Denpasar | Kebutuhan listrik pusat data di Indonesia diperkirakan akan meningkat tajam seiring bertambahnya layanan digital, komputasi awan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Untuk menopang pertumbuhan tersebut, sektor ini diperkirakan memerlukan tambahan pasokan sekitar 20 gigawatt (GW). Besaran itu setara dengan sekitar 20 persen dari kapasitas listrik yang tersedia saat ini, sehingga menjadi tantangan penting bagi perencanaan energi nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa ekspansi pusat data bukan sekadar urusan penyediaan lahan dan jaringan internet. Ketersediaan listrik dalam jumlah besar, stabil, dan berkelanjutan juga menjadi prasyarat bagi operasional fasilitas yang membutuhkan daya sepanjang waktu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan perkiraan kebutuhan itu dalam sambutannya pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin, 19 Oktober 2026. Ia mengatakan angka tersebut diperoleh setelah berbincang dengan Direktur Utama PT PLN (Persero). Besarnya kebutuhan tambahan itu menuntut koordinasi pemerintah, PLN, pengembang pusat data, dan calon investor agar rencana pembangunan fasilitas dapat diselaraskan dengan kemampuan sistem kelistrikan. Tanpa perencanaan sejak awal, pertumbuhan permintaan berpotensi menambah tekanan pada pasokan di wilayah yang menjadi tujuan investasi. Karena itu, proyeksi kebutuhan perlu menjadi salah satu dasar untuk menentukan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan, serta tahapan pengembangan lokasi baru.
Bahlil memandang digitalisasi sebagai instrumen yang dapat mendorong industrialisasi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, potensi itu tidak otomatis terwujud apabila pasokan energi tidak memadai. Pertumbuhan pusat data yang tidak diimbangi kesiapan listrik dapat memunculkan persoalan baru, mulai dari ketidakpastian operasi hingga persaingan atas sumber daya energi. Kesiapan pasokan, khususnya energi bersih, juga dinilai penting untuk menarik investasi pusat data berskala regional. Perusahaan yang memilih lokasi investasi umumnya mempertimbangkan keandalan listrik sekaligus dampak lingkungan dari operasionalnya. Dengan demikian, penyediaan energi rendah emisi dapat memperkuat daya tarik Indonesia, sepanjang didukung jaringan yang andal dan kebijakan yang konsisten. Tantangan tambahan 20 GW ini menempatkan kecukupan energi sebagai bagian penting dari strategi pengembangan ekonomi digital.
Perkembangan kecerdasan buatan mengubah skala kebutuhan listrik pusat data. Fasilitas yang dahulu terutama menopang layanan komputasi awan umumnya membutuhkan daya sekitar 10–30 megawatt. Seiring pemanfaatan AI, kebutuhan sebuah pusat data dapat meningkat jauh lebih besar, mulai dari 100 megawatt hingga mencapai 1 gigawatt. Perbedaan rentang tersebut menunjukkan bahwa rencana pasokan listrik menjadi pertimbangan yang semakin penting dalam pengembangan fasilitas baru.
Peningkatan kebutuhan daya ini berkaitan dengan perubahan skala pusat data yang diperlukan untuk mendukung perkembangan AI. Jika kebutuhan pada era komputasi awan berada pada kisaran puluhan megawatt, pusat data berbasis AI dapat memerlukan pasokan dalam skala ratusan megawatt, bahkan hingga gigawatt. Dengan demikian, pembahasan mengenai investasi pusat data tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan gedung atau penyediaan layanan komputasi. Ketersediaan daya yang sesuai dengan kebutuhan proyek juga menjadi bagian penting dari rencana pengembangan.
