Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan bahwa sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menambah anggaran. Perubahan cara penyajian ini tidak mengubah dasar penghitungan biaya program. Anggaran tetap dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, dengan nilai Rp15 ribu untuk setiap porsi yang dikalikan jumlah anak sekolah yang dilayani. Dengan demikian, penggunaan meja prasmanan bukan berarti setiap siswa memperoleh alokasi dana baru di luar perhitungan yang telah ditetapkan.
Sebelum siswa mengambil makanan secara mandiri, mereka tetap menerima porsi awal sesuai standar gizi MBG. Porsi tersebut mencakup takaran nasi dan sumber protein yang telah diperhitungkan sebagai bagian dari sajian. Standar ini menjadi dasar agar setiap anak memperoleh makanan yang mencukupi dan seimbang, bukan sekadar mengambil hidangan tanpa panduan. Setelah mendapatkan porsi awal, siswa dapat mengambil tambahan sesuai kebutuhan dan ketersediaan makanan. Mekanisme itu memberi ruang bagi perbedaan selera maupun tingkat rasa lapar, tetapi tidak mengubah nilai anggaran per penerima.
Dalam praktiknya, kebutuhan makan siswa memang tidak selalu sama. Usia, aktivitas harian, kondisi tubuh, dan kebiasaan makan dapat memengaruhi jumlah makanan yang dibutuhkan setiap anak. Karena itu, pola prasmanan memungkinkan pembagian berlangsung lebih fleksibel dibandingkan penyajian dengan porsi yang sepenuhnya seragam. Meski demikian, fleksibilitas tersebut tetap berjalan dalam kerangka anggaran dan standar gizi program. Pengelola layanan perlu memastikan porsi awal dibagikan secara merata serta pilihan makanan tersedia sesuai perencanaan. Siswa yang masih lapar dapat mengambil tambahan, selama hidangan mencukupi bagi seluruh penerima. Dengan pengaturan tersebut, prasmanan berfungsi sebagai metode penyajian, bukan cara untuk menaikkan biaya MBG. Penjelasan BGN menegaskan bahwa ukuran anggaran ditentukan oleh jumlah anak yang dilayani, sedangkan kesempatan mengambil tambahan membantu menyesuaikan sajian dengan kebutuhan masing-masing siswa.
Setelah seluruh siswa memperoleh porsi awal, makanan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bagi mereka yang masih merasa lapar. Mekanisme ini memberi ruang bagi siswa untuk mengambil makanan lagi setelah pembagian pertama selesai, selama persediaan masih tersedia. Dengan demikian, skema prasmanan tidak berarti setiap siswa langsung mengambil sebanyak yang diinginkan sejak awal; porsi pertama dibagikan terlebih dahulu agar semua siswa mendapat bagian.
Sudaryono menjelaskan bahwa pembagian makanan biasanya tidak dilakukan dengan jumlah yang benar-benar pas untuk setiap siswa tanpa cadangan. Dalam simulasi satu kelas yang terdiri atas 30 siswa, umumnya makanan disiapkan dengan ketersediaan yang dapat mencukupi beberapa siswa tambahan. Apabila setelah pembagian awal semua siswa telah mendapatkan makanan dan masih ada sisa, persediaan tersebut bisa diambil oleh siswa yang membutuhkan tambahan.
Tambahan porsi itu berasal dari makanan yang memang sudah disediakan dalam pelaksanaan program, bukan dari penambahan anggaran. Artinya, keleluasaan untuk mengambil makanan kembali bergantung pada sisa persediaan setelah pembagian awal, bukan pada penyediaan dana baru. Pengaturan tersebut memungkinkan porsi yang belum terambil digunakan secara lebih optimal, sementara pemerataan makanan pada tahap pertama tetap menjadi perhatian.
Menurut Sudaryono, kesempatan mengambil makanan setelah porsi awal berpotensi mengurangi makanan yang terbuang. Siswa dapat menyesuaikan jumlah yang dikonsumsi dengan kebutuhan, dan makanan yang masih tersedia dapat dimanfaatkan sebelum tersisa tanpa digunakan. Ia juga menyampaikan bahwa dari pelaksanaan yang diamati, tingkat makanan yang habis dan kebersihan penyajiannya cukup tinggi. Penilaian itu menjadi gambaran bahwa pengaturan porsi awal disertai kesempatan mengambil tambahan dapat berjalan dengan baik, sekaligus mendukung pemanfaatan makanan yang telah disiapkan. Namun, pengambilan tambahan tetap mengikuti ketersediaan pada saat itu, sehingga tidak dapat dipastikan setiap siswa akan memperoleh porsi kedua. Prinsipnya, seluruh siswa menerima porsi awal terlebih dahulu, kemudian sisa makanan dibagikan kepada mereka yang masih membutuhkan.Skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan langsung diberlakukan di seluruh sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan kesiapan setiap satuan pendidikan dan dapur penyedia sebelum mengubah cara makanan disajikan. Karena itu, penerapan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kesediaan pihak-pihak yang terlibat, bukan sebagai kewajiban serentak bagi semua sekolah.
