Jakarta | Dalam persidangan perkara tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11), Refly Harun mengajukan pertanyaan langsung kepada Joko Widodo mengenai kemungkinan adanya nama lain yang pernah digunakan. Refly hadir sebagai kuasa hukum Roy Suryo, salah satu pihak dalam perkara tersebut. Pertanyaan itu menjadi bagian dari pemeriksaan di ruang sidang, ketika identitas dan riwayat nama Jokowi dimintakan kejelasan melalui tanya jawab.
Refly menanyakan apakah Jokowi memiliki nama selain Joko Widodo. Dalam rangka meminta penjelasan, ia kemudian menyebut nama Mulyono, Purwoko, dan Jack, serta mengaitkannya dengan masa kuliah kerja nyata (KKN). Penyebutan nama-nama tersebut merupakan bagian dari pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum, bukan keterangan yang dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi pernah menggunakan semuanya. Karena itu, konteks pertanyaan dan jawaban di persidangan perlu dibedakan secara cermat.
Jokowi menanggapi pertanyaan Refly dalam pemeriksaan tersebut. Pokok tanya jawabnya adalah apakah ia pernah memiliki nama lain selain nama yang dikenal publik, sementara sejumlah nama disebut oleh Refly untuk memperoleh konfirmasi. Keterangan yang dapat dipastikan dari rangkaian itu ialah bahwa nama-nama tersebut muncul sebagai bahan pertanyaan di sidang. Tanpa mengutip atau menambahkan rincian jawaban yang tidak tercatat, tidak tepat pula memperlakukan setiap nama yang disebut sebagai fakta tentang identitas Jokowi.
Peristiwa ini berlangsung di tengah proses persidangan yang berfokus pada tudingan mengenai ijazah. Pertanyaan tentang nama menjadi salah satu bagian dari upaya pihak kuasa hukum menggali keterangan saksi dan menguji informasi yang berkaitan dengan perkara. Dalam pemberitaan, penjelasan mengenai siapa yang mengajukan nama tertentu dan bagaimana pihak yang ditanya merespons penting untuk menjaga konteks. Dengan demikian, pembaca dapat membedakan isi pertanyaan Refly, jawaban Jokowi, dan fakta yang telah terkonfirmasi, tanpa menarik kesimpulan melampaui keterangan dalam persidangan.
Dalam persidangan, Jokowi menjawab pertanyaan Refly Harun mengenai nama Mulyono dengan menyampaikan dua keterangan yang perlu dibaca secara berurutan. Pertama, ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki nama lain. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa Mulyono adalah nama kecilnya. Jawaban tersebut memuat pernyataan umum tentang tidak adanya nama lain sekaligus pengakuan khusus mengenai nama kecil. Karena keduanya muncul dalam satu jawaban, penting untuk mempertahankan perbedaan makna itu ketika menyampaikan kembali isi percakapan. Pernyataan pertama tidak sebaiknya dipisahkan dari penjelasan berikutnya, dan penjelasan tentang nama kecil tidak menghapus atau mengubah bunyi pernyataan pertama.
Dengan demikian, jawaban Jokowi bukan sekadar penyangkalan mengenai nama Mulyono. Ia menyebut tidak memiliki nama lain, lalu menerangkan bahwa Mulyono merupakan nama kecilnya. Kedua bagian tersebut harus disajikan secara lengkap agar pembaca memahami apa yang ia katakan tanpa menyimpulkan lebih jauh dari keterangan yang tersedia. Menuliskan hanya bahwa Jokowi tidak memiliki nama lain dapat membuat penjelasan mengenai Mulyono terlewat. Sebaliknya, menyebut hanya bahwa Mulyono adalah nama kecilnya juga menghilangkan pernyataan awalnya. Penyampaian yang akurat perlu mencantumkan keduanya dan menjaga urutannya sebagaimana jawaban itu diringkas: tidak memiliki nama lain, kemudian Mulyono disebut sebagai nama kecil.
