Yogyakarta | Video yang memperlihatkan belasan anggota Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat Badan Anggaran DPRD DIY menjadi viral di media sosial. Rekaman tersebut menampilkan tindakan para anggota forum terhadap foto yang berada di ruangan itu. Peristiwa ini kemudian dikenal publik melalui video yang beredar di berbagai platform media sosial. Informasi yang disebutkan mengenai kejadian tersebut mencakup pihak yang hadir, lokasi tindakan, objek yang diturunkan, dan waktu peristiwanya.
Aksi itu berlangsung pada Rabu, 4 November 2026, ketika rombongan Forum Kebangsaan DIY mendatangi kompleks DPRD Yogyakarta. Di lokasi tersebut, belasan anggota forum menurunkan foto Gibran dari ruang rapat Badan Anggaran. Dengan demikian, peristiwa dalam video berkaitan dengan kedatangan rombongan ke kompleks DPRD dan tindakan terhadap foto yang berada di ruang rapat tersebut. Keterangan waktu dan lokasi ini menjadi konteks utama untuk memahami rekaman yang ramai dibagikan.
Viralnya video membuat tindakan Forum Kebangsaan DIY menjadi perhatian pengguna media sosial. Isi yang dapat dijelaskan berdasarkan informasi peristiwa ini adalah bahwa sejumlah anggota forum datang ke kompleks DPRD Yogyakarta pada tanggal tersebut, lalu menurunkan foto Wakil Presiden di ruang rapat Banggar DPRD DIY. Tidak ada keterangan tambahan di sini mengenai alasan tindakan, suasana saat kejadian, lamanya peristiwa berlangsung, maupun tanggapan dari pihak lain. Karena itu, uraian tentang aksi ini terbatas pada hal-hal yang telah disebutkan: pelaku, lokasi, objek, waktu, dan penyebaran videonya di media sosial.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, mengatakan kedatangan mereka ke gedung DPRD bertujuan menyampaikan kegelisahan masyarakat mengenai situasi terkini. Menurutnya, forum tersebut ingin agar suara warga tidak berhenti sebagai pernyataan di ruang publik, melainkan tercatat dan mendapat perhatian dari lembaga perwakilan. Aspirasi yang diserahkan di gedung dewan diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Chirzin menyebut pokok tuntutan yang dibawa mencakup persoalan dugaan masalah ijazah yang dikaitkan dengan Gibran. Ia menempatkan isu itu sebagai bagian dari kegelisahan yang ingin disampaikan kepada para pejabat dan wakil rakyat. Dalam keterangannya, ia juga menghubungkan penyampaian aspirasi tersebut dengan agenda sidang yang, menurutnya, akan berlangsung keesokan harinya. Keterangan mengenai jadwal itu disampaikan sebagai pandangan Chirzin; tidak ada rincian tambahan mengenai agenda maupun proses sidang yang dapat dipastikan dari pernyataannya.
Dalam kesempatan itu, Chirzin menyerukan agar ditempuh langkah politik dan hukum terhadap pejabat yang disebut, yakni Gibran. Seruan tersebut disampaikan sebagai tuntutan forum, bukan sebagai penetapan bahwa dugaan yang disampaikan telah terbukti. Ia berharap pihak yang berwenang menanggapi persoalan itu melalui mekanisme yang tepat, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses secara terbuka dan sesuai ketentuan. Forum, kata Chirzin, membawa kegelisahan rakyat dan mengharapkan tindak lanjut setelah dokumen aspirasi diserahkan kepada DPRD.
Penyerahan aspirasi kepada DPRD menjadi jalur yang dipilih Forum Kebangsaan DIY untuk menyampaikan pandangan kepada lembaga negara. Harapan agar pesan tersebut diteruskan kepada Presiden menunjukkan bahwa forum menginginkan respons pada tingkat pemerintahan yang lebih luas. Isi tuntutan, termasuk dugaan terkait ijazah, tetap perlu ditempatkan sebagai klaim yang disampaikan oleh forum dan ditangani melalui pemeriksaan serta proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, pokok pemberitaan ini adalah tujuan kedatangan, harapan atas penyampaian aspirasi, dan seruan Chirzin agar persoalan yang mereka angkat mendapat tindak lanjut.
Chirzin menjelaskan bahwa penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran DPRD DIY berlangsung secara spontan. Menurut dia, tindakan itu tidak dirancang sebagai agenda tersendiri sebelum forum menyampaikan sikapnya. Namun, spontanitas tersebut tidak berarti peristiwa itu berdiri terpisah dari tujuan aksi. Ia menyebutnya sebagai bagian dari rangkaian tuntutan Forum Kebangsaan DIY yang mendorong pemakzulan Gibran. Dengan penjelasan itu, Chirzin menempatkan kejadian di ruang Banggar dalam konteks penyampaian aspirasi politik, bukan sekadar tindakan terhadap sebuah foto. Keterangan tersebut merupakan pandangan pihak forum mengenai maksud dan latar tindakan yang berlangsung di gedung dewan.
