Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2026. Sidang tersebut diselenggarakan untuk memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dipimpin langsung oleh presiden. Kehadiran para anggota Kabinet Merah Putih dalam agenda itu menjadi bagian dari pertemuan resmi pemerintah, sementara kehadiran Nusron turut menarik perhatian karena berlangsung di tengah sorotan terhadap pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Perhatian terhadap Nusron berkaitan dengan keterangannya yang belum memenuhi pemeriksaan KPK dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR. Ia disebut telah dua kali tidak hadir dalam agenda pemeriksaan tersebut, sehingga alasan ketidakhadirannya menjadi hal yang dikaji. Dalam konteks itu, kemunculan Nusron pada sidang kabinet menjadi sorotan publik dan media. Namun, kehadirannya dalam acara di istana tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan ia absen dari pemeriksaan ataupun mengubah proses penanganan perkara. Kedua agenda tersebut memiliki konteks berbeda: satu merupakan kegiatan pemerintahan, sementara yang lain berkaitan dengan proses permintaan keterangan oleh lembaga antikorupsi.
Dalam sidang, Nusron terlihat duduk di barisan keempat dari depan bersama anggota Kabinet Merah Putih lainnya. Posisi duduknya berdekatan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Kristomei Sianturi, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Bapissus), Aris Marsudiyanto. Nusron tampak mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Rincian tersebut menggambarkan kehadirannya secara visual di tengah jajaran pejabat yang mengikuti rapat. Sidang yang dipimpin Prabowo itu menjadi agenda penting untuk menandai perjalanan dua tahun pemerintahan, sekaligus berlangsung saat perhatian terhadap jadwal pemeriksaan Nusron masih muncul. KPK, sebagaimana disebut dalam konteks perkara, mengkaji alasan dua kali ketidakhadirannya; sementara Nusron terlihat menjalankan agenda kabinet di istana pada hari tersebut.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dua kali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, kedua pemanggilan tersebut tidak dipenuhi. Kronologi ini menjadi perhatian karena pemeriksaan yang dijadwalkan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan. KPK perlu memperoleh keterangan dari pihak yang dipanggil untuk mendukung kebutuhan penyidikannya, sementara alasan ketidakhadiran disampaikan pada masing-masing kesempatan.
Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026. Nusron tidak hadir pada tanggal tersebut dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Keterangan itu menjelaskan bahwa ia sedang memiliki kegiatan di lingkungan kementerian, tetapi tidak mengubah fakta bahwa pemeriksaan yang telah dijadwalkan tidak berlangsung pada hari itu. Dengan demikian, penyidik belum memperoleh keterangan darinya dalam agenda pemeriksaan pertama. Informasi yang tersedia mengenai pemanggilan tersebut terbatas pada tanggal, ketidakhadiran, serta alasan agenda internal yang disampaikan.
Setelah pemanggilan pertama tidak terlaksana, KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan pada 15 Oktober 2026. Kali ini, Nusron juga tidak hadir. Alasan yang disampaikan berbeda dari sebelumnya, yakni ia sedang pergi ke luar negeri. Perbedaan alasan pada dua kesempatan tersebut menjadi bagian dari kronologi yang perlu dicatat, tanpa dengan sendirinya menjelaskan lebih jauh tentang perkara ataupun hasil penyidikan. Tidak ada keterangan tambahan dalam informasi yang tersedia mengenai rincian perjalanan, durasi, atau tujuan keberangkatannya.
Kedua pemanggilan itu berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Keterangan tersebut menjadi konteks pemeriksaan, tetapi tidak menjadi dasar untuk menambahkan dugaan, peran, atau detail perkara yang belum disebutkan. Pada tahap ini, hal yang dapat dipastikan adalah penyidik menjadwalkan pemeriksaan dua kali, masing-masing pada 7 dan 15 Oktober 2026, dan Nusron tidak hadir pada keduanya dengan alasan yang berbeda. Kronologi itu mencatat perkembangan pemanggilan, bukan kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang atau hasil penanganan perkara. Setiap perkembangan selanjutnya bergantung pada keterangan resmi dari KPK dan informasi yang dapat diverifikasi mengenai proses tersebut.
