Jakarta | Hercules Rosario de Marshal, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kehadirannya berkaitan dengan persoalan sengketa lahan yang menjadi perhatian organisasi tersebut. Hercules datang bersama sejumlah pihak, lalu diterima oleh perwakilan kementerian. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya GRIB Jaya menyampaikan tuntutan serta meminta penjelasan mengenai penanganan perkara pertanahan yang dipersoalkan.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram GRIB Jaya pada Selasa (20/10), Hercules menjelaskan maksud kedatangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk menagih Menteri ATR Nusron Wahid. Pernyataan tersebut disampaikan Hercules saat berada di kantor kementerian, dalam konteks permintaan agar persoalan yang dibawa kelompoknya mendapat perhatian. Video itu menjadi sumber keterangan mengenai ucapan Hercules, bukan konfirmasi independen atas seluruh klaim yang disebutkannya.
Dalam rekaman tersebut, Hercules juga menyatakan bahwa Nusron sedang “dipanggil-panggil KPK” dan keberadaannya tidak diketahui. Ucapan itu perlu dipahami sebagai pernyataan Hercules sebagaimana terekam dalam unggahan GRIB Jaya. Tidak ada dasar dalam informasi tersebut untuk menyimpulkan bahwa pemanggilan oleh KPK atau ketidaktahuan mengenai keberadaan menteri telah dipastikan secara independen. Karena itu, keterangan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi hanya berdasarkan video yang diunggah organisasi.
Adapun penerimaan oleh perwakilan ATR/BPN menunjukkan bahwa rombongan Hercules berkesempatan menyampaikan kedatangannya di lingkungan kementerian. Namun, informasi mengenai penerimaan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil pembahasan, sikap resmi kementerian, maupun perkembangan penyelesaian sengketa lahan. Perbedaan pernyataan pihak yang datang dan keterangan resmi lembaga tetap penting dicermati. Dalam pemberitaan mengenai pertemuan tersebut, atribusi yang jelas membantu pembaca membedakan pernyataan Hercules dari informasi yang telah dikonfirmasi oleh ATR/BPN atau pihak berwenang lainnya.
Hercules menyampaikan dua tuntutan terkait sengketa lahan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua permintaan itu menyangkut objek yang berbeda, sehingga perlu dipahami sebagai klaim dan permohonan yang ia ajukan, bukan sebagai hasil pemeriksaan atau keputusan kementerian. Penyampaian tuntutan tersebut juga tidak dengan sendirinya mengubah status maupun dokumen pertanahan yang terkait.
Tuntutan pertama adalah meminta pembatalan terkait HD Arjuna Bowling di Jakarta Barat. Objek dan istilah tersebut sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Hercules, tanpa tambahan penafsiran mengenai dasar hukum, riwayat kepemilikan, ataupun alasan pembatalan. Permintaan itu menunjukkan bahwa ia menghendaki adanya tindakan terhadap objek tersebut, tetapi belum dapat disamakan dengan pembatalan yang telah ditetapkan. Keputusan mengenai permintaan ini tetap berada pada proses dan kewenangan pihak terkait.
Tuntutan kedua berkaitan dengan lahan seluas 65 hektare yang dikaitkan dengan PT Summarecon. Menurut ucapan Hercules, ia meminta perubahan status atas lahan itu: hak guna bangunan (HGB) yang berasal dari hak milik diminta dikembalikan menjadi hak milik melalui penerbitan sertifikat hak milik. Dengan demikian, inti permintaan yang ia sampaikan adalah perubahan kembali status hak atas bidang lahan tersebut, sebagaimana ia uraikan. Pernyataan itu merupakan posisi Hercules mengenai lahan dan jenis hak yang dimaksud, bukan penetapan resmi atas status tanah.
Dalam menilai kedua perkara, pembedaan tuntutan dan keputusan penting untuk dipertahankan. Hercules menyampaikan apa yang ia minta kepada ATR/BPN, sedangkan kementerian belum dinyatakan telah mengabulkan permintaan tersebut. Karena itu, pembatalan terkait HD Arjuna Bowling maupun perubahan status lahan 65 hektare tidak dapat disajikan sebagai tindakan yang sudah berlaku hanya berdasarkan pernyataan Hercules. Kepastian mengenai tindak lanjut dan status masing-masing objek memerlukan keterangan atau keputusan dari instansi berwenang. Sampai ada penetapan demikian, kedua hal tersebut tetap merupakan tuntutan yang diajukan Hercules dalam sengketa lahan, dengan rincian sebagaimana disampaikannya kepada kementerian.Dalam menyampaikan tuntutannya terkait sengketa lahan, Hercules menyatakan bahwa GRIB Jaya memiliki legalitas serta bukti yang menurutnya mendukung posisi organisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa dokumen-dokumen itu telah menjadi dasar bagi pihaknya untuk meminta perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pernyataan tersebut merupakan klaim Hercules mengenai kelengkapan bukti yang dimiliki GRIB Jaya, bukan kesimpulan bahwa status hukum lahan telah dipastikan oleh lembaga berwenang. Dengan membawa persoalan itu ke kementerian, ia berharap dokumen yang disampaikan dapat ditelaah secara serius dan memperoleh tanggapan sesuai prosedur. Ia juga menilai bahwa keberadaan bukti legal seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa, sehingga aspirasi pihaknya tidak dikesampingkan begitu saja.
