapkan fatwa haram terhadap vape melalui pembahasan ini. Respons terhadap usulan Kapolri merupakan langkah awal untuk mengkaji persoalan, bukan pengumuman bahwa keputusan telah diambil. Proses penetapan fatwa memerlukan pembahasan oleh pihak yang berwenang, dengan memperhatikan aspek hukum Islam dan keadaan faktual yang menjadi dasar perkara. Karena itu, perkembangan kajian bidang fatwa akan menentukan bagaimana usulan tersebut dinilai lebih lanjut.
Perhatian utama dalam pembahasan adalah dugaan bahwa perangkat vape dapat dijadikan media penyamaran atau sarana distribusi narkotika. Jika penyalahgunaan semacam itu terbukti, MUI akan mempertimbangkan dampak dan unsur pelanggaran yang terkait dalam kajiannya. Namun, penilaian terhadap praktik tersebut tidak serta-merta sama dengan penetapan hukum atas seluruh produk maupun pemakainya. MUI perlu merumuskan batas persoalan secara jelas agar hasil pembahasan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Langkah ini menunjukkan bahwa usulan Kapolri akan ditanggapi melalui mekanisme kelembagaan, bukan keputusan spontan. Masyarakat masih perlu menunggu proses pembahasan resmi dan penjelasan lebih lanjut dari MUI. Sampai ada keputusan yang diumumkan, status fatwa mengenai vape tetap belum ditetapkan. Informasi yang beredar sebaiknya dipahami sebagai rencana pengkajian, dengan fokus pada kemungkinan penggunaan perangkat tersebut untuk penyalahgunaan narkotika.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang ukhuwah, Muhammad Zaitun Rasmin, menyatakan dukungan terhadap langkah kepolisian untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditemui di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta Timur, Sabtu (17/10/2026). Dukungan itu menempatkan upaya penanganan narkotika sebagai perhatian bersama, karena penyalahgunaannya dapat membawa dampak yang luas bagi individu, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam konteks pembahasan mengenai kemungkinan fatwa terhadap vape, sikap yang disampaikan Zaitun berkaitan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan, bukan penilaian yang dinyatakan terpisah dari persoalan tersebut.
Pernyataan Zaitun juga menunjukkan bahwa MUI mendukung kepolisian dalam menjalankan langkah yang ditujukan untuk menekan peredaran maupun penggunaan narkotika secara tidak semestinya. Namun, informasi yang disampaikan dalam konteks tersebut tidak merinci bentuk tindakan kepolisian yang dimaksud. Karena itu, dukungan tersebut sebaiknya dipahami sesuai batas pernyataannya: MUI mendukung ikhtiar mengurangi penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Penjelasan ini penting agar sikap organisasi tidak ditafsirkan sebagai keterangan mengenai kebijakan teknis, kasus tertentu, ataupun hasil penindakan yang tidak disebutkan oleh Zaitun.
Isu vape muncul dalam pembahasan yang lebih luas mengenai potensi pemanfaatan perangkat itu untuk penyalahgunaan narkotika. Apabila dugaan penyalahgunaan terbukti, persoalan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan hukum dan sikap keagamaan. Meski demikian, pernyataan dukungan terhadap kepolisian tidak dengan sendirinya berarti bahwa keputusan fatwa telah ditetapkan. Penentuan sikap memerlukan pembahasan berdasarkan fakta dan pertimbangan yang relevan. Dengan demikian, inti pernyataan Zaitun di Jakarta Timur adalah dukungan MUI terhadap upaya mengurangi penyalahgunaan narkotika, sementara pembahasan mengenai vape tetap perlu dibedakan dari klaim atau kesimpulan yang belum dinyatakan secara resmi.
Usulan mengenai kemungkinan fatwa haram terhadap vape, dalam konteks dugaan penyalahgunaan untuk narkotika, akan dibahas oleh bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bidang tersebut bertugas menelaah persoalan keagamaan yang berkembang di masyarakat sebelum merumuskan pandangan atau keputusan. Karena itu, pembahasan tidak serta-merta berarti MUI telah menetapkan hukum atas penggunaan rokok elektrik. Tahap awalnya adalah mengumpulkan dan memeriksa informasi yang menjadi dasar munculnya usulan, termasuk menjernihkan ruang lingkup persoalan yang hendak dikaji.