Pembedaan ini juga membantu menghindari kesan bahwa Jokowi menyatakan dua hal yang sama atau bahwa satu keterangan membatalkan keterangan lainnya. Catatan yang tersedia hanya menyampaikan bentuk jawabannya: ia menyebut tidak mempunyai nama lain dan mengakui Mulyono sebagai nama kecil. Tidak ada keterangan tambahan dalam bahan tersebut mengenai asal-usul nama Mulyono maupun bagaimana atau kapan nama itu digunakan. Oleh sebab itu, penjelasan tentang latar belakang nama tersebut tidak perlu ditambahkan. Fokus pada isi jawaban menjaga laporan tetap setia pada pernyataan di persidangan, sekaligus memberi pembaca gambaran yang jelas tentang perbedaan ungkapan tidak memiliki nama lain dan pengakuan bahwa Mulyono adalah nama kecilnya.
Joko Widodo, presiden ke-7 Republik Indonesia yang akrab disapa Jokowi, hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara yang berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazahnya. Kehadirannya menempatkan isu tersebut dalam pemeriksaan formal di pengadilan, tempat keterangan saksi dan pertanyaan para pihak dicatat serta diuji menurut prosedur hukum. Persidangan itu bukan ruang untuk menetapkan kebenaran sebuah tudingan hanya berdasarkan pernyataan satu pihak; penilaian perkara berada pada majelis hakim setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta dan bukti yang diajukan.
Dalam sidang, Jokowi menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, termasuk pertanyaan Refly Harun mengenai nama Mulyono. Tanya jawab tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dan perlu dipahami sesuai konteksnya, yakni sebagai proses menggali keterangan dalam perkara. Penyebutan suatu nama atau jawaban tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan unsur tindak pidana maupun menentukan hasil pemeriksaan. Karena itu, pemberitaan mengenai jalannya sidang sebaiknya membedakan dengan jelas hal yang disampaikan saksi, pertanyaan yang diajukan, dan kesimpulan hukum yang kelak dapat dibuat pengadilan.
Roy Suryo dalam perkara ini didakwa melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran yang berkaitan dengan informasi elektronik. Status dakwaan berarti jaksa mengajukan tuduhan yang harus diperiksa dan dibuktikan melalui persidangan; dakwaan bukan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Pemeriksaan terhadap Jokowi sebagai saksi merupakan salah satu bagian dari proses tersebut, sementara pihak-pihak terkait memperoleh kesempatan menyampaikan keterangan dan argumentasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga ada putusan yang berkekuatan hukum, uraian tentang perkara perlu menggunakan bahasa yang cermat dan tidak mendahului penilaian hakim. Dengan demikian, kehadiran Jokowi dan tanya jawab mengenai nama Mulyono dapat dilaporkan sebagai bagian dari jalannya persidangan, tanpa menarik kesimpulan tentang kebenaran tudingan ijazah palsu atau hasil akhir perkara Roy Suryo.
Dalam perkara yang menjadi latar pembahasan mengenai nama Mulyono di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap Roy Suryo dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (17/9). Pembacaan dakwaan tersebut menjadi tahap awal pemeriksaan perkara di pengadilan. Isi surat dakwaan memuat konstruksi hukum yang disusun jaksa berdasarkan dugaan perbuatan yang mereka ajukan untuk diperiksa. Karena itu, uraian pasal-pasal dalam dakwaan perlu dipahami sebagai tuduhan penuntut umum, bukan sebagai kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.
Untuk dakwaan utama, jaksa menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencantuman ketentuan tersebut menunjukkan dasar hukum yang dipilih penuntut umum untuk menyusun dakwaan utama dalam perkara ini. Penilaian mengenai apakah unsur-unsur pasal itu terpenuhi tidak ditetapkan hanya melalui pembacaan surat dakwaan. Hal tersebut harus diuji melalui proses persidangan, termasuk pemeriksaan alat bukti dan keterangan yang diajukan para pihak, sebelum majelis hakim mengambil keputusan.
Selain dakwaan utama, jaksa menyusun dakwaan subsidair dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Susunan subsidair pertama mencantumkan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dakwaan subsidair berikutnya merujuk pada Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Rangkaian pasal tersebut merupakan pilihan dakwaan yang diajukan jaksa untuk diperiksa sesuai susunannya. Penyebutan dakwaan utama maupun subsidair tidak sama dengan putusan bersalah.
Baca juga: Persidangan Roy Suryo Ungkap Kolom Pekerjaan Jokowi di KTP
237 kunjungan
