Kota Semarang | Hingga triwulan III 2026, nilai investasi di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp72,54 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa capaian tersebut mencakup 82.420 proyek dan menyerap setidaknya 340.334 tenaga kerja. Ketiga angka ini menjadi gambaran utama perkembangan investasi daerah selama periode pelaporan. Nilai investasi menunjukkan besaran modal yang masuk, sementara jumlah proyek dan tenaga kerja menggambarkan cakupan kegiatan serta keterlibatan pekerja yang terkait dengan kegiatan tersebut. Data ini merangkum perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah sampai dengan triwulan ketiga tahun 2026, sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah provinsi.
Jumlah 82.420 proyek menunjukkan bahwa capaian investasi tersebut tersusun dari banyak kegiatan, bukan hanya dinyatakan sebagai satu nilai agregat. Pada saat yang sama, angka penyerapan setidaknya 340.334 tenaga kerja menegaskan bahwa perkembangan ini juga memiliki dimensi ketenagakerjaan. Informasi yang tersedia menyajikan jumlah tenaga kerja yang terserap bersama nilai investasi dan jumlah proyek, tanpa merinci jenis pekerjaan, sektor usaha, maupun lokasi proyek. Karena itu, ketiga ukuran tersebut dapat digunakan untuk memahami skala perkembangan yang dilaporkan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai karakteristik pekerjaan atau sebaran investasi di tingkat kabupaten dan kota.
Dengan nilai Rp72,54 triliun, cakupan 82.420 proyek, dan sedikitnya 340.334 tenaga kerja terserap, perkembangan investasi Jawa Tengah hingga triwulan III 2026 memperlihatkan capaian yang dapat dibaca melalui tiga indikator utama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sumber angka-angka tersebut. Penyajian nilai investasi bersama jumlah proyek dan pekerja membantu memberikan konteks yang lebih lengkap daripada hanya melihat besaran modal. Namun, angka ini terbatas pada periode hingga triwulan III 2026 dan tidak dengan sendirinya menjelaskan perubahan dari periode sebelumnya ataupun hasil pada masa mendatang. Dengan demikian, data tersebut menjadi dasar untuk mencatat perkembangan investasi daerah dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja pada periode yang dilaporkan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengembangan ekonomi daerah tidak dapat hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Untuk memperluas kegiatan usaha dan membuka lebih banyak lapangan kerja, daerah membutuhkan peran aktif investasi swasta sekaligus kerja sama yang kuat antardaerah. Anggaran publik tetap penting, terutama untuk menyediakan layanan dan infrastruktur, tetapi kapasitasnya terbatas jika harus menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pertumbuhan. Karena itu, pemerintah perlu menciptakan iklim yang mendorong pelaku usaha menanamkan modal dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka Semarang Business Forum (Sembiz) ke-19 tahun 2026 di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang. Forum bisnis itu menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas peluang ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya membangun hubungan potensi lokal dan kebutuhan pasar, sehingga rencana investasi dapat berkembang menjadi kegiatan produktif. Dengan kolaborasi yang tepat, modal dan keahlian sektor swasta dapat mendukung pertumbuhan usaha sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Gubernur juga menggarisbawahi tiga mata rantai yang perlu diperkuat, yakni pariwisata, perdagangan, dan investasi. Ketiganya saling berkaitan: pariwisata dapat menarik pengunjung dan mendorong permintaan terhadap layanan, perdagangan menghubungkan produk dengan pasar, sedangkan investasi membantu menyediakan fasilitas, kapasitas, dan modal untuk mengembangkan kedua sektor tersebut. Penguatan yang dilakukan secara terpadu berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi pelaku usaha lokal. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan tidak hanya terpusat pada proyek besar, tetapi juga dapat menjangkau rantai pasok dan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Dalam kerangka itu, Semarang didorong berperan sebagai pusat penggerak pertumbuhan kawasan. Posisi kota sebagai simpul kegiatan usaha dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan peluang di Jawa Tengah dengan potensi daerah sekitar. Kerja sama antardaerah dibutuhkan agar promosi, konektivitas, dan pengembangan usaha tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah dapat menyelaraskan prioritas, sementara sektor swasta membawa modal, inovasi, dan kemampuan memperluas pasar. Arah tersebut menempatkan Semarang bukan sekadar lokasi aktivitas ekonomi, melainkan penghubung bagi pertumbuhan regional. Jika investasi, perdagangan, dan pariwisata berkembang secara saling mendukung, peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja dapat meluas.
