Jakarta | Pemerintah menyiapkan belanja negara sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026, sebagai upaya menjaga aktivitas ekonomi dan memastikan program prioritas tetap berjalan hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan proyeksi tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Angka itu menunjukkan bahwa belanja pada tiga bulan terakhir tahun ini direncanakan lebih besar dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada kuartal IV 2025, realisasi belanja negara tercatat sekitar Rp1.200 triliun. Dengan demikian, rencana untuk kuartal IV 2026 mencerminkan kenaikan sekitar Rp100 triliun secara nominal. Pemerintah ingin belanja pada sisa tahun berjalan tetap tumbuh, tetapi pelaksanaannya juga harus tepat sasaran. Penekanan tersebut penting agar tambahan pengeluaran tidak hanya tercermin dalam besarnya angka, melainkan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Belanja kuartal IV umumnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan anggaran tahunan karena berbagai kegiatan pemerintah perlu diselesaikan sebelum tutup buku. Namun, peningkatan realisasi perlu disertai pengelolaan yang tertib, sehingga penyaluran anggaran mengikuti rencana dan memberi manfaat yang terukur. Proyeksi Rp1.300 triliun itu menjadi gambaran arah belanja pada penghujung 2026, bukan sekadar target untuk mempercepat pengeluaran. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan kecepatan pelaksanaan dan kualitas belanja, termasuk memastikan program yang dibiayai memiliki sasaran yang jelas. Dengan membandingkannya terhadap realisasi kuartal IV tahun lalu, publik dapat melihat skala rencana belanja pemerintah, sekaligus menilai apakah pertumbuhan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan. Rincian realisasi pada akhir tahun akan menunjukkan seberapa jauh rencana itu terlaksana dan bagaimana manfaatnya dirasakan. Fokus pada belanja yang produktif dan terarah juga relevan dengan upaya menjaga disiplin anggaran, terutama ketika pemerintah menetapkan defisit tetap terkendali. Karena itu, perhatian tidak hanya tertuju pada besaran alokasi, tetapi juga pada efektivitas penyerapan sepanjang sisa tahun.Proyeksi belanja negara sebesar Rp1.300 triliun pada kuartal IV diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan menopang konsumsi domestik. Pengeluaran pemerintah pada periode ini tidak hanya dipandang sebagai angka dalam anggaran, tetapi juga sebagai bagian dari pergerakan ekonomi yang berlangsung di tengah masyarakat. Dengan belanja yang lebih tinggi, pemerintah berharap kegiatan ekonomi tetap memperoleh dukungan dan konsumsi domestik dapat terjaga. Arah tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan belanja pada penghujung tahun, sejalan dengan upaya menjaga defisit tetap pada tingkat yang telah diproyeksikan.
Cakupan penggunaan anggaran tersebut termasuk layanan publik dan program perlindungan sosial. Kedua bidang ini merupakan bagian dari belanja pemerintah yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan dan dukungan sosial. Dalam konteks kuartal IV, pelaksanaan belanja pada bidang-bidang tersebut berjalan bersama tujuan yang lebih luas, yakni mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta menopang konsumsi domestik. Karena itu, belanja negara diposisikan tidak semata sebagai pengeluaran pemerintah, melainkan sebagai salah satu komponen kegiatan ekonomi. Penjelasan ini tetap berfokus pada cakupan layanan publik dan perlindungan sosial, tanpa merinci program lain di luar informasi yang disampaikan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa bantuan pangan yang telah bergulir pada kuartal IV diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari belanja pemerintah pada periode ini, bersama pengeluaran pemerintah lain dalam perekonomian. Harapan terhadap bantuan pangan itu berkaitan dengan konsumsi masyarakat, sementara belanja pemerintah secara keseluruhan turut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, tujuan belanja yang lebih tinggi mencakup dukungan terhadap konsumsi domestik dan kegiatan ekonomi masyarakat. Keterangan Suahasil menempatkan bantuan pangan sebagai salah satu unsur yang diharapkan memberi dorongan pada konsumsi, tanpa mengubah sasaran belanja yang telah disebutkan, yaitu layanan publik, perlindungan sosial, dan dukungan bagi aktivitas ekonomi pada kuartal IV.
