JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Kesehatan menemukan bahwa gejala depresi paling tinggi dalam hasil skrining kesehatan jiwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terdapat pada kelompok ibu hamil dan ibu dalam masa nifas. Berdasarkan data pemeriksaan, sebanyak 71,86 juta orang telah mengikuti layanan CKG. Dari jumlah tersebut, persentase gejala depresi tertinggi tercatat sebesar 7,1 persen pada perempuan yang sedang hamil maupun yang baru melahirkan.
Temuan ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental selama masa kehamilan dan setelah persalinan. Perubahan hormonal, beban fisik, proses persalinan, kurang tidur, serta tuntutan pengasuhan dapat memengaruhi kondisi psikologis ibu. Karena itu, skrining diperlukan untuk mengenali tanda-tanda depresi sejak awal, sehingga ibu dapat memperoleh dukungan dan layanan kesehatan yang sesuai.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengatakan gejala postpartum depression ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak. Menurut dia, temuan tersebut telah disertai skrining dan tata laksana bagi mereka yang membutuhkan penanganan. Pendekatan ini diharapkan membantu memastikan ibu tidak hanya mendapatkan perawatan fisik, tetapi juga pendampingan untuk menjaga kesejahteraan mentalnya.
Informasi mengenai hasil skrining tersebut disampaikan dalam temu media di Jakarta. Kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia dan Hari Disleksia Sedunia, sekaligus menandai bulan kesadaran ADHD. Penyampaian data ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa merupakan unsur penting dalam layanan kesehatan, termasuk bagi kelompok ibu hamil dan ibu nifas. Dengan deteksi yang lebih luas, tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan, memberikan edukasi kepada keluarga, serta mengarahkan pasien kepada dukungan profesional apabila gejala yang muncul memerlukan intervensi lebih lanjut.
Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa perlu menjadi bagian dari layanan antenatal care (ANC) bagi ibu hamil. ANC tidak hanya berfokus pada pemantauan kondisi fisik ibu dan perkembangan kehamilan, tetapi juga memperhatikan keadaan psikologis. Melalui pemeriksaan yang menyeluruh, tenaga kesehatan dapat mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental dan memberikan perhatian sesuai kebutuhan ibu.
Ibu hamil mendapatkan layanan ANC sebanyak enam kali selama masa kehamilan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, skrining kesehatan jiwa menjadi salah satu bagian pemeriksaan yang dilakukan. Skrining ini membantu tenaga kesehatan memperoleh gambaran mengenai kondisi mental ibu selama menjalani kehamilan. Pelaksanaannya menjadi penting karena kehamilan merupakan masa dengan tugas perkembangan yang perlu dihadapi oleh ibu.
Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa tidak berhenti setelah persalinan. Pemeriksaan serupa dilakukan pada masa nifas untuk memantau kondisi ibu setelah melahirkan. Masa tersebut juga berkaitan dengan tugas perkembangan yang perlu dijalani, sehingga kesehatan mental tetap perlu diperhatikan dalam layanan kesehatan setelah persalinan.
Pemeriksaan pada masa kehamilan dan nifas memberikan ruang bagi ibu untuk menyampaikan kondisi yang dirasakan selama menjalani setiap tahap tersebut. Informasi dari skrining dapat menjadi bagian dari penilaian tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang sesuai. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan jiwa terintegrasi dalam ANC dan layanan setelah persalinan, bukan sebagai pemeriksaan yang berdiri terpisah dari perawatan ibu. Pendekatan ini menempatkan kondisi mental sebagai bagian penting dari kesehatan ibu sejak kehamilan hingga masa setelah melahirkan. Pemantauan yang dilakukan secara berkesinambungan juga membantu memastikan bahwa kebutuhan ibu diperhatikan pada setiap tahap, baik ketika menjalani kehamilan maupun saat beradaptasi dengan masa nifas.
Temuan skrining Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa gejala depresi tertinggi berikutnya, setelah ditemukan pada ibu hamil dan ibu nifas, terdapat pada kelompok usia sekolah dan remaja. Pada kelompok ini, angkanya mencapai 2,3 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan fase kehamilan atau setelah persalinan, tetapi juga telah muncul sejak masa pertumbuhan dan perkembangan anak menuju dewasa.
Angka pada kelompok usia sekolah dan remaja perlu dibaca bersama gambaran depresi secara nasional. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun sekitar 1,4 persen. Meskipun persentase tersebut tampak kecil, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan membuat dampaknya tetap besar. Depresi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar, bekerja, berinteraksi, serta menjalankan aktivitas sehari-hari.
Maria Endang memperkirakan bahwa apabila angka tersebut diekstrapolasi ke jumlah penduduk, terdapat sekitar 2,5 hingga 3 juta orang yang mengalami depresi. Perkiraan ini membantu menunjukkan skala kebutuhan layanan kesehatan mental di Indonesia. Di tengah besarnya jumlah tersebut, baru 12,7 persen yang memperoleh pengobatan. Kesenjangan jumlah orang yang membutuhkan bantuan dan mereka yang telah mendapatkan layanan masih menjadi perhatian penting.
Maria Endang menjelaskan makna angka itu secara sederhana: sekitar satu dari sepuluh orang dengan depresi telah mendapatkan layanan kesehatan, sedangkan sembilan lainnya belum terjangkau. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan deteksi dini, rujukan, dan akses pengobatan, termasuk bagi anak usia sekolah dan remaja. Dukungan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, serta lingkungan sosial diperlukan agar gejala dapat dikenali lebih cepat dan tidak berkembang tanpa penanganan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperluas akses layanan kesehatan jiwa agar masyarakat dapat memperoleh pertolongan secara lebih cepat, dekat, dan terjangkau. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas, sehingga penanganan gangguan jiwa tidak hanya tersedia di rumah sakit atau fasilitas rujukan. Puskesmas diharapkan mampu melakukan deteksi awal, memberikan pendampingan, serta mengarahkan pasien kepada layanan lanjutan sesuai kebutuhan.
Dalam waktu dua tahun, Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas di Indonesia dapat menyediakan layanan kesehatan jiwa. Target tersebut memerlukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan prosedur pelayanan, serta koordinasi yang lebih kuat fasilitas kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Perluasan layanan juga diharapkan mendukung kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu nifas, remaja, dan orang dewasa yang menghadapi tekanan psikologis maupun gejala depresi.
Selain memperkuat layanan tatap muka, Kemenkes menyediakan saluran krisis kesehatan jiwa melalui healing119.id. Saluran ini dapat menjadi akses awal bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, dukungan, atau arahan ketika mengalami kondisi psikologis yang mendesak. Kehadiran kanal tersebut penting untuk membantu masyarakat mencari pertolongan tanpa harus menunggu gejala berkembang menjadi lebih berat, sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa masalah kesehatan jiwa memerlukan perhatian profesional.
Maria Endang menyampaikan bahwa gangguan jiwa merupakan penyebab kedua hilangnya tahun hidup sehat akibat disabilitas di Indonesia. Kondisi ini juga termasuk dalam tiga besar beban kesehatan pada kelompok usia remaja hingga dewasa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menegaskan bahwa penanganan masalah kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan melalui terapi. Aktivitas yang dapat merangsang otak, membangun rutinitas positif, serta mendorong interaksi sosial juga dapat menjadi bagian penting dari upaya pemulihan dan pemeliharaan kesehatan jiwa.