Hercules menilai para petinggi di Kementerian ATR/BPN selama ini mengabaikan legalitas yang diklaim dimiliki GRIB Jaya. Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata penyampaian tuntutan, melainkan bagaimana dokumen yang dibawa diterima dan diperiksa oleh pihak kementerian. Ia menyampaikan kritik itu sebagai penilaiannya atas respons yang selama ini dirasakan pihaknya. Meski demikian, klaim mengenai pengabaian tersebut tetap merupakan pandangan Hercules dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau perlakuan yang tidak sesuai aturan. Penilaian atas dokumen dan proses penanganan sengketa, pada akhirnya, perlu merujuk pada pemeriksaan resmi serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Kritiknya juga mencakup kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hercules mengatakan bahwa warga yang datang membawa dokumen legalitas tidak selalu memperoleh layanan dengan baik. Ia membandingkan pengalaman itu dengan pihak yang, menurut ucapannya, datang membawa uang haram dan tas-tas yang disebutnya justru mendapat karpet merah. Perbandingan tersebut menggambarkan kekecewaan dan tuduhan yang ia sampaikan, bukan fakta yang telah terverifikasi mengenai praktik pelayanan di kementerian. Ia berharap masyarakat yang mengajukan dokumen memperoleh perlakuan yang adil, transparan, dan setara, tanpa dipengaruhi kemampuan finansial maupun dugaan kepentingan tertentu. Agar persoalan dapat dinilai secara berimbang, keluhan itu perlu ditanggapi melalui klarifikasi dan pemeriksaan oleh instansi terkait. Sementara itu, kepastian mengenai legalitas lahan dan dugaan perbedaan pelayanan harus ditentukan berdasarkan bukti serta proses yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya pernyataan salah satu pihak dalam sengketa.
Hercules menjelaskan bahwa kehadirannya secara langsung di Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan perkara yang dibawanya. Menurut keterangannya, persoalan tersebut sudah terang, sehingga ia dan pihak yang datang bersamanya memilih untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Penjelasan itu menjadi alasan yang ia berikan atas keterlibatannya dalam penyampaian perkara, bukan sebagai uraian mengenai hasil atau tindak lanjut yang telah terjadi.
Ia juga menyinggung bahwa masyarakat Indonesia sudah bosan dan tidak asing melihat dirinya. Pernyataan tersebut disampaikan Hercules untuk menerangkan mengapa ia tidak merasa perlu menghindari kehadiran di depan publik. Ia menyadari sosoknya telah dikenal masyarakat, sehingga kedatangannya secara langsung bukan sesuatu yang menurutnya perlu disamarkan atau dijadikan persoalan tersendiri. Dengan demikian, ia menempatkan kehadirannya sebagai bagian dari cara menyampaikan perkara yang dinilainya sudah jelas.
Dalam penjelasannya, fokus Hercules terletak pada dua hal: masyarakat telah cukup mengenal dirinya, dan perkara yang dibawanya sudah terang. Kedua alasan itu ia kaitkan dengan keputusan untuk datang sendiri ke kementerian. Ia tidak menggambarkan kehadiran tersebut sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan melalui alasan lain, melainkan sebagai langkah langsung untuk membawa persoalan yang menurutnya sudah jelas kepada pihak kementerian. Keterangannya menekankan motivasi pribadi dan penilaiannya terhadap perkara tersebut, tanpa menjadi keterangan mengenai bagaimana sengketa itu akan diproses.
Karena itu alasan yang disampaikan Hercules berpusat pada anggapannya bahwa publik sudah bosan melihat.
Baca juga: Prabowo Minta Hercules dan Personel Gabungan Dikerahkan untuk Tangani Karhutla | Dari Upah hingga Outsourcing, Ini Tuntutan Buruh dalam Aksi di PT Borwita Citra Prima
