Jakarta | Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti melaporkan perkembangan inflasi dan nilai tukar rupiah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi BI untuk menyampaikan kondisi terkini dua indikator ekonomi yang berkaitan dengan daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian. Dalam laporan itu, perhatian diarahkan pada perkembangan harga serta pergerakan rupiah, dengan menjaga stabilitas sebagai fokus utama.
Inflasi dan nilai tukar merupakan aspek yang perlu dicermati secara beriringan. Perubahan harga dapat memengaruhi biaya yang ditanggung masyarakat dan pelaku usaha, sementara pergerakan rupiah menjadi salah satu ukuran kondisi mata uang domestik. Karena itu, pemantauan kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai stabilitas ekonomi. Laporan Destry kepada Presiden menyampaikan perkembangan yang menjadi perhatian BI, tanpa mengabaikan keterkaitan kondisi inflasi dan nilai tukar.
Fokus BI dalam menjaga stabilitas rupiah mencakup kaitannya dengan inflasi maupun nilai tukar. Artinya, kondisi harga dan pergerakan mata uang sama-sama menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan ekonomi. Stabilitas rupiah menjadi hal yang perlu dijaga agar perubahan pada nilai tukar dapat dicermati bersama perkembangan inflasi. Dalam pertemuan tersebut, laporan mengenai kedua hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI kepada Presiden Prabowo, sebagai bagian dari pembahasan dalam rapat terbatas.
Rapat berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Oktober 2026. Informasi utama dari pertemuan ini adalah penyampaian perkembangan inflasi dan nilai tukar rupiah kepada kepala negara. Laporan tersebut menegaskan perhatian BI pada stabilitas rupiah, baik ketika menilai dinamika inflasi maupun pergerakan nilai tukar. Dengan demikian, kedua indikator menjadi pokok laporan yang disampaikan Destry kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Informasi ini menggambarkan fokus pembahasan sebagaimana disampaikan, tanpa merinci angka atau proyeksi yang tidak tercantum dalam keterangan yang tersedia.
Dalam paparan kepada Presiden Prabowo, Bank Indonesia (BI) menjelaskan perkembangan inflasi pada September dengan membedakan tekanan harga berdasarkan komponennya. Inflasi inti tercatat sebesar 2,8 persen. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut inflasi inti sebagai salah satu cerminan kondisi perekonomian, sehingga angka tersebut menjadi perhatian dalam menilai kestabilan harga secara lebih luas. BI menilai tingkat inflasi inti itu masih cukup terkendali.
Berbeda dengan inflasi inti, inflasi bahan pangan yang bergejolak atau volatile food berada di angka 5 persen. Komponen ini dapat berubah lebih cepat karena dipengaruhi oleh pasokan, musim, distribusi, serta perkembangan harga komoditas pangan. Karena itu, angka yang lebih tinggi tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan pangan. BI menyampaikan perkembangan ini sebagai bagian dari gambaran inflasi nasional kepada Prabowo.
Untuk menjaga agar tekanan harga pangan tidak berlanjut, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Koordinasi tersebut diarahkan pada upaya menjaga inflasi pangan tetap berada dalam koridor sasaran inflasi BI, yaitu 2,5 persen dengan rentang plus-minus 1 persen. Kerja sama antarlembaga dibutuhkan agar respons terhadap perubahan pasokan dan harga dapat dilakukan secara terukur, termasuk melalui pemantauan kondisi produksi dan distribusi. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada angka inflasi yang sudah tercatat, tetapi juga pada langkah untuk mengendalikan tekanan berikutnya.
Perbedaan inflasi inti dan volatile food membantu menggambarkan sumber tekanan harga yang dihadapi. Inflasi inti yang dinilai terkendali memberikan indikasi bahwa perkembangan harga pada komponen tersebut masih relatif terjaga. Sementara itu, inflasi pangan sebesar 5 persen menjadi alasan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan. BI menempatkan sasaran 2,5 persen, dengan batas toleransi satu persen di atas atau di bawahnya, sebagai acuan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Paparan tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan perhatian berkelanjutan terhadap berbagai komponen dan kerja sama pemerintah.