Budi menyampaikan bahwa keterangan mengenai ketidakhadiran Nusron Wahid dalam pemanggilan penyidik KPK belum langsung menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan. Penyidik terlebih dahulu akan menelaah alasan yang disampaikan, kemudian menganalisisnya secara menyeluruh. Proses tersebut diperlukan agar KPK dapat mempertimbangkan keadaan yang menjadi latar belakang absennya Nusron, termasuk apakah penjelasan itu dapat diterima sesuai ketentuan dan kebutuhan pemeriksaan.
Menurut Budi, penilaian terhadap alasan itu mencakup aspek kepatutan. Artinya, penyidik tidak hanya mencatat keterangan yang diberikan, tetapi juga mengkaji relevansi serta kelayakannya sebagai penjelasan atas ketidakhadiran. Kajian tersebut merupakan bagian dari proses yang masih berlangsung. Karena itu, KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai hasil evaluasi ataupun menyatakan bahwa alasan tersebut telah diterima atau ditolak.
Budi menegaskan, hasil analisis penyidik nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya. KPK akan melihat hasil penelaahan terlebih dahulu sebelum menetapkan tindak lanjut. Dengan demikian, belum ada kepastian apakah Nusron akan menerima surat panggilan baru atau pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang. Kedua kemungkinan itu belum dapat disebut sebagai keputusan resmi, sebab penyidik masih memproses dan mengevaluasi penjelasan yang diberikan.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa KPK masih berada pada tahap pengkajian, bukan pengumuman keputusan akhir. Budi tidak menyebut adanya jadwal pemeriksaan pengganti yang telah ditetapkan maupun memastikan bahwa surat panggilan baru akan diterbitkan. Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada hasil analisis penyidik terhadap alasan ketidakhadiran tersebut. Sampai proses itu selesai, KPK belum mengunci bentuk tindak lanjutnya. Sikap ini menjaga agar keputusan diambil berdasarkan evaluasi, bukan asumsi, sekaligus memberi ruang bagi penyidik untuk menilai keterangan secara proporsional. Publik masih menunggu informasi resmi mengenai hasil kajian dan langkah yang akan diambil setelahnya.
Ketika ditanya mengenai jadwal pemanggilan ulang Nusron Wahid, Budi belum menyebutkan tanggal tertentu. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa KPK belum menetapkan waktu baru untuk meminta yang bersangkutan hadir. Penentuan jadwal masih bergantung pada langkah penyidik setelah menelaah alasan yang disampaikan terkait dua kali ketidakhadiran. Karena itu, belum ada kepastian kapan proses pemanggilan berikutnya akan dilakukan.
Budi menjelaskan bahwa penyidik akan segera menganalisis argumentasi atas kedua ketidakhadiran tersebut. Hasil analisis itu akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus dasar untuk menentukan tindak lanjut. Dengan demikian, keputusan tidak hanya berpatokan pada jumlah ketidakhadiran, tetapi juga mempertimbangkan penjelasan yang telah diterima penyidik. KPK terlebih dahulu perlu mengevaluasi informasi tersebut sebelum menetapkan langkah administratif selanjutnya.
Hingga ada perkembangan dari proses evaluasi, bentuk tindak lanjut yang akan ditempuh juga belum dapat dipastikan. Opsi yang mungkin dilakukan mencakup penerbitan surat panggilan baru atau penjadwalan ulang, tetapi belum ada keputusan resmi mengenai pilihan tersebut. Budi belum menyampaikan apakah penyidik akan langsung mengirimkan surat baru, menetapkan waktu pengganti, atau mengambil langkah lain. Keterangan yang tersedia baru memastikan bahwa hasil analisis akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemanggilan.
Situasi ini membuat jadwal kehadiran Nusron berikutnya masih menunggu perkembangan pemeriksaan internal penyidik. Publik belum memperoleh informasi mengenai tenggat analisis maupun target penetapan jadwal baru. Karena tanggal pemanggilan belum ditentukan, belum tepat menyimpulkan kapan Nusron akan kembali diminta hadir. KPK juga belum mengumumkan keputusan final terkait mekanisme pemanggilan yang akan digunakan. Informasi lanjutan diperkirakan baru dapat disampaikan setelah penyidik menilai alasan ketidakhadiran dan menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian itu.
Baca juga: Menteri dan Wamen Tiba dengan Maung Putih di Sidang Kabinet Dua Tahun Pemerintahan Prabowo | Sidang Kabinet Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Pejabat Mulai Hadir di Istana | Prabowo Samakan Kabinet dengan Tim Sepak Bola, Menteri Diminta Bersabar