Penguatan investasi di Jawa Tengah dapat dilakukan dengan menghubungkan potensi Semarang dan daerah-daerah di sekitarnya, bukan dengan memusatkan seluruh kegiatan ekonomi di satu kawasan. Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga dapat mengambil peran yang saling melengkapi sesuai keunggulan, ketersediaan lahan, tenaga kerja, infrastruktur, serta karakter usaha masing-masing. Semarang dapat berfungsi sebagai simpul layanan dan konektivitas, sementara wilayah sekitar mengembangkan peluang industri, logistik, pertanian, maupun sektor lain yang relevan dengan kapasitas setempat. Pembagian peran ini membantu investor melihat kawasan yang lebih luas sebagai satu ekosistem, sekaligus memperbesar manfaat investasi bagi masyarakat lintas daerah.
Kerja sama antarwilayah penting agar rencana tersebut tidak berhenti pada promosi yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah dapat menyelaraskan perencanaan, memperkuat akses transportasi dan utilitas, serta mengoordinasikan layanan perizinan dan informasi peluang usaha. Dengan pendekatan bersama, kebutuhan investor dapat dipertemukan dengan keunggulan tiap daerah, dan peluang kerja dapat tersebar lebih merata. Kolaborasi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terhubung dengan rantai pasok industri yang masuk. Karena itu, pengembangan kawasan perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kualitas tenaga kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi memberi dampak nyata bagi wilayah sekitar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai provinsi ini memiliki iklim usaha yang kondusif, pertumbuhan ekonomi, dan tenaga kerja yang kompetitif. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal untuk menarik investasi, terutama industri padat karya yang mampu menyerap banyak pekerja. Daya tarik itu dinilai relevan ketika perekonomian global menghadapi tantangan dan ruang fiskal pemerintah terbatas, sehingga investasi swasta berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi. Ahmad Luthfi juga menyampaikan bahwa 57 perusahaan padat karya dari Vietnam disebut akan membangun dan membuka cabang di wilayah Jawa Tengah. Rencana tersebut berpotensi memperkuat kesempatan kerja, sekaligus menjadi alasan untuk mempererat koordinasi antardaerah agar kebutuhan usaha dan kesiapan lokal dapat dipertemukan secara efektif.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah pengembangan ekonomi kota. Ruang yang tersedia tidak selalu memadai untuk menampung seluruh kebutuhan investasi, terutama pembangunan kawasan industri berskala besar. Karena itu, Semarang perlu memperkuat kolaborasi dengan daerah lain agar peluang usaha dapat dikembangkan secara lebih luas dan sesuai dengan potensi tiap wilayah. Kerja sama antardaerah memungkinkan investasi tumbuh tanpa mengabaikan kondisi geografis maupun kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan tersebut juga membuka kesempatan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan pusat kegiatan ekonomi dan kawasan penyangga di sekitarnya.
Dalam pembagian peran itu, Kota Semarang diarahkan untuk mengembangkan perdagangan dan jasa, sementara daerah penyangga dapat mendukung pertumbuhan melalui potensi industri atau sumber daya lain yang dimiliki. Keterhubungan antarkawasan menjadi penting agar kegiatan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk ekosistem yang saling melengkapi. Pelaku usaha dapat menjajaki peluang di berbagai sektor, sedangkan pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebutuhan investasi dengan ketersediaan lahan dan infrastruktur. Dengan begitu, keterbatasan ruang di pusat kota tidak harus menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi regional.
Baca juga: Investasi Sukses Bersama Lepas 26,67 Persen Saham WIFI Senilai Rp4,06 Triliun | Pemerintah Siapkan Rp31,8 Triliun untuk Bantuan dan Insentif Nataru 2026 | Airlangga Paparkan Syarat Investasi untuk Mendorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 7,5%