Volatilitas pasar global masih menjadi salah satu faktor yang menekan pergerakan nilai tukar, sebagaimana disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti. Ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan ekspektasi suku bunga, serta respons investor terhadap data inflasi Amerika Serikat dapat memicu pergeseran arus modal dan meningkatkan kehati-hatian di pasar keuangan. Dalam situasi seperti ini, rupiah menghadapi tantangan untuk tetap stabil, terutama ketika sentimen global berubah dengan cepat. Perkembangan di luar negeri tidak secara otomatis menentukan arah mata uang domestik, tetapi dapat memengaruhi permintaan terhadap aset berisiko dan keputusan investor atas portofolionya.
Destry menyoroti bahwa Amerika Serikat masih berada dalam kondisi suku bunga tinggi untuk waktu lebih lama atau higher for longer. Inflasi di negara tersebut juga masih jauh di atas sasaran bank sentralnya, sehingga Federal Reserve atau The Fed perlu mempertimbangkan kebijakan moneter yang ketat lebih lama. Dalam konteks itu, suku bunga acuan Fed funds rate diperkirakan berpotensi meningkat. Namun, peluang kenaikan suku bunga pada Oktober dinilai lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Perkiraan tersebut tetap dapat berubah mengikuti data ekonomi terbaru dan penilaian The Fed terhadap tekanan inflasi. Ketidakpastian arah suku bunga AS menjadi perhatian karena perbedaan imbal hasil dapat memengaruhi arus dana lintas negara.
Kombinasi volatilitas global dan prospek suku bunga AS tersebut menjadi tantangan bagi rupiah, bersama mata uang negara berkembang lainnya. Investor dapat memilih aset yang dianggap lebih aman ketika ketidakpastian meningkat, sehingga tekanan terhadap pasar emerging market berpotensi menguat. Meski demikian, Destry menyampaikan bahwa dalam dua hari terakhir stabilitas rupiah masih dapat dijaga. Pergerakannya memang menunjukkan sedikit perlambatan, tetapi kondisi serupa juga terlihat di sejumlah negara emerging market. Hal ini menempatkan dinamika rupiah dalam konteks yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai perkembangan domestik. Bank Indonesia terus mencermati pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar di tengah perubahan sentimen internasional, sementara perkembangan inflasi dan kebijakan moneter global tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Destry menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta Bank Indonesia (BI) untuk terus mencermati perkembangan nilai tukar rupiah dan mengupayakan kebijakan yang berada dalam kewenangan bank sentral. Pesan tersebut menjadi arahan agar BI tetap memantau kondisi pasar serta menggunakan instrumen yang tersedia sesuai kebutuhan. Dalam menyampaikan arahan itu, Destry menekankan bahwa BI memiliki sejumlah langkah untuk menjaga rupiah, termasuk intervensi di pasar valuta asing.
Instrumen yang disebutkan mencakup intervensi di pasar spot, non-deliverable forward (NDF), dan domestic non-deliverable forward (DNDF). Ketiga instrumen tersebut merupakan bagian dari upaya BI merespons dinamika pasar dan menjaga stabilitas nilai tukar. Selain intervensi, BI juga memberikan insentif biaya hedging kepada pelaku pasar. Insentif tersebut telah berlaku sejak akhir Juli, sebagai salah satu langkah untuk mendukung transaksi lindung nilai. Destry menjelaskan bahwa kebijakan ini termasuk dalam upaya yang dilakukan BI di tengah perkembangan pasar valuta asing.
Menurut Destry, insentif biaya hedging itu hingga saat ini telah mendatangkan arus masuk valuta asing melalui transaksi FX swap maupun DNDF. Nilai inflow yang tercatat dari kedua kanal tersebut diperkirakan berada di kisaran US$8 miliar hingga US$9 miliar. Keterangan itu menggambarkan jumlah arus masuk yang telah diperoleh sejak insentif diberikan, sebagaimana disampaikan Destry. BI tetap mencermati kondisi rupiah dan mengupayakan kebijakan yang dimiliki bank sentral, dengan instrumen pasar spot, NDF, DNDF, serta insentif biaya hedging yang mulai diterapkan pada akhir Juli.
Baca juga: Prabowo Minta Hercules dan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Tangani Karhutla | Prabowo Panggil Pimpinan OJK dan BI saat Status Pasar Saham Disorot | Prabowo Panggil Ketua OJK ke Istana, Isi Pertemuan Belum Diungkap
