Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini penindakan terhadap pelaku dugaan pengoplosan beras dapat mendorong harga beras di pasaran turun. Menurutnya, pengungkapan praktik yang mengubah beras bersubsidi menjadi produk yang dipasarkan sebagai beras premium berpotensi memulihkan persaingan usaha sekaligus mengurangi tekanan harga bagi konsumen. Keyakinan tersebut disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober. Ia menyoroti perbedaan harga yang semestinya berlaku untuk beras program pemerintah dan harga yang diduga dibebankan kepada pembeli setelah beras itu dioplos atau diberi label berbeda.
Amran menyebut beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharusnya dijual sekitar Rp12 ribu per kilogram. Namun, beras yang diduga berasal dari program tersebut disebut dipasarkan dengan harga Rp17 ribu per kilogram setelah masuk ke jalur penjualan sebagai beras premium. Selisih harga itu menjadi perhatian karena SPHP ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga lebih terjangkau. Dugaan pengoplosan, apabila terbukti, dapat mengaburkan asal dan kategori beras serta membuat manfaat program tidak sepenuhnya sampai kepada konsumen yang menjadi sasaran.
Penindakan aparat terhadap pihak yang diduga terlibat diharapkan memberi efek jera dan membatasi praktik serupa. Amran menilai langkah tersebut dapat membantu menurunkan harga, tetapi ia belum merinci seberapa besar penurunan yang diperkirakan terjadi. Ia juga belum menyampaikan kapan dampak penindakan itu akan terasa di tingkat pasar. Karena itu, perkiraan penurunan harga masih bergantung pada perkembangan penanganan kasus dan kondisi pasokan serta distribusi beras. Pengawasan terhadap alur penjualan dan harga di pasar menjadi penting untuk memastikan beras SPHP dijual sesuai ketentuan, bukan dialihkan ke segmen premium. Pemerintah dan aparat perlu menindaklanjuti temuan secara terukur, sementara perkembangan harga dapat dipantau setelah proses penegakan berjalan. Dengan demikian, konsumen dapat menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa perubahan pada harga beras sehari-hari.Amran menjelaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) memperoleh subsidi pemerintah sekitar Rp6.000 per kilogram. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar beras tersedia dengan harga lebih terjangkau, terutama bagi masyarakat yang sensitif terhadap kenaikan harga pangan. Dengan subsidi itu, beras SPHP semestinya dapat dijual sekitar Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menahan tekanan harga sekaligus menjaga pasokan beras di pasar.
Namun, menurut keterangan Amran, terdapat dugaan beras SPHP diproses ulang, kemudian dikemas dan dipasarkan sebagai beras premium. Produk yang semestinya dijual dengan harga lebih rendah itu disebut dapat berakhir di rak penjualan dengan harga hingga Rp17.000 per kilogram. Selisih harga tersebut, jika dugaan itu terbukti, memperlihatkan bagaimana beras yang menerima subsidi berpotensi dijual kembali melalui kategori produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Praktik tersebut menjadi perhatian karena tujuan subsidi dapat berkurang apabila beras yang ditujukan bagi konsumen dengan harga terjangkau justru dipasarkan sebagai produk premium. Masyarakat berpotensi membayar lebih mahal, sementara manfaat dari dukungan pemerintah tidak sepenuhnya sampai kepada sasaran yang dimaksud. Pada saat yang sama, perubahan kemasan atau penggolongan produk dapat menyulitkan konsumen untuk mengetahui asal dan jenis beras yang dibeli, khususnya bila informasi pada label tidak menjelaskan prosesnya secara terbuka.
Meski demikian, dugaan pengolahan ulang dan penjualan dengan harga lebih tinggi perlu dibedakan dari fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum. Pernyataan Amran merupakan keterangan mengenai dugaan praktik yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Penelusuran rantai pasok, pencatatan distribusi, serta pemeriksaan produk dan kemasan dapat membantu memastikan apakah beras SPHP benar dialihkan ke segmen premium. Klarifikasi juga diperlukan dari pihak terkait sebelum kesimpulan mengenai pelanggaran ditetapkan.