Sekolah yang ingin menggunakan layanan prasmanan perlu menyatakan kesediaannya bersama dapur penyedia MBG, guru, kepala sekolah, serta wali murid. Kerja sama ini penting untuk memastikan alur penyajian, pengawasan, dan pendampingan siswa dapat berjalan baik. Apabila sekolah belum bersedia atau belum siap, layanan MBG tetap menggunakan mekanisme penyajian yang selama ini berlaku. Dengan demikian, perubahan metode tidak mengganggu penyaluran makanan kepada siswa.
Menurut Sudaryono, sekolah perlu mendaftar terlebih dahulu, mengikuti pelatihan, lalu dipastikan siap sebelum membuka layanan prasmanan. Tahapan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan memiliki standar yang seragam, termasuk dalam pengaturan tempat makan, pembagian tugas, kebersihan, dan pengawasan. Pendaftaran juga membantu penyelenggara memetakan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga pendampingan dapat disiapkan sebelum metode baru diterapkan.
Pelatihan dan penyesuaian teknis tidak hanya diperlukan oleh sekolah, tetapi juga oleh dapur penyedia. Keduanya perlu memahami prosedur dan menyesuaikannya dengan kondisi wilayah, fasilitas yang tersedia, serta jenjang kelas siswa. Pengaturan untuk sekolah dengan ruang makan terbatas, misalnya, dapat berbeda dari sekolah yang memiliki area penyajian memadai. Penyesuaian ini membantu memastikan prasmanan berjalan tertib dan tetap memenuhi standar keamanan pangan.
Kebutuhan pendampingan juga dapat berbeda menurut usia siswa. Siswa kelas 1 SD mungkin memerlukan bantuan lebih intensif untuk mengambil makanan, mengatur porsi, dan menjaga ketertiban dibandingkan siswa kelas 4. Dalam kondisi tertentu, sekolah mungkin perlu menyiapkan tenaga tambahan agar anak-anak memperoleh makanan dengan aman dan tidak kewalahan saat mengantre. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kesiapan bukan sekadar menyediakan meja prasmanan, melainkan juga mengatur dukungan yang sesuai bagi setiap kelompok siswa. Melalui pendaftaran, pelatihan, dan pemeriksaan kesiapan, BGN dapat mendorong penerapan yang terukur tanpa mengabaikan kondisi nyata sekolah.Skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berada pada tahap pengujian di sejumlah wilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) mencoba penerapannya di beberapa daerah, termasuk wilayah Jawa, Merauke, Aceh, dan Palembang. Uji coba yang melibatkan puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapur MBG, menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana pola penyajian tersebut berjalan dalam kondisi nyata. Evaluasi tidak hanya menilai proses siswa mengambil makanan, tetapi juga kesiapan layanan dan kelancaran operasional setiap hari.
Sejumlah hal teknis perlu dicermati sebelum sistem ini diperluas. Jarak dapur dan sekolah, misalnya, dapat memengaruhi waktu pengiriman serta kualitas makanan saat tiba. Pengelola juga perlu memastikan jumlah tenaga kerja memadai untuk menyiapkan, mengantarkan, dan menata hidangan. Di sisi sekolah, diperlukan edukasi agar guru dan siswa memahami alur prasmanan, pembagian tugas, serta cara menjaga kebersihan. Pengalaman dari lokasi uji coba diharapkan membantu BGN mengenali kendala lebih awal dan menentukan perbaikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Sudaryono menyampaikan bahwa perluasan akan dilakukan secara bertahap setelah evaluasi, dengan persoalan teknis ditangani terlebih dahulu. Dalam rencana yang pernah disampaikan, penerapan skema ini ditargetkan menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 SPPG sampai akhir 2026. Angka tersebut menjadi sasaran, bukan berarti seluruh lokasi langsung menerapkan prasmanan pada waktu bersamaan. Prioritas diberikan kepada wilayah yang siap dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia, serta memperoleh kesediaan dari sekolah.
