Jakarta | Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran terhadap asap yang dihasilkan kebakaran serta memburuknya kualitas udara. PB IDI menilai paparan asap karhutla dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat, sehingga penanganan tidak sepatutnya ditunda. Peristiwa ini bukan hanya persoalan kebakaran di lahan, tetapi juga ancaman terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga yang menghirup udara tercemar.
Asap dari karhutla dapat mengurangi kualitas udara dan membuat masyarakat terpapar partikel serta polutan yang terbawa di dalamnya. Ketika kondisi udara memburuk, paparan tersebut menjadi perhatian kesehatan, terutama bagi warga yang beraktivitas di lingkungan terdampak. Risiko dapat dirasakan oleh masyarakat luas, sementara tingkat dampaknya dapat berbeda sesuai kondisi paparan dan kerentanan masing-masing orang. Karena itu, perhatian terhadap karhutla perlu mencakup dampak kesehatan yang mungkin timbul, bukan hanya upaya menghadapi api. PB IDI mengingatkan bahwa masalah ini membutuhkan respons cepat agar risiko akibat asap tidak terus berlanjut.
Permintaan PB IDI kepada pemerintah menegaskan pentingnya penanganan yang segera ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi. Kualitas udara yang buruk dapat menjadi masalah kesehatan masyarakat apabila paparan berlangsung, sehingga keterlambatan merespons berpotensi memperbesar kekhawatiran warga. Penanganan karhutla juga perlu dipahami sebagai langkah untuk mengurangi sumber asap dan melindungi masyarakat dari paparan yang membahayakan. Dalam situasi seperti ini, informasi mengenai ancaman kesehatan perlu disampaikan dengan jelas agar publik memahami mengapa kondisi udara perlu diperhatikan. Desakan tersebut menempatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu alasan utama agar pemerintah segera mengambil perhatian terhadap karhutla. PB IDI menilai tindakan cepat penting untuk menghadapi kebakaran sekaligus mengurangi risiko kesehatan yang menyertai asapnya.
Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto, menilai kualitas udara di sejumlah wilayah telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Penilaian tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat PB IDI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026). Ia menyoroti kondisi ini dalam kaitannya dengan ancaman kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang memerlukan perhatian serta penanganan cepat. Pernyataannya menegaskan bahwa kondisi udara di wilayah terdampak tidak dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, karena paparan asap juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan masyarakat.
Sebagai contoh, dr. Slamet menyebut pemantauannya terhadap Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan pemantauan yang ia sampaikan, indeks kualitas udara atau air quality index (AQI) di kota tersebut berada di atas 500. Ia membandingkan angka itu dengan kondisi normal yang, menurutnya, berada di bawah 70. Perbandingan tersebut menjadi dasar bagi PB IDI untuk menyampaikan kekhawatiran atas kualitas udara yang terpantau. Keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers itu merujuk pada angka AQI tersebut, tanpa menyebutkan pengukuran lain.
Palembang menjadi contoh yang digunakan untuk menggambarkan seriusnya situasi kualitas udara di sejumlah wilayah. Angka yang disampaikan dr. Slamet memperlihatkan jarak yang besar pemantauan di kota itu dan kondisi normal sebagaimana ia jelaskan. Dalam konteks kabut asap karhutla, informasi tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian pada keadaan udara dan potensi dampaknya bagi masyarakat. PB IDI menyampaikan penilaian itu agar situasi yang mengkhawatirkan mendapat respons yang cepat. Namun, pernyataan tersebut tidak menguraikan data tambahan mengenai wilayah lain, waktu pengukuran, maupun hasil pemantauan selain contoh Palembang yang disebutkan.
Dengan demikian, perhatian yang disoroti PB IDI bertumpu pada kondisi udara yang dinilai telah mengkhawatirkan serta contoh AQI Palembang di atas 500, dibandingkan kondisi normal di bawah 70 menurut dr. Slamet. Informasi itu disampaikan kepada publik dalam konferensi pers pada Sabtu tersebut sebagai bagian dari sorotan terhadap ancaman kesehatan akibat asap karhutla. Keterangan ini menyajikan penilaian Ketua Umum PB IDI sebagaimana disampaikan, tanpa memperluasnya menjadi klaim pengukuran yang tidak disebutkan.
