Kabupaten Klaten | KPK membagi dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada 2025–2026 ke dalam lima klaster. Pengelompokan ini memetakan beberapa jalur dugaan penerimaan uang yang sedang menjadi perhatian. Setiap klaster berkaitan dengan jenis kegiatan atau sumber penerimaan yang berbeda. Pembagian tersebut perlu dipahami sebagai uraian atas dugaan, bukan sebagai penetapan bahwa seluruh peristiwa telah terbukti.
Klaster pertama berkaitan dengan pemberian uang yang diduga berhubungan dengan laporan keuangan tahun anggaran 2025. Klaster ini menempatkan urusan pelaporan keuangan sebagai konteks dugaan pemberian. Klaster kedua mencakup penerimaan yang dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam kelompok ini, perhatian diarahkan pada dugaan penerimaan yang berhubungan dengan proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah, tanpa rincian lebih lanjut mengenai paket atau pihak tertentu dalam uraian yang tersedia.
Klaster ketiga menyangkut dugaan penerimaan dari tambang galian C. Sumber penerimaan yang disebut adalah kegiatan pertambangan tersebut. Klaster keempat mencakup penerimaan rutin lain yang dikaitkan dengan BLUD, BUMD, dan OPD. Ketiganya menunjukkan bahwa pemetaan KPK juga mencakup dugaan aliran uang yang berhubungan dengan sejumlah badan layanan, badan usaha milik daerah, serta organisasi perangkat daerah. Pengelompokan ini tidak dengan sendirinya menjelaskan mekanisme, nilai, ataupun frekuensi penerimaan.
Klaster kelima adalah dugaan penerimaan dari pungutan. Penyebutan pungutan menandai jalur tersendiri dalam pemetaan tersebut, terpisah dari laporan keuangan, pengadaan, tambang galian C, serta penerimaan rutin yang dikaitkan dengan BLUD, BUMD, dan OPD. Secara keseluruhan, lima klaster itu menggambarkan ragam konteks dugaan penerimaan yang diidentifikasi KPK dalam perkara di Kabupaten Klaten pada periode 2025–2026. Namun, pembagian tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa semua jalur melibatkan cara, pelaku, atau hubungan yang sama. Penjelasan tiap klaster sebaiknya tetap mengacu pada keterangan resmi dan perkembangan penanganan perkara, serta membedakan dugaan dari fakta hukum yang telah dipastikan.
Perkara yang menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 23 orang untuk dimintai keterangan dan menjalani pemeriksaan awal. Pengamanan itu menjadi tahap awal penyelidikan yang kemudian berlanjut pada penentuan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
Setelah pemeriksaan awal, sebanyak 10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Di lokasi tersebut, penyidik melanjutkan proses pemeriksaan secara intensif untuk mendalami informasi, peran, serta hubungan di orang-orang yang diamankan. KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo. Penetapan tersebut merupakan langkah penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, sementara proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan.
KPK menahan ketiga tersangka untuk masa penahanan 20 hari pertama. Penahanan itu terhitung sejak 16 Oktober hingga November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Selama masa tersebut, penyidik dapat melanjutkan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, serta menggali keterangan yang diperlukan untuk membuat perkara menjadi terang. Penahanan juga dimaksudkan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
OTT dan penetapan tersangka merupakan dua tahap berbeda dalam penanganan perkara. Orang yang diamankan dalam operasi belum tentu seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka; status itu ditentukan setelah KPK menilai hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia. Karena itu, informasi mengenai 23 orang yang diamankan, 10 orang yang dibawa ke Jakarta, serta tiga tersangka perlu dipahami sesuai tahapan masing-masing. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil penyidikan dan proses hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi setiap pihak yang disebut dalam perkara ini.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut, KPK menyita uang tunai dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Rincian barang bukti itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Achmat Taufik Husein dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 16 Oktober. Keterangan tersebut menjelaskan lokasi dan cara sebagian uang disimpan, serta temuan mata uang asing dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik.