Meski demikian, pasokan listrik bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah suatu investasi dapat direalisasikan. Ketersediaan air, jaringan serat optik, serta kesiapan lokasi juga berpengaruh terhadap keputusan dan pelaksanaan proyek. Unsur-unsur tersebut perlu dipertimbangkan bersama, karena lokasi yang dipilih harus mendukung kebutuhan pusat data secara menyeluruh. Karena itu, meningkatnya kebutuhan daya akibat perkembangan kecerdasan buatan turut menempatkan kesiapan pasokan dan lokasi sebagai perhatian dalam perencanaan. Besarnya kebutuhan listrik dapat menjadi pertimbangan utama, tetapi keberadaan faktor pendukung lainnya tetap memengaruhi realisasi pembangunan. Perbandingan kebutuhan pusat data komputasi awan dan fasilitas berbasis AI memperlihatkan perubahan skala yang perlu diperhitungkan ketika pasokan serta lokasi baru disiapkan.Pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan untuk berkembang sebagai hub pusat data baru di Indonesia. Rencana ini diharapkan melengkapi ekosistem yang telah terbentuk di Malaysia dan Singapura, sekaligus menarik investasi ke wilayah Kepulauan Riau. Letaknya yang strategis di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu modal, tetapi pengembangan pusat data juga memerlukan pasokan listrik andal, lahan, air, serta infrastruktur pendukung. Karena kebutuhan komputasi dan penyimpanan data terus meningkat, penyediaan lokasi baru dinilai penting agar kapasitas tidak hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah. Pemerintah ingin menghubungkan pengembangan kawasan dengan kesiapan energi, sehingga pertumbuhan industri digital dapat berjalan seiring dengan perencanaan pasokan listrik jangka panjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah alasan yang membuat Kepulauan Riau dinilai potensial. Ketersediaan air menjadi salah satu pertimbangan, mengingat pusat data memerlukan dukungan sistem pendinginan. Wilayah tersebut juga memiliki kepadatan penduduk lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jakarta, atau Bali. Kondisi ini dapat membuka ruang bagi pembangunan fasilitas dan infrastruktur terkait, meski pemilihan lokasi tetap perlu mempertimbangkan tata ruang serta kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, peluang pemanfaatan energi baru terbarukan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik pusat data yang besar. Ketersediaan sumber energi bersih juga berpotensi menjadi nilai tambah bagi investor yang memperhatikan dampak lingkungan dan jejak emisi operasional.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah menyiapkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak. Rencana itu mencakup pembangkit skala besar, instalasi terapung, panel surya atap, serta pemanfaatan area di kawasan industri. Beragam bentuk pengembangan memungkinkan kapasitas dibangun di sejumlah lokasi dan disesuaikan dengan karakter wilayah. Di Batam, peluangnya ditopang kapasitas pusat data sebesar 1,47 gigawatt yang sudah tersedia, telah berkomitmen, atau sedang dikembangkan. Angka tersebut menunjukkan besarnya minat terhadap kawasan, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian pasokan listrik. PLN Batam dan DayOne juga telah menandatangani kontrak pasokan listrik 450 megawatt, yang disebut sebagai kontrak pusat data terbesar di Indonesia. Kombinasi rencana energi surya, investasi fasilitas, dan kontrak pasokan menjadi dasar untuk memperkuat posisi Batam, Karimun, dan Bintan dalam peta pusat data regional.Rencana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik pusat data bertumpu pada penambahan kapasitas pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dokumen tersebut memuat target tambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt selama sepuluh tahun. Besaran ini dirancang untuk memperkuat pasokan listrik nasional di tengah pertumbuhan permintaan, termasuk dari industri digital yang membutuhkan energi dalam jumlah besar dan secara berkelanjutan. Bagi pengembangan pusat data, ketersediaan pasokan yang memadai menjadi faktor penting dalam menentukan kesiapan suatu lokasi untuk menerima investasi.
Dari total kapasitas yang direncanakan, sebanyak 42,6 gigawatt akan berasal dari energi baru terbarukan. RUPTL juga mencakup 10,3 gigawatt sistem penyimpanan energi, serta 16,6 gigawatt pembangkit berbasis fosil. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pasokan tidak hanya mengandalkan pembangunan pembangkit, tetapi juga memasukkan penyimpanan energi sebagai bagian dari sistem. Pemerintah menyebut rencana tersebut memiliki potensi investasi sebesar Rp2.967,4 triliun. Nilai ini mencerminkan besarnya kebutuhan modal untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus peluang bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan energi.
Di sisi kebutuhan, pemerintah akan meminta calon investor pusat data menyampaikan rencana lokasi proyek. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah dan PLN menyiapkan pasokan energi secara langsung sesuai kebutuhan, kapasitas, serta perkiraan waktu pengembangan di tiap kawasan. Dengan mengetahui lokasi lebih awal, perencanaan jaringan dan pasokan dapat diselaraskan dengan agenda investasi.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Tetap Resilien, Pemerintah dan Otoritas Siapkan Langkah Menjaga Stabilitas | Arah Baru Hilirisasi Nikel: Pemerintah Kaji Pembatasan Smelter Setengah Jadi | BEI Siapkan Perubahan IHSG, Saham dalam Daftar HSC Akan Dikeluarkan
