Jakarta | Sebagian pemilik kendaraan masih memarkir mobil di jalan umum, bahkan hingga memakai badan jalan sebagai tempat untuk menempatkan kendaraan. Keadaan ini menempatkan persoalan parkir bukan hanya pada pilihan pemilik, melainkan juga pada penggunaan ruang yang semestinya dapat dilalui pengguna jalan lain. Ketika mobil berada di bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas, ruang yang tersedia bagi kendaraan yang melintas menjadi lebih sempit. Dengan demikian, parkir yang mengambil badan jalan dapat memengaruhi kelancaran pergerakan di ruas tersebut. Permasalahan makin terlihat apabila kendaraan ditempatkan di jalan umum, bukan di ruang yang memang disediakan untuk parkir, atau berada di luar halaman pemiliknya sendiri.
Dampak langsung yang disebutkan adalah ruang jalan menjadi lebih sempit. Pengurangan ruang ini dapat mengganggu pengguna jalan lain yang perlu melewati bagian tersebut. Bagi pengguna jalan, keberadaan mobil yang diparkir pada badan jalan berarti area yang tersedia untuk lalu lintas tidak lagi seluas sebelumnya. Akibatnya, pergerakan kendaraan lain dapat terhambat dan kondisi jalan menjadi kurang leluasa untuk dilalui. Gangguan tersebut juga berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama ketika ruang yang tersisa tidak cukup mendukung kelancaran arus pengguna jalan. Karena itu, parkir di badan jalan memiliki konsekuensi yang melampaui kendaraan yang sedang berhenti; penggunaan ruang publik ikut memengaruhi orang lain yang menggunakan jalan tersebut.
Contoh yang menunjukkan penggunaan badan jalan untuk kendaraan adalah pemilik yang membangun kanopi di atas jalan umum, lalu menempatkan kendaraannya di bawah kanopi tersebut. Bagian jalan umum digunakan sebagai tempat bagi mobil, sementara ruang jalan menjadi lebih sempit. Keberadaan kanopi itu tidak mengubah dampaknya: pengguna jalan lain dapat terganggu dan kondisi itu berpotensi memicu kemacetan. Persoalannya terletak pada kendaraan yang ditempatkan di ruang publik sehingga mengambil bagian dari ruang lalu lintas. Oleh sebab itu, penempatan mobil di jalan umum, termasuk di bawah kanopi yang dibangun di atas jalan, berkaitan dengan sempitnya ruang jalan dan gangguan pengguna lainnya.
Di Jakarta, kepemilikan kendaraan bermotor berkaitan dengan kewajiban menyediakan tempat penyimpanan yang layak. Ketentuan ini ditujukan agar kendaraan tidak menjadikan badan jalan sebagai tempat parkir tetap, terutama di kawasan permukiman yang ruang jalannya terbatas. Karena itu, warga yang hendak memiliki kendaraan perlu memastikan bahwa mereka mempunyai atau menguasai garasi untuk menempatkan kendaraan tersebut. Kewajiban ini berlaku bagi pemilik perorangan maupun badan usaha sesuai ketentuan daerah.
Dasar pengaturannya tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pasal 140 mewajibkan setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor memiliki atau menguasai garasi. Pasal tersebut juga melarang penyimpanan kendaraan bermotor di ruang milik jalan. Dengan demikian, ketersediaan garasi bukan sekadar anjuran praktis, melainkan bagian dari ketentuan transportasi yang perlu diperhatikan oleh pemilik kendaraan di wilayah DKI Jakarta.
Istilah memiliki atau menguasai memberi ruang bagi pemilik untuk menggunakan garasi yang tidak selalu tercatat atas namanya, selama tempat tersebut memang berada dalam penguasaannya dan dapat dipakai menyimpan kendaraan. Hal yang penting adalah tersedianya tempat penyimpanan di luar ruang milik jalan. Jalan umum disediakan untuk mendukung pergerakan lalu lintas dan kepentingan publik, sehingga tidak semestinya dipakai sebagai pengganti garasi pribadi. Kendaraan yang dibiarkan di tepi jalan dalam waktu lama dapat mengurangi ruang gerak, menghambat pengguna jalan lain, dan mengganggu akses lingkungan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar larangan memarkir kendaraan sembarangan di jalan umum, khususnya ketika jalan digunakan sebagai tempat penyimpanan rutin karena pemilik tidak memiliki tempat parkir. Pemilik kendaraan sebaiknya menyiapkan garasi atau memastikan akses terhadap garasi sebelum kendaraan digunakan dan ditempatkan di lingkungan tempat tinggal. Jika tidak tersedia ruang di rumah, pilihan penyimpanan lain perlu dipastikan terlebih dahulu, misalnya garasi bersama atau fasilitas parkir yang dapat digunakan secara sah. Memahami kewajiban ini membantu warga menghindari penggunaan jalan yang tidak sesuai peruntukannya sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas dan ketertiban kawasan permukiman di Jakarta.
Pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa orang perseorangan maupun badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraan tersebut. Ketentuan ini menempatkan ketersediaan tempat penyimpanan sebagai hal yang perlu dipenuhi dalam kaitannya dengan kepemilikan kendaraan. Dengan demikian, kendaraan yang dibeli diharapkan mempunyai lokasi penyimpanan yang jelas, bukan bergantung pada penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir rutin.
Bukti yang disebutkan dalam ketentuan tersebut berupa surat kepemilikan garasi yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Surat ini menjadi bukti bahwa pemilik atau calon pemilik kendaraan memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya. Ketentuan itu juga menghubungkan surat kepemilikan garasi dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK): surat tersebut menjadi salah satu syarat penerbitan STNK. Artinya, kepemilikan atau penguasaan garasi tidak hanya menjadi pernyataan mengenai tempat penyimpanan, tetapi perlu dibuktikan melalui surat yang ditentukan.
Kewajiban tersebut tidak berarti setiap warga harus memiliki garasi atas nama sendiri atau di dalam rumahnya. Warga yang tidak mempunyai garasi sendiri dapat menyewa lahan tertentu untuk menyimpan kendaraan. Pilihan menyewa ini memberi alternatif bagi orang yang tinggal di kawasan dengan ruang terbatas atau tidak memiliki fasilitas parkir pribadi. Hal yang ditekankan adalah adanya garasi atau tempat penyimpanan yang dikuasai untuk kendaraan, dengan bukti sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan.
Karena itu, sebelum membeli kendaraan, calon pemilik maupun badan usaha perlu memperhatikan kewajiban mengenai garasi serta bukti surat dari kelurahan. Jika garasi pribadi tidak tersedia, penyewaan lahan tertentu dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan. Ketentuan Pasal 140 ayat (3) dan (4) tersebut secara khusus menyebut kepemilikan atau penguasaan garasi, bukti surat kepemilikan garasi dari kelurahan setempat, dan kaitannya dengan penerbitan STNK. Penjelasan ini tidak mengubah pilihan tempat penyimpanan yang tersedia bagi warga, sepanjang lahan yang disewa digunakan untuk menyimpan kendaraan.
Pasal 246 ayat (1) dan ayat (2) mengatur kemungkinan penerapan sanksi administratif terhadap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah. Ketentuan ini mencakup kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha di bidang transportasi jalan, perkeretaapian, perairan, dan/atau udara. Dengan demikian, pasal tersebut memuat kerangka penegakan administratif untuk pelanggaran kewajiban dalam lingkup bidang-bidang itu.
Bentuk sanksi yang disebutkan meliputi teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan tersebut menyediakan beberapa jenis tindakan administratif, tetapi tidak berarti seluruh jenis sanksi diterapkan sekaligus pada setiap pelanggaran. Penerapannya perlu merujuk pada aturan yang mengatur kewajiban terkait serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam membahas aturan garasi kendaraan dan parkir di jalan, penting membedakan larangan atau kewajiban yang mengatur perilaku parkir dengan ruang lingkup sanksi dalam Pasal 246. Pasal itu tidak dengan sendirinya merinci bahwa setiap pelanggaran parkir akan dikenai teguran, denda, pembekuan izin, ataupun pencabutan izin. Jenis tindakan yang dapat dikenakan bergantung pada dasar hukum yang relevan dan ketentuan lebih lanjut yang mengatur pelanggaran tersebut.
Pasal 246 juga tidak menyebutkan besaran denda administratif tertentu untuk setiap keadaan. Karena itu, angka denda atau konsekuensi spesifik tidak sebaiknya disimpulkan hanya dari penyebutan sanksi dalam pasal ini.
Baca juga: SMAN 35 Jakarta Menjadi Pemberhentian Terakhir Roadshow Kapanlagi Pensi Bareng 2026 | Kolaborasi Film Asia Jadi Sorotan dalam Forum Jakarta | Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat, Warga Diimbau