Asap kebakaran hutan dan lahan dapat menurunkan kualitas udara serta membuat masyarakat terpapar polutan yang mengganggu kesehatan. Paparan tersebut berisiko memicu gangguan pernapasan, terutama ketika udara tercemar terhirup dalam kegiatan sehari-hari. Dampaknya tidak selalu sama pada setiap orang, karena tingkat paparan dan kondisi masing-masing dapat berbeda. Namun, keberadaan asap tetap perlu diperhatikan sebagai persoalan kesehatan masyarakat, bukan semata-mata gangguan jarak pandang atau ketidaknyamanan sementara. Upaya menekan sumber pencemaran dan membatasi paparan menjadi penting ketika kondisi udara memburuk.
Gangguan yang disebutkan mencakup infeksi saluran pernapasan dan infeksi paru. Polusi udara akibat asap dapat menjadi pemicu atau memperburuk persoalan pernapasan, sehingga masyarakat perlu mencermati kondisi udara di sekitarnya. Hal ini tidak berarti setiap orang yang menghirup asap pasti mengalami infeksi atau penyakit tertentu. Risiko dapat berbeda, dan informasi yang tersedia tidak menetapkan bahwa dampak kesehatan akan terjadi secara seragam. Penjelasan tersebut menegaskan perlunya kewaspadaan yang proporsional, terutama saat pencemaran berlangsung, tanpa menimbulkan kepanikan atau menarik kesimpulan yang melampaui keterangan yang ada.
Slamet menilai kondisi udara yang telah melampaui batas normal dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat. Penilaian ini menyoroti pentingnya merespons perubahan kualitas udara secara cepat, karena paparan polusi berpotensi mengganggu kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Ketika udara berada dalam kondisi tidak normal, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai situasi dan langkah penanganan yang dilakukan. Pemantauan serta penanganan asap karhutla menjadi bagian penting untuk mengurangi paparan, sementara dampak kesehatan tetap perlu disampaikan secara cermat. Dengan demikian, perhatian diarahkan pada risiko gangguan pernapasan yang mungkin timbul, bukan pada anggapan bahwa seluruh masyarakat akan mengalami akibat yang sama.
Selain gangguan kesehatan yang dapat muncul segera setelah seseorang menghirup asap kebakaran hutan dan lahan, paparan polutan juga menimbulkan perhatian dalam jangka panjang. PB IDI mengingatkan bahwa sejumlah zat pencemar yang terkandung dalam asap karhutla, apabila terhirup terus-menerus, dapat meningkatkan risiko kanker. Peringatan ini menegaskan bahwa dampak kebakaran tidak selalu berakhir ketika kabut asap mulai menipis atau kondisi udara tampak membaik. Risiko dapat berkaitan dengan paparan berulang, lamanya seseorang berada di lingkungan tercemar, serta tingkat polutan yang dihirup. Karena itu, ancaman asap perlu dipandang sebagai persoalan kesehatan yang membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan, bukan sekadar gangguan sementara.
Kerentanan terhadap paparan dapat berbeda pada setiap orang, sementara masyarakat di wilayah terdampak mungkin sulit menghindari udara tercemar selama kebakaran berlangsung. Paparan berkepanjangan terhadap polutan tertentu menjadi alasan penting untuk mencegah dan menangani karhutla secepat mungkin. Peringatan mengenai risiko kanker tidak berarti bahwa setiap orang yang menghirup asap pasti akan mengalami penyakit tersebut. Namun, potensi dampak jangka panjang patut diperhitungkan, terutama bila paparan terjadi berulang atau berlarut-larut. Informasi kesehatan yang disampaikan PB IDI menempatkan pengendalian sumber asap sebagai kebutuhan mendesak, sekaligus mengingatkan bahwa masyarakat memerlukan perlindungan dari kondisi udara berbahaya. Penanganan yang terlambat dapat membuat paparan berlanjut dan memperbesar kekhawatiran atas kesehatan warga.
Atas dasar ancaman tersebut, pemerintah diminta memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan serta bergerak cepat menangani situasi di lapangan. Desakan ini menekankan pentingnya respons terhadap sumber kebakaran dan dampak asap yang dirasakan masyarakat, tanpa mengabaikan risiko kesehatan yang mungkin muncul di kemudian hari. Semakin lama karhutla berlangsung, semakin besar peluang warga terpapar polutan dalam waktu panjang.
Baca juga: Karang Taruna Turun Membantu Penanganan Karhutla, LMND Soroti Peran Bersama | Penanganan Karhutla Diperkuat, 71.878 Personel Dikerahkan di Enam Provinsi | Empat Sorotan Politik dan Hukum: Ambang Batas Pemilu hingga Penanganan Karhutla
