KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah menyiapkan dua agenda akad massal rumah subsidi pada Desember 2026. Kedua kegiatan tersebut ditargetkan mencakup sedikitnya 101 ribu unit rumah subsidi secara gabungan. Penambahan agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyaluran rumah bagi masyarakat melalui program pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah.
Langkah tersebut dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Pemerintah menargetkan percepatan penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan menyiapkan dua kegiatan akad massal dalam satu bulan, penyaluran unit yang menjadi sasaran program diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dua agenda akad massal itu akan berlangsung di dua wilayah, yakni Malang, Jawa Timur, dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masing-masing kegiatan menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mendorong realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP. Secara keseluruhan, kedua agenda tersebut memiliki target gabungan sedikitnya 101 ribu unit rumah subsidi pada Desember 2026.
Rencana ini menempatkan akad massal sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pelaksanaan program rumah subsidi. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan pelaksanaan kegiatan di Malang dan Kabupaten Bekasi dengan sasaran penyaluran unit dalam jumlah besar. Agenda tersebut sekaligus mendukung target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui FLPP yang dikejar pada periode yang sama.
Agenda keempat akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dijadwalkan berlangsung pada 17 Desember 2026. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, dengan sasaran 71.000 unit rumah subsidi. Jumlah itu menjadi bagian penting dari target penyelenggaraan akad massal rumah subsidi yang disiapkan pemerintah hingga akhir tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri agenda keempat tersebut. Kehadiran Presiden diharapkan dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang menandai penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema KPR Sejahtera FLPP.
Maruarar menyampaikan bahwa pada tahap awal, hanya ada satu akad massal yang direncanakan pada 17 Desember dengan sasaran 71.000 unit rumah. “Tadinya akad massal satu pada 17 Desember dengan target 71 ribu unit,” ujar Maruarar. Pernyataan itu menggambarkan rencana awal pelaksanaan kegiatan sekaligus jumlah unit yang menjadi sasaran pada agenda tersebut.
Penetapan Malang sebagai lokasi agenda keempat menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah penting dalam pelaksanaan program rumah subsidi. Melalui akad massal ini, pemerintah mengonsolidasikan proses pembiayaan dan akad bagi calon penerima rumah subsidi dalam satu rangkaian kegiatan. Target 71.000 unit menunjukkan skala agenda yang akan dilaksanakan pada Desember 2026.
Agenda di Malang juga menjadi salah satu tahapan dalam rangkaian pencapaian target 101.000 unit rumah subsidi yang disiapkan pada Desember 2026. Dengan jadwal 17 Desember 2026, pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan akad massal KPR Sejahtera FLPP sesuai sasaran yang telah disampaikan. Informasi mengenai kehadiran Presiden Prabowo dalam agenda tersebut masih terkait dengan undangan yang telah disampaikan oleh Maruarar.
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai lokasi agenda kelima akad massal rumah subsidi yang akan berlangsung pada 30 Desember 2026. Kegiatan ini menyasar sedikitnya 30 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penetapan lokasi tersebut menambah rangkaian agenda pemerintah pada penghujung tahun untuk memastikan semakin banyak calon penerima manfaat dapat memperoleh kepastian pembiayaan dan akses hunian layak.
Dengan adanya kegiatan tambahan di Kabupaten Bekasi, total sasaran dari dua akad massal yang dijadwalkan pada Desember 2026 mencapai minimal 101 ribu unit rumah subsidi. Jumlah tersebut dapat tercapai apabila masing-masing target dalam kedua kegiatan terpenuhi. Agenda ini menjadi bagian penting dari percepatan penyaluran pembiayaan perumahan, terutama karena akhir tahun biasanya menjadi periode krusial untuk mengevaluasi capaian sekaligus menutup kesenjangan terhadap target tahunan.
Pemerintah mendorong seluruh pihak yang terlibat, termasuk kementerian terkait, pengembang, perbankan, dan lembaga penyalur pembiayaan, untuk mempersiapkan pelaksanaan akad secara terkoordinasi. Persiapan tersebut mencakup pemutakhiran data penerima, kesiapan unit rumah, kelengkapan administrasi, serta kepastian proses kredit. Koordinasi diperlukan agar agenda di Bekasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencapai target penyaluran rumah subsidi bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, percepatan akad massal merupakan salah satu langkah untuk memperluas akses kepemilikan rumah dan memastikan program subsidi menjangkau penerima yang membutuhkan. Penambahan jadwal pada 30 Desember menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan sisa waktu 2026 secara optimal, sekaligus memperkuat capaian program perumahan nasional sebelum tahun berakhir.
Pelaksanaan akad massal rumah subsidi pada Desember 2026 membutuhkan koordinasi intensif BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang. Ketiga pihak memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari memastikan calon debitur memenuhi persyaratan hingga memastikan rumah yang dibiayai siap untuk diproses. Koordinasi yang dilakukan secara terarah diperlukan agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan tidak menimbulkan hambatan ketika jumlah akad ditingkatkan untuk mengejar target 101 ribu unit.
Salah satu persiapan utama ialah pemutakhiran data calon debitur. Data tersebut perlu diperiksa dan diselaraskan agar informasi mengenai identitas, kelayakan, serta status pengajuan pembiayaan dapat digunakan oleh bank penyalur. Pada saat yang sama, pengembang perlu memastikan kesiapan rumah, termasuk kesesuaian unit yang akan diserahterimakan dengan data pengajuan. Kepastian ini penting untuk mencegah perbedaan informasi unit yang tersedia, calon penerima, dan dokumen pembiayaan.
Kelengkapan dokumen juga menjadi bagian yang harus dituntaskan sebelum akad massal berlangsung. BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perlu memastikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan tersedia dan dapat diverifikasi. Selain itu, sinkronisasi proses akad dan pencairan dana perlu dilakukan sejak awal, sehingga penandatanganan perjanjian pembiayaan dapat terhubung dengan tahapan pencairan secara tepat waktu. Kesiapan seluruh pihak tersebut diperlukan agar penyaluran pembiayaan berjalan lancar dan target yang telah ditetapkan dapat terus dikejar hingga penghujung 2026.
