JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Jumat, 9 Oktober. Pertemuan tersebut membahas gagasan pembangunan kawasan hunian pekerja yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga dilengkapi sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dalam pembicaraan itu, kedua menteri membahas konsep perumahan yang menggabungkan jaringan gas (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Jargas diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi rumah tangga secara lebih praktis, sementara PLTS berpotensi menyediakan sumber listrik tambahan dari energi terbarukan. Penggabungan dua infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya merancang kawasan perumahan yang mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan efisiensi biaya dan keberlanjutan lingkungan.
Konsep ini mencerminkan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menyiapkan hunian yang terintegrasi dengan fasilitas energi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam penyediaan kawasan tempat tinggal, sedangkan kementerian yang dipimpin Bahlil berkaitan dengan pengelolaan sektor energi serta pengembangan hilirisasi dan transisi energi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menyatukan perencanaan perumahan dengan ketersediaan infrastruktur energi sejak tahap awal pembangunan. Bahlil menyebut diskusi lintas kementerian itu berlangsung produktif. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembahasan yang konstruktif mengenai arah pengembangan kawasan hunian pekerja, termasuk kemungkinan penerapan jaringan gas dan tenaga surya secara terpadu. Rencana ini masih memerlukan pembahasan lanjutan agar aspek teknis, pembiayaan, lokasi, serta kebutuhan penghuni dapat dikaji secara menyeluruh sebelum diwujudkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana penerapan jaringan gas atau jargas serta listrik berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada sejumlah kawasan hunian yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penyediaan hunian bagi pekerja dengan dukungan infrastruktur energi yang sesuai dengan kebutuhan kawasan.
Menurut Bahlil, konsep pembangunan perumahan tersebut akan menggunakan jargas dan listrik berbasis PLTS. Dengan demikian, penyediaan energi menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan sejak tahap pengembangan kawasan hunian. Rencana itu diarahkan untuk diterapkan pada beberapa proyek perumahan yang tengah disiapkan oleh kementerian terkait.
Penerapan jargas akan menjadi bagian dari konsep layanan energi di lingkungan hunian, sementara kebutuhan listrik direncanakan ditopang oleh sumber energi berbasis PLTS. Bahlil menyampaikan bahwa gagasan tersebut sedang dibahas dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perumahan yang dapat menyediakan tempat tinggal sekaligus infrastruktur pendukung bagi para pekerja.
Ia menegaskan bahwa rancangan hunian yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada pembangunan bangunan tempat tinggal, tetapi juga mempertimbangkan sistem energi yang akan digunakan di dalam kawasan. Karena itu, konsep jargas dan listrik berbasis PLTS dimasukkan dalam pembahasan mengenai sejumlah proyek hunian tersebut.
Rencana penerapan kedua sumber energi itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa beberapa kawasan hunian yang dikembangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memakai jargas serta listrik berbasis PLTS sebagai bagian dari konsep pembangunannya.
Ara menyampaikan bahwa hunian yang disiapkan bersama Bahlil diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal para pekerja di kawasan industri. Gagasan ini menempatkan perumahan pekerja sebagai bagian dari ekosistem industri, bukan sekadar pembangunan rumah yang berdiri secara terpisah. Dengan tersedianya hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja, pekerja diharapkan memperoleh akses tempat tinggal yang layak, sementara kawasan industri dapat didukung oleh penataan lingkungan yang lebih terintegrasi.
Konsep tersebut juga mencakup dukungan jaringan gas atau jargas untuk kebutuhan energi rumah tangga. Kehadiran jargas diproyeksikan dapat menyediakan pasokan energi yang praktis dan berkesinambungan bagi penghuni. Selain itu, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi unsur penting dalam rancangan hunian. Teknologi ini dapat membantu menyediakan sumber listrik sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di lingkungan perumahan pekerja.
Penerima manfaat utama proyek ini adalah para pekerja yang beraktivitas di kawasan industri beserta keluarganya. Penyediaan hunian dengan dukungan infrastruktur dasar diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan kawasan industri dan ketersediaan tempat tinggal bagi tenaga kerja. Fasilitas tersebut juga berpotensi meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta kualitas hidup penghuni, terutama bagi pekerja yang selama ini harus mencari tempat tinggal jauh dari lokasi kerja.
Proyek hunian ini berkaitan dengan sejumlah kawasan industri dan diproyeksikan menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas pendukung kegiatan ekonomi. Ara menekankan sasaran manfaatnya, yaitu menghadirkan perumahan yang dapat menunjang mobilitas dan kesejahteraan pekerja. Meski demikian, rincian mengenai wilayah pelaksanaan maupun jumlah proyek belum disampaikan. Karena itu, pelaksanaan selanjutnya masih perlu menunggu penjelasan mengenai skema pembangunan, pengelolaan jargas dan PLTS, serta mekanisme penetapan calon penghuni.
Rencana pembangunan hunian pekerja berbasis jaringan gas (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan membuka ruang bagi keterlibatan investor dari kawasan industri terkait. Pelibatan tersebut tidak hanya diarahkan pada tahap pembangunan fisik, tetapi juga sejak proses persiapan agar kebutuhan pekerja dan karakteristik kawasan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan.
Investor kawasan industri akan diajak berkontribusi dalam penyusunan desain awal kawasan perumahan. Pada tahap ini, berbagai aspek dapat dibahas bersama, termasuk kebutuhan jumlah hunian, tata letak, akses menuju lokasi kerja, serta dukungan infrastruktur energi. Pendekatan tersebut diharapkan membuat rancangan perumahan lebih sesuai dengan kondisi kawasan industri dan aktivitas para pekerja yang akan menempatinya.
Setelah rancangan awal disiapkan, investor juga akan dilibatkan dalam proses pembangunan. Keterlibatan sejak awal hingga pembangunan memungkinkan adanya koordinasi pemerintah, pengelola kawasan industri, dan pihak swasta. Koordinasi itu diperlukan untuk membahas pembagian peran, kesiapan lahan, penerapan jaringan gas, serta pemanfaatan PLTS sebagai bagian dari sistem energi hunian. Namun, bentuk kerja sama dan mekanisme pelaksanaannya masih menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan bahwa kajian serta aturan untuk proyek tersebut akan disiapkan di beberapa tempat yang nantinya menjadi percontohan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa program masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah masih perlu menyusun dasar kajian dan ketentuan yang menjadi acuan sebelum model hunian pekerja tersebut diterapkan lebih luas.