Menurut Achmat, sebanyak Rp934 juta ditemukan di kediaman Hanaki Agni Sadewo, adik Hamenang. Uang itu disimpan di dalam sebuah tong berwarna biru. Temuan di rumah tersebut menjadi salah satu bagian utama dari barang bukti uang yang diumumkan KPK dalam penjelasan mengenai OTT. Penyidik juga menyebut adanya uang lain sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam amplop. Kedua nilai rupiah itu jika dijumlahkan mencapai Rp1,234 miliar, atau sekitar Rp1,2 miliar sebagaimana angka total yang disampaikan dalam pemberitaan.
Selain uang rupiah, KPK turut menyita 5.972 yuan. Dalam sumber yang memuat keterangan tersebut, jumlah mata uang asing itu diperkirakan bernilai sekitar Rp16 juta. Angka konversi tersebut merupakan perkiraan, sedangkan jumlah yang disebut sebagai barang bukti adalah 5.972 yuan. Dengan demikian, barang yang diumumkan mencakup uang rupiah yang ditemukan di dua tempat penyimpanan berbeda serta mata uang asing. Rincian mengenai tong biru, amplop, dan yuan itu berasal dari penjelasan Achmat pada konferensi pers, bukan kesimpulan mengenai peran atau kepemilikan akhir atas seluruh uang. Penyitaan tersebut dicatat sebagai bagian dari proses penyidikan KPK terhadap perkara yang sedang ditangani. KPK menyampaikan nilai dan bentuk temuan agar publik mengetahui barang bukti yang diamankan dalam OTT, sementara pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menelusuri asal-usul uang dan kaitannya dengan perkara. Informasi yang disampaikan pada jumpa pers itu memberi gambaran tentang jumlah dan lokasi temuan, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pihak tertentu. Status hukum para pihak tetap mengikuti proses penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.
KPK menyebut Hamenang diduga menerima uang secara rutin dari kontraktor dan penyedia jasa di Kabupaten Klaten selama menjabat sebagai bupati. Nilai penerimaan yang diungkap penyidik disebut melampaui Rp2 miliar. Menurut keterangan KPK, sebagian besar aliran dana tersebut diduga berasal dari Amin Wahyu Utomo dan disalurkan melalui Rizqan Iryawan, yang menjabat kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Jalur perantara ini, sebagaimana dipaparkan KPK, menjadi bagian dari dugaan mekanisme pemberian uang yang berkaitan dengan aktivitas para penyedia jasa di daerah.
KPK juga menyatakan sekitar Rp1,90 miliar dari dana yang mengalir melalui Rizqan diduga digunakan untuk keperluan pribadi Hamenang. Penggunaan yang disebutkan mencakup pembayaran utang pencalonan kepala daerah serta kebutuhan operasional. Rincian tersebut merupakan bagian dari dugaan yang disampaikan dalam proses penanganan perkara dan belum dengan sendirinya menjadi putusan pengadilan. Penyidik masih menguraikan asal-usul dan penggunaan uang untuk menjelaskan pola penerimaan yang diduga berlangsung selama masa jabatan.
Selain aliran yang dikaitkan dengan kontraktor dan penyedia jasa, KPK mengungkap beberapa dugaan penerimaan lain. Pada 2026, Hamenang disebut menerima Rp245 juta yang berkaitan dengan tambang galian C. Sementara itu, sejak 2025, penerimaan rutin dari sejumlah organisasi dan pelaku usaha di Klaten diduga mencapai Rp1,8 miliar. KPK turut menyebut adanya pungutan upah di lingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten sejak 2025, dengan nilai yang diperkirakan sebesar Rp1,2 miliar. Berbagai angka itu menggambarkan sumber penerimaan yang berbeda, mulai dari pihak usaha hingga pungutan dalam lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam.
Baca juga: Artos Jelaskan Alasan Bersuara soal Polemik yang Menyeret Ruben Onsu