Pengawasan yang transparan penting agar subsidi beras benar-benar mendukung keterjangkauan harga, bukan membuka ruang bagi keuntungan dari pengalihan produk. Jika dugaan tersebut terbukti, pemerintah dapat menilai langkah penegakan dan perbaikan pengawasan distribusi yang sesuai. Bagi konsumen, informasi harga dan label yang jelas membantu membandingkan pilihan, sedangkan pemantauan publik dapat mendorong agar beras bersubsidi tetap tersedia sesuai tujuan programnya.
Amran menilai dugaan pengoplosan yang terungkap di Cipinang berpotensi tidak berdiri sendiri. Menurutnya, praktik serupa mungkin berkaitan dengan jaringan lain dan dapat terjadi di lebih dari satu lokasi. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya sindikat yang menjalankan kegiatan tersebut di berbagai daerah. Pengusutan, katanya, perlu dilakukan secara menyeluruh agar pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi, termasuk pihak yang mengatur distribusi maupun mereka yang memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan beras.
Ia juga menekankan bahwa pembongkaran jaringan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Pemeriksaan tidak semestinya terbatas pada pelaku di lapangan, tetapi juga perlu menjangkau pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau berhubungan dengan pengawasan. Amran meminta pengawasan yang melibatkan Bulog dan Kementerian Pertanian diperiksa untuk memastikan apakah terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas atau kemungkinan keterlibatan orang dalam. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang utuh, sekaligus mencegah praktik serupa berulang melalui jalur distribusi yang sama ataupun berbeda.
Amran menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat, termasuk pemecatan. Ia juga menyebut akan merekomendasikan pemeriksaan dan proses hukum terhadap pihak terkait sesuai temuan serta ketentuan yang berlaku. Sikap itu mencerminkan dorongan agar dugaan pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berhenti pada sanksi internal semata. Penetapan tanggung jawab tetap perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil.
Menurut Amran, penyalahgunaan beras subsidi merugikan petani dan konsumen. Petani dapat terdampak ketika hasil produksi atau beras yang disalurkan melalui program bantuan tidak dikelola sebagaimana mestinya, sedangkan konsumen berisiko tidak menerima produk dengan mutu dan harga yang dijanjikan. Praktik tersebut juga bertentangan dengan tujuan bantuan pangan, yakni menyediakan beras yang terjangkau bagi masyarakat. Pengusutan jaringan dan penguatan pengawasan diharapkan menjaga integritas penyaluran, melindungi penerima manfaat, serta memastikan dukungan pemerintah benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.
Prediksi penurunan harga beras setelah pengungkapan dugaan pengoplosan disampaikan Amran dalam konteks dukungan pemerintah terhadap produksi dan distribusi pangan. Ia menyebut subsidi pemerintah pada 2026 mencapai Rp160 triliun, meningkat dibandingkan Rp144 triliun pada 2025. Besarnya dukungan itu, menurut Amran, berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus memperkuat petani dan konsumen. Kebijakan tersebut berlangsung di tengah perhatian terhadap dugaan praktik yang dapat memengaruhi mutu maupun harga beras di pasaran. Karena itu, penjelasan mengenai subsidi dan persediaan pemerintah menjadi bagian dari gambaran lebih luas tentang kondisi perberasan nasional, bukan semata respons terhadap satu kasus. Pemerintah juga menempatkan ketersediaan beras sebagai urusan yang menyangkut banyak pihak di sepanjang rantai pangan.
Dukungan yang disebut Amran mencakup sisi produksi dan penyaluran. Di tingkat produksi, bantuan lain berupa pupuk dan traktor, yang ditujukan untuk menopang kegiatan pertanian. Sementara itu, pada sisi pasokan bagi masyarakat, pemerintah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Amran mengaitkan skala kebijakan tersebut dengan sekitar 115 juta petani padi serta 286 juta penduduk Indonesia yang terlibat dalam hubungan produksi dan konsumsi beras.
Baca juga: Dugaan Beras SPHP Dioplos di Jakarta Timur, Amran Minta Pelaku Ditindak Berat | Mentan Kecam Dugaan Pengalihan Beras SPHP Bersubsidi ke Pasar Premium | Pengungkapan Peredaran Sabu di Jakarta Barat Berujung pada Penangkapan Dua Tersangka
