Kota Palu. Berdasarkan | Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN) harus berpijak pada meritokrasi. Penempatan pegawai, menurut prinsip tersebut, perlu ditentukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, kinerja, dan prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keputusan promosi diharapkan mencerminkan kemampuan serta rekam kerja setiap aparatur, bukan pertimbangan di luar profesionalitas.
Anwar juga menekankan bahwa kedekatan pribadi maupun hubungan keluarga tidak boleh menjadi dasar pengangkatan atau promosi jabatan. Kedua hal itu tidak dapat menggantikan penilaian atas kecakapan dan hasil kerja pegawai. Pesan tersebut menempatkan proses pengelolaan ASN sebagai urusan yang semestinya berorientasi pada kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan organisasi pemerintahan.
Penegasan itu disampaikan dalam konteks agenda Anwar memimpin pengambilan sumpah atau janji 442 pegawai negeri sipil (PNS). Kegiatan berlangsung di halaman parkir Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu. Pengambilan sumpah menjadi salah satu tahapan penting bagi para pegawai, sekaligus kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengingatkan mereka tentang tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Prinsip meritokrasi relevan bukan hanya saat pegawai mulai mengemban status PNS, tetapi juga dalam perjalanan karier mereka di lingkungan pemerintahan. Setiap proses penempatan dan promosi perlu mengacu pada ukuran yang jelas, termasuk kompetensi yang sesuai dengan jabatan, kapasitas menjalankan tugas, kinerja, serta prestasi. Pendekatan tersebut memberi ruang bagi aparatur untuk berkembang melalui hasil kerja dan kemampuan yang dimiliki.
Dengan menolak kedekatan personal dan hubungan keluarga sebagai pertimbangan, Anwar menggarisbawahi pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan kepegawaian. Pesan itu menjadi pengingat bahwa tanggung jawab pemerintahan harus dijalankan oleh aparatur yang tepat sesuai kemampuan dan kebutuhan jabatan. Bagi para PNS yang mengikuti pengambilan sumpah atau janji, penegasan tersebut menempatkan integritas dan kinerja sebagai prinsip penting dalam pengabdian mereka kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Anwar Hafid menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan tidak dapat dibenarkan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di Sulawesi Tengah. Promosi dan pengisian posisi pemerintahan, menurut sikap yang ia sampaikan, harus berlangsung melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jabatan bukan barang yang bisa diperoleh dengan membayar sejumlah uang atau melalui transaksi di luar prosedur. Karena itu, ia menolak cara-cara yang merusak kepercayaan terhadap birokrasi serta mengaburkan tujuan pelayanan publik. Penegasan tersebut menempatkan integritas sebagai dasar penting dalam pengembangan karier ASN, sekaligus mengingatkan bahwa proses promosi semestinya memberi kesempatan secara adil kepada pegawai yang memenuhi kriteria.
Ia juga mengingatkan para ASN agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat menjamin promosi dengan meminta uang. Janji semacam itu patut disikapi dengan hati-hati, sebab kenaikan jabatan tidak semestinya ditentukan oleh tawaran, pembayaran, atau kesepakatan pribadi. Pegawai perlu mengikuti prosedur resmi dan menilai setiap informasi berdasarkan aturan yang berlaku. Peringatan ini penting agar ASN tidak menjadi korban bujuk rayu maupun ikut terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih. Dengan menolak transaksi tersebut, aparatur turut menjaga nama baik lembaga dan memastikan bahwa keputusan kepegawaian tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
Dasar promosi yang benar, sebagaimana ditekankan Anwar, adalah kompetensi dan kinerja. Pegawai perlu menunjukkan kemampuan, tanggung jawab, serta hasil kerja yang relevan dengan jabatan yang dituju. Proses berbasis prestasi membantu membangun birokrasi yang profesional, karena posisi diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas, bukan kepada mereka yang memiliki akses khusus. ASN yang dinilai hebat adalah mereka yang maju dalam karier berkat kapasitas dan capaian kerjanya sendiri. Kedekatan dengan pejabat maupun hubungan keluarga tidak seharusnya menjadi jalan untuk memperoleh jabatan. Ketika meritokrasi diterapkan secara konsisten, promosi dapat mendorong persaingan yang sehat, memperkuat integritas aparatur, dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Ajakan Anwar Hafid untuk menempatkan birokrasi sebagai pelayan masyarakat menandai perubahan paradigma yang perlu diwujudkan dalam keseharian aparatur. Jabatan dan kewenangan, menurut pesan tersebut, bukan sarana untuk dilayani atau diperlakukan sebagai penguasa, melainkan amanah untuk membantu warga memperoleh layanan yang mudah, adil, dan bertanggung jawab. Perubahan cara pandang ini penting agar hubungan pemerintah dan masyarakat dibangun melalui kepercayaan, bukan jarak maupun hierarki semata.