Di tengah rencana peningkatan belanja negara pada kuartal IV hingga sekitar Rp1.300 triliun, Kementerian Keuangan tetap menelaah anggaran yang tersedia. Penelaahan ini dilakukan agar setiap alokasi dapat digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah perlu memastikan program berjalan, belanja terlaksana, dan dana publik memberikan manfaat yang optimal. Karena itu, evaluasi atas pelaksanaan anggaran tetap menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara, sekalipun realisasi belanja diproyeksikan meningkat pada periode terakhir tahun ini.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut peninjauan dan upaya efisiensi menjelang akhir tahun sebagai kegiatan rutin. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan anggaran terlaksana secara efisien, bukan untuk menghentikan belanja pemerintah. Artinya, efisiensi berfokus pada ketepatan penggunaan dana, pengendalian pelaksanaan, serta upaya menghindari pengeluaran yang kurang efektif. Anggaran tetap dapat dijalankan untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah, dengan tetap memperhatikan prioritas serta hasil yang ingin dicapai. Penegasan ini penting agar upaya penghematan tidak disalahartikan sebagai keputusan untuk menyetop seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
Dalam praktiknya, penelaahan dapat membantu pemerintah melihat perkembangan realisasi dan menentukan apakah pelaksanaan belanja perlu disesuaikan. Dengan demikian, peningkatan belanja dan efisiensi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Pemerintah dapat mempercepat belanja yang dibutuhkan sekaligus menjaga agar pemanfaatan anggaran tetap terukur dan bertanggung jawab. Kementerian Keuangan juga perlu memantau pelaksanaan sampai akhir tahun agar rencana belanja sejalan dengan kapasitas anggaran dan sasaran fiskal. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas belanja negara, bukan sekadar mengejar angka penyerapan.
Selain memastikan penggunaan dana berjalan efektif, pemerintah menempatkan pengendalian defisit sebagai agenda kerja hingga penghujung tahun. Outlook defisit APBN dijaga pada kisaran 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja tetap diupayakan dalam kerangka fiskal yang terjaga. Penelaahan anggaran, pelaksanaan efisiensi, dan pemantauan defisit berjalan beriringan sebagai bagian dari pengelolaan APBN. Dengan begitu, pemerintah berusaha memastikan belanja mendukung kebutuhan negara tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan fiskal sampai akhir tahun anggaran.
Realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun, setara 69,2% dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Kementerian Keuangan mencatat nilai tersebut tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan penyerapan belanja berlangsung lebih cepat secara tahunan, meskipun capaian dan arah pertumbuhan berbeda di komponen utama. Perbedaan tersebut penting dicermati untuk memahami sumber kenaikan belanja sekaligus pos yang masih mengalami kontraksi.
Belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp1.069,4 triliun atau 70,8% dari target, dengan pertumbuhan tahunan 33,5%. Kenaikan ini menjadi yang paling tinggi di tiga kelompok belanja yang dirinci. Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp991,9 triliun, yakni 60,5% dari pagu, dan meningkat 25,7% dibandingkan September 2025. Kedua pos tersebut bersama-sama memberikan dorongan pada pertumbuhan belanja negara secara keseluruhan, meski tingkat realisasi terhadap targetnya tidak sama.
Berbeda dari dua kelompok tersebut, transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5% dari target. Kendati memiliki tingkat penyerapan paling tinggi, nilainya terkontraksi 7,1% secara tahunan. Kondisi ini berbalik dibandingkan September 2025, ketika transfer ke daerah masih tumbuh 1,5%. Dengan demikian, capaian yang lebih besar terhadap pagu tidak serta-merta mencerminkan pertumbuhan tahunan yang positif; kedua ukuran tersebut menggambarkan hal berbeda dan perlu dibaca secara berdampingan.
Secara keseluruhan kenaikan 19 hingga September terutama berlangsung bersamaan dengan pertumbuhan kuat.
Baca juga: Defisit APBN 2026 Dijaga di 2,85 Persen, Belanja Kuartal IV Diproyeksi Rp1.300 Triliun | Belanja Negara Kuartal IV 2026 Diproyeksikan Capai Rp1.300 Triliun | Emil Audero Diproyeksikan Kembali Mengawal Rayo Vallecano di Markas Getafe