Menurut Chirzin, penurunan foto dimaksudkan sebagai pesan terbuka kepada publik dan anggota dewan. Forum ingin menunjukkan bahwa tuntutan mereka tidak berhenti pada penyampaian pernyataan, tetapi juga disertai tindakan simbolis yang menarik perhatian. Pesan itu, dalam penjelasannya, berkaitan dengan desakan agar DPR menjalankan fungsi pengawasan dan menanggapi isu yang disoroti peserta aksi. Chirzin menegaskan bahwa forum tetap mendorong pemakzulan Gibran. Sikap tersebut disampaikan sebagai tuntutan politik Forum Kebangsaan DIY, bukan sebagai keputusan lembaga negara atau kesimpulan hukum yang sudah ditetapkan. Penjelasan mengenai aksi dan maksudnya bersumber dari pernyataan Chirzin, sehingga perlu dibedakan dari penilaian pihak lain atas kejadian tersebut.
Forum juga memperingatkan DPR agar menindaklanjuti persoalan ijazah yang mereka angkat. Chirzin menyatakan bahwa anggota dewan perlu merespons isu tersebut melalui mekanisme yang tersedia, termasuk meminta penjelasan atau melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan. Pernyataan itu mencerminkan desakan forum agar persoalan tidak diabaikan, tetapi tidak membuktikan adanya pelanggaran maupun memastikan kebenaran tuduhan terkait ijazah. Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, isu tersebut tetap perlu diperlakukan sebagai hal yang dipersoalkan oleh forum. Dengan demikian, aksi di ruang Banggar menjadi sarana untuk menyampaikan tuntutan pemakzulan sekaligus meminta perhatian DPR atas isu itu. Forum menyatakan bahwa tindak lanjut dewan penting bagi keterbukaan dan akuntabilitas, sementara penetapan fakta harus didasarkan pada proses pemeriksaan dan bukti yang sah.
Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, menjelaskan bahwa aksi penurunan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD diikuti oleh 32 elemen masyarakat. Keterlibatan berbagai elemen itu, menurut Syukri, mencerminkan adanya kegelisahan yang dirasakan bersama terhadap keadaan bangsa. Ia menyampaikan bahwa dorongan untuk menggelar aksi tidak berdiri pada satu persoalan semata, melainkan berangkat dari penilaian bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sedang tidak baik-baik saja.
Dalam keterangannya, Syukri menyoroti sejumlah hal yang dinilai menjadi sumber keprihatinan. Ia menyebut korupsi dan kolusi sebagai persoalan yang masih membebani kehidupan publik, sekaligus mengkritik kebijakan negara yang menurutnya belum berpihak kepada rakyat. Penilaian tersebut menjadi bagian dari alasan yang ia sampaikan untuk menjelaskan latar aksi. Ia juga menyinggung polemik mengenai ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai isu yang turut menjadi perhatian dalam rangkaian kegelisahan tersebut. Penyebutan berbagai masalah itu disampaikan Syukri sebagai pandangannya mengenai situasi nasional, bukan sebagai penjelasan bahwa seluruh peserta memiliki latar atau pendapat yang sama.
Syukri turut menyinggung peran Presiden Prabowo dalam menghadapi keadaan yang ia gambarkan tersebut. Menurutnya, kepala negara memiliki kewajiban moral yang perlu ditunjukkan di tengah persoalan-persoalan yang menjadi sorotan masyarakat. Ia menyampaikan pandangan itu sebagai bagian dari alasan dan pesan yang mendasari aksi Forum Kebangsaan DIY, bersama 32 elemen masyarakat yang terlibat. Keterangan Syukri menempatkan aksi tersebut dalam konteks kritik terhadap kondisi bangsa, kebijakan pemerintah, dan isu-isu yang dinilai perlu mendapat perhatian. Ia tidak hanya menguraikan pihak-pihak yang ikut, tetapi juga mengaitkan keikutsertaan itu dengan tuntutan moral kepada pemimpin negara. Dalam penjelasannya, isu korupsi, kolusi, keberpihakan kebijakan kepada rakyat, serta polemik ijazah Jokowi dan Gibran menjadi pokok-pokok yang ia sebut saat menerangkan mengapa aksi dilakukan.
35 kunjungan