Anwar meminta aparatur sipil negara (ASN) membangun budaya kerja yang profesional. Profesionalisme berarti memahami tanggung jawab, bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, serta menyelesaikan tugas dengan disiplin. Budaya tersebut tidak cukup dinyatakan dalam slogan atau komitmen seremonial. Ia harus terlihat dalam cara aparatur mengambil keputusan, berkoordinasi, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Dengan standar kerja yang jelas, setiap pegawai dapat memahami perannya dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.
Tuntutan berikutnya adalah memberikan pelayanan terbaik. ASN perlu menempatkan kepentingan publik sebagai perhatian utama, merespons kebutuhan warga dengan sikap yang sopan, dan menghindari proses yang tidak perlu mempersulit. Pelayanan yang baik juga menuntut ketepatan informasi serta kepastian prosedur, sehingga masyarakat mengetahui hak dan langkah yang harus ditempuh. Sikap melayani dapat memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, terutama ketika warga berinteraksi langsung dengan instansi.
Anwar juga menekankan pentingnya menunjukkan kemampuan nyata dalam menjalankan tugas. Setiap aparatur dituntut membuktikan kompetensi melalui hasil kerja, bukan hanya mengandalkan jabatan atau masa kerja. Penilaian terhadap kinerja dan pengembangan karier karena itu perlu memperhatikan kapasitas, tanggung jawab, serta kontribusi yang dapat ditunjukkan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan meritokrasi: kesempatan dan kepercayaan diberikan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Tantangan ini berlangsung dalam skala organisasi yang besar. Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada awal Januari 2026, jumlah ASN di lingkungan pemprov mencapai sekitar 22.126 orang, terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Besarnya jumlah aparatur membuat konsistensi budaya pelayanan semakin penting. Jika setiap pegawai menjalankan tugas secara profesional dan mampu menunjukkan kinerja, perubahan birokrasi akan lebih terasa dalam pengalaman masyarakat saat mengakses layanan pemerintah.
Anwar Hafid menekankan bahwa integritas, profesionalisme, dan loyalitas merupakan landasan penting bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Ketiganya perlu hadir bersama, bukan dipertentangkan. ASN harus bekerja dengan kompeten dan bertanggung jawab, menjaga kejujuran dalam setiap keputusan, serta mendukung tujuan organisasi dan kepemimpinan yang sah. Dengan prinsip tersebut, pelayanan publik dapat berjalan tertib dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Namun, loyalitas tidak berarti kepatuhan tanpa batas. Anwar mengingatkan bahwa kesetiaan kepada organisasi maupun pimpinan tidak mencakup kewajiban melaksanakan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ASN tetap terikat pada hukum, kode etik, dan tanggung jawab jabatannya. Apabila suatu instruksi meminta tindakan yang melanggar aturan, aparatur harus berpegang pada ketentuan yang berlaku. Menjalankan perintah yang salah bukan bukti pengabdian; tindakan itu justru dapat membawa akibat buruk bagi pegawai, organisasi, dan masyarakat.
Dalam pengertian yang disampaikan Anwar, loyalitas tampak melalui sikap disiplin, kesediaan bekerja tanpa memilih-milih tugas, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab ketika pimpinan membutuhkan. Sikap tersebut menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan dan kepentingan bersama. Loyalitas bukan upaya mencari muka, menyenangkan atasan dengan mengabaikan prinsip, ataupun sekadar menyatakan dukungan. Ukurannya adalah konsistensi dalam bekerja, kepatuhan pada aturan, dan kesungguhan membantu organisasi mencapai tujuan secara benar. Karena itu, keberanian menjaga batas hukum sejalan dengan loyalitas yang bertanggung jawab.
Pesan tersebut mengajak PNS untuk membangun kepercayaan.
