Bekasi | Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pesan itu disampaikannya dalam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Sekolah Rakyat Terpadu, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (17/10/2026). Ia mengingatkan bahwa kerja jurnalistik tidak semestinya berhenti pada penyampaian kabar mengenai program, kegiatan, atau pencapaian pemerintah. Pers juga perlu menjalankan fungsi kontrol dengan menyampaikan kritik secara terbuka ketika menemukan kebijakan atau tindakan pemerintah yang keliru.
Menurut Gus Ipul, kritik bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga agar penyelenggaraan negara tetap bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Wartawan perlu bekerja berdasarkan fakta, memeriksa informasi dengan cermat, serta menyampaikan persoalan secara proporsional. Dengan cara itu, pemberitaan dapat membantu publik memahami dampak kebijakan sekaligus mendorong pihak berwenang memperbaiki kekurangan. Pemerintah, ujarnya, tidak hanya membutuhkan pemberitaan tentang keberhasilan, tetapi juga masukan yang jujur agar dapat mengetahui persoalan yang perlu segera ditangani.
Ia juga menyoroti peran pers dalam menghadirkan pengalaman kelompok yang kerap luput dari perhatian. Wartawan dapat membantu masyarakat melihat mereka yang terabaikan, mendengar orang-orang yang kurang terdengar, dan menyuarakan mereka yang selama ini tidak memiliki ruang untuk berbicara. Tugas tersebut menuntut kepekaan, keberanian, dan kesediaan untuk mendatangi berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya mengandalkan keterangan dari tokoh atau pejabat. Ketika kisah dan kebutuhan warga disampaikan secara akurat, publik memperoleh gambaran yang lebih utuh, sementara pemerintah mendapat kesempatan untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Pesan Gus Ipul menempatkan kebebasan pers dan tanggung jawab profesional sebagai unsur penting dalam kehidupan demokratis: wartawan perlu kritis, tetapi tetap berpegang pada verifikasi, etika, dan kepentingan masyarakat luas.
Gus Ipul menekankan bahwa pekerjaan Kementerian Sosial perlu mendapat perhatian serius karena kebijakan dan layanan di dalamnya berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Ukuran keberhasilan tidak cukup dibaca dari angka penerima bantuan, besaran anggaran yang terserap, atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Di balik setiap data terdapat warga dengan kebutuhan, pengalaman, dan kerentanan berbeda. Karena itu, pengelolaan urusan sosial menuntut ketelitian, empati, serta keputusan yang tepat waktu. Kekeliruan administrasi atau keterlambatan penanganan dapat berdampak nyata pada keselamatan dan martabat seseorang. Ia mengingatkan bahwa sektor ini memiliki tingkat bahaya tinggi, sebab pihak yang membutuhkan dukungan kerap berada dalam kondisi paling rentan.
Ia menyebut ada 12 kelompok pemerlu atensi sosial yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Di antaranya anak-anak rentan yang memerlukan perlindungan dan pendampingan, penyandang disabilitas yang membutuhkan akses setara, serta lansia telantar yang berisiko kehilangan perawatan dan dukungan sehari-hari. Perhatian juga diperlukan bagi korban bencana, yang sering menghadapi kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, maupun anggota keluarga, serta fakir miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa kerentanan sosial tidak memiliki satu bentuk tunggal. Kebutuhan setiap orang dapat berbeda, sehingga bantuan tidak semestinya berhenti pada pencatatan atau penyaluran program secara seragam. Pemerintah perlu mengenali keadaan penerima, memastikan layanan dapat dijangkau, dan menilai apakah dukungan yang diberikan benar-benar menjawab persoalan.
Gus Ipul mengaitkan perlindungan mereka dengan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi warga yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi dasar formal bagi program bantuan. Pelaksanaannya menuntut kehadiran yang nyata, mulai dari mengenali kebutuhan hingga menyediakan pertolongan yang sesuai. Dalam keadaan darurat maupun kesulitan sehari-hari, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menunggu ketika bantuan dibutuhkan. Negara perlu hadir tepat waktu, karena keterlambatan dapat memperberat risiko yang sudah dihadapi kelompok rentan. Oleh sebab itu, perhatian terhadap kerja Kementerian Sosial perlu berpusat pada dampak bagi manusia dan memastikan perlindungan berlangsung secara sigap serta bertanggung jawab.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya memperkuat fondasi perlindungan sosial melalui pembenahan data. Data yang akurat menjadi dasar penting untuk mengetahui siapa yang membutuhkan dukungan, jenis bantuan yang diperlukan, serta bagaimana program dapat disalurkan secara tepat. Menurutnya, upaya ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang berhak. Dengan informasi yang lebih baik, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan secara terarah dan memperbaiki pelaksanaan program. Karena itu, pembaruan dan pemeriksaan data perlu dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan kondisi warga di lapangan.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam pencatatan dapat membawa dampak langsung bagi keluarga. Jika data tidak sesuai keadaan sebenarnya, warga miskin berisiko kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya mereka terima. Sebaliknya, ada pula keluarga yang benar-benar membutuhkan tetapi belum tercatat atau belum terjangkau program pemerintah. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya proses pendataan yang teliti dan responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan informasi yang digunakan mencerminkan keadaan nyata, sementara masukan dari masyarakat dan pemantauan lapangan dapat membantu menemukan kekurangan. Ketepatan sasaran menjadi ukuran penting agar dukungan sosial memberi manfaat bagi mereka yang paling memerlukannya.
Selain pembenahan perlindungan sosial, Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan dinilai dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh bekal dan peluang yang lebih baik. Ia menyampaikan bahwa terdapat 182 titik Sekolah Rakyat di Indonesia. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang mengurangi hambatan sosial ekonomi. Agar dampaknya berkelanjutan, pelaksanaan program perlu didukung layanan pendidikan yang memadai dan perhatian terhadap kebutuhan peserta didik. Pembenahan data dan perluasan akses pendidikan, dengan demikian, saling melengkapi dalam membangun perlindungan serta kesempatan yang lebih setara.
Gus Ipul berharap pers terus menjalankan perannya secara merdeka, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kebebasan pers, menurut pesan yang disampaikannya, perlu disertai keberanian menyampaikan fakta sekaligus kehati-hatian dalam menyusun pemberitaan. Pers diharapkan tidak ragu mengingatkan pemerintah ketika terjadi kekeliruan atau ketika masih ada persoalan yang terlewat. Dengan begitu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga dapat menjadi masukan bagi penyelenggara negara untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan tugasnya.
Ia menekankan bahwa pujian dan kritik sama-sama memiliki arti, selama disampaikan secara jujur dan bertanggung jawab. Apresiasi dapat menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk melanjutkan pekerjaan yang baik. Sebaliknya, kritik yang berangkat dari fakta membantu pemerintah mengevaluasi langkahnya dan tetap berada pada jalur yang benar. Karena itu, pers tidak semestinya hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga perlu memberi ruang bagi persoalan yang perlu diperhatikan. Sikap kritis tersebut bukan berarti mengabaikan kemajuan, melainkan menjaga agar kekurangan dapat dikenali dan ditangani.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul memandang anugerah jurnalistik sebagai bentuk penghormatan kepada insan pers yang teguh mengungkap fakta, menulis dengan nurani, serta berpihak kepada nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan tersebut sekaligus mengakui kerja jurnalistik yang membutuhkan ketekunan, keberanian, dan tanggung jawab terhadap publik. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pemenang atas karya dan kontribusi mereka.
Baca juga: Jaga Kelancaran Pasokan, Pemerintah Instruksikan Armada Distribusi BBM Ditambah | Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Penimbun BBM Bersubsidi