Fokus yang disebut dalam bahan pembahasan ialah informasi mengenai dugaan maraknya rokok elektrik disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika. Informasi semacam itu perlu diperiksa secara cermat, lain dengan melihat sumber, konteks, serta bukti yang dapat mendukungnya. Kajian juga perlu membedakan penggunaan vape sebagai produk rokok elektrik dari tindakan penyalahgunaan yang diduga melibatkan zat terlarang. Pembedaan ini penting agar penilaian keagamaan tidak dibangun dari generalisasi, dan tidak menganggap setiap pengguna atau penggunaan vape terkait dengan narkotika.
MUI masih akan menilai kebenaran dan bobot informasi tersebut sebelum menarik kesimpulan. Dengan demikian, dugaan penyalahgunaan belum dapat disampaikan sebagai fakta yang telah dipastikan, maupun sebagai dasar untuk menyatakan bahwa fatwa haram sudah ditetapkan. Hasil kajian akan bergantung pada penelaahan bidang fatwa dan bahan yang dinilai relevan. Sampai proses itu berlangsung, pemberitaan sebaiknya menggunakan keterangan yang terukur: usulan sedang menjadi perhatian, sementara dasar faktualnya masih perlu diverifikasi. Sikap tersebut memberi ruang bagi pembahasan yang hati-hati dan menghindari kesimpulan dini tentang vape atau narkotika.
Zaitun menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat berpeluang mengeluarkan fatwa haram mengenai vape apabila informasi tentang penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkotika terbukti benar. Pernyataan tersebut menempatkan kebenaran dugaan sebagai hal penting sebelum lembaga keagamaan itu mempertimbangkan sikap resmi. Dengan demikian, kabar mengenai penggunaan vape sebagai sarana penyalahgunaan narkotika belum dapat diperlakukan sebagai dasar keputusan yang sudah ditetapkan. MUI perlu memastikan terlebih dahulu apakah informasi yang beredar sesuai dengan fakta. Penjelasan Zaitun ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya fatwa berkaitan langsung dengan hasil pemeriksaan terhadap dugaan tersebut, bukan semata-mata dengan beredarnya kabar tentang penyalahgunaan.
Jika bukti dan hasil kajian menguatkan informasi itu, MUI pusat dapat mempertimbangkan penerbitan fatwa haram. Namun, kemungkinan tersebut tidak berarti keputusan telah diambil. Dugaan penyalahgunaan perlu ditelaah secara cermat agar penilaian lembaga didasarkan pada informasi yang terverifikasi. Zaitun tidak menyatakan bahwa fatwa haram sudah berlaku, melainkan mengemukakan peluang yang dapat muncul apabila dugaan itu terbukti. Karena itu, pembahasan mengenai status vape dalam konteks tersebut masih bergantung pada proses kajian dan pembuktian. Sampai proses itu memberikan dasar yang cukup, pernyataan tentang kemungkinan fatwa tidak dapat dipahami sebagai pengumuman atas ketetapan final MUI.
Keterangan ini juga membedakan dugaan, pembuktian, dan keputusan resmi. Informasi mengenai banyaknya penyalahgunaan rokok elektrik untuk narkotika menjadi hal yang perlu diperiksa, sementara penetapan fatwa merupakan tahap yang berbeda dan belum dipastikan. MUI pusat disebut berpeluang mengambil sikap apabila informasi tersebut benar, tetapi peluang itu tetap bersyarat. Belum ada kesimpulan akhir yang dapat ditarik hanya dari adanya dugaan atau dari pernyataan mengenai kemungkinan fatwa. Dengan demikian, status fatwa haram vape dalam konteks penyalahgunaan narkotika masih berupa kemungkinan, yang menunggu kajian serta pembuktian atas kebenaran informasi tersebut sebelum keputusan resmi dibuat.
