Jakarta | PDI Perjuangan meluncurkan program Muda-Mudi Sekolah Partai pada Rabu, 21 Oktober 2026, sebagai ruang pendidikan politik yang diarahkan untuk menjangkau pemilih Generasi Z menjelang Pemilu 2029. Peluncuran ini menandai upaya partai membuka kesempatan belajar mengenai politik dan kehidupan kepartaian kepada peserta yang lebih beragam. Program tersebut tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan bagi mereka yang telah menjadi kader, tetapi juga sebagai pintu bagi generasi muda di luar struktur internal partai untuk mengenal pendidikan politik.
Kepala Sekolah Partai sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa akses terhadap ruang pendidikan politik itu kini dibuka lebih luas. Keterangan tersebut disampaikan Komarudin di Jakarta. Ia menjelaskan perubahan pendekatan itu untuk menepis kesan bahwa Sekolah Partai hanya diperuntukkan bagi kalangan internal atau kelompok tertentu. Dengan keterbukaan tersebut, peserta di luar kader diharapkan dapat ikut mengikuti proses pembelajaran dan memperoleh pemahaman mengenai politik melalui program yang disediakan.
Fokus kepada Generasi Z berkaitan dengan posisi kelompok pemilih muda dalam menghadapi Pemilu 2029. Kehadiran program ini menjadi salah satu cara untuk menyediakan ruang pengenalan politik bagi anak muda sebelum mereka menentukan pilihan dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pendidikan politik dapat membantu peserta memahami bagaimana partai dan pemilu bekerja, sekaligus memberi konteks bagi keterlibatan warga dalam kehidupan publik. Namun, peluncuran program ini sendiri tidak serta-merta menjelaskan seluruh materi, mekanisme pendaftaran, atau rincian kegiatan yang akan dijalankan; informasi tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi penyelenggara.
Dengan membuka Muda-Mudi Sekolah Partai bagi peserta di luar kader, PDIP menyatakan ingin menjangkau anak muda secara lebih luas melalui pendidikan politik. Pernyataan Komarudin menempatkan keterbukaan akses sebagai unsur penting dalam program tersebut. Bagi calon peserta, perluasan kesempatan ini menyediakan pilihan untuk mengenal kegiatan pendidikan politik partai tanpa harus lebih dahulu menjadi bagian dari kader. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan program akan menentukan bagaimana ruang belajar ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Generasi Z menjelang kontestasi nasional 2029.
Komarudin menilai keterlibatan generasi muda dalam pendidikan politik penting karena masa depan Indonesia berada di tangan mereka. Pandangan dan keputusan yang dibentuk anak muda hari ini akan turut memengaruhi arah kehidupan berbangsa pada masa mendatang. Karena itu, rendahnya ketertarikan generasi muda terhadap politik patut menjadi perhatian serius. Politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan publik, penyelenggaraan negara, serta kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Jika anak muda tidak mengenali proses tersebut, ruang partisipasi mereka dapat semakin terbatas dan kebutuhan generasinya berisiko kurang terwakili. Pendidikan politik dapat menjadi salah satu cara untuk membangun pemahaman dan mendorong keterlibatan yang lebih sadar, kritis, serta bertanggung jawab.
Keikutsertaan dalam sekolah partai, menurut Komarudin, tidak serta-merta mewajibkan peserta menjadi kader atau bergabung dengan organisasi sayap partai. Program tersebut dapat diikuti sebagai ruang belajar, sehingga peserta memperoleh pengetahuan tanpa harus mengambil keputusan mengenai afiliasi politik. Pembedaan ini penting untuk menjelaskan tujuan pendidikan politik sebagai pengenalan terhadap gagasan, sejarah, dan sistem kenegaraan. Dengan demikian, generasi muda dapat mengikuti pembelajaran secara terbuka, mengajukan pertanyaan, dan membentuk pandangan sendiri. Kesempatan belajar tidak seharusnya dipahami sebagai komitmen otomatis untuk menjadi bagian dari struktur partai, melainkan sebagai bekal agar peserta memahami politik dan kehidupan bernegara secara lebih utuh.
Materi pembelajaran yang disampaikan Komarudin mencakup sejarah perjuangan bangsa yang digagas Presiden pertama, Soekarno, serta Pancasila sebagai dasar negara. Peserta juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap konstitusi, termasuk peran dan kedudukannya dalam kehidupan bernegara. Pengenalan tersebut memberi konteks bagi generasi muda untuk memahami nilai dan landasan yang membentuk Indonesia. Komarudin menekankan pentingnya mengenal sejarah bangsa, bukan hanya menghafal peristiwa atau nama tokoh, tetapi memahami proses di balik terbentuknya berbagai hal. Negara, dasar pemikiran, dan aturan bersama berkembang melalui perjalanan panjang, perdebatan, serta perjuangan. Pemahaman atas proses itu diharapkan membantu peserta membaca tantangan masa kini dengan lebih jernih dan menghargai arti partisipasi dalam menjaga kehidupan demokratis.
Komarudin berharap pembelajaran dalam program pendidikan politik dapat memberi bekal kepada para peserta apabila pada masa mendatang mereka memegang jabatan publik. Harapan itu mencakup kemungkinan menjalankan tanggung jawab pada tingkat tertinggi, termasuk menjadi presiden atau wakil presiden. Dengan demikian, pendidikan politik dipandang sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri, bukan sekadar kegiatan yang berlangsung menjelang pemilu atau ruang untuk membicarakan jabatan semata.
Pesan yang ditekankan adalah pentingnya kesiapan sebelum seseorang menerima tanggung jawab publik. Jabatan, terutama posisi yang membawa kewenangan dan tugas besar, menuntut orang yang memegangnya telah memiliki bekal. Karena itu, peserta diharapkan dapat menggunakan proses pembelajaran sebagai bagian dari persiapan apabila kelak mereka dipercaya menjalankan peran tersebut. Harapan ini disampaikan sebagai kemungkinan bagi peserta, bukan sebagai kepastian bahwa mereka akan menduduki jabatan tertentu.
Dalam pandangan yang disampaikan Komarudin, kesiapan tidak dapat muncul hanya karena seseorang diminta atau dipaksa untuk memegang tanggung jawab. Seseorang perlu siap terlebih dahulu sebelum menjalankan amanah itu. Pesan tersebut menempatkan kesiapan pribadi sebagai hal yang mendahului jabatan: bukan jabatan yang dengan sendirinya membuat orang siap, dan bukan pula sesuatu yang dapat dipaksakan kepada seseorang yang belum siap.
Melalui pembelajaran tersebut, peserta diharapkan memiliki bekal yang dapat digunakan apabila suatu hari mereka berada dalam posisi publik. Bekal itu relevan bagi siapa pun yang mungkin mengemban tugas, termasuk apabila tanggung jawabnya berupa kepemimpinan sebagai presiden atau wakil presiden. Penekanan Komarudin tetap pada kesiapan sebelum memegang jabatan dan pada kenyataan bahwa tanggung jawab demikian tidak bisa dipaksakan. Harapan ini menjadi salah satu pesan yang menyertai program pendidikan politik bagi generasi muda menjelang Pemilu 2029.
Sekretaris Sekolah Partai PDIP, Nida Zidny Paradhisa, menjelaskan bahwa peserta yang hadir dalam program pendidikan politik bagi generasi muda telah melalui proses seleksi yang ketat. Panitia menerima ribuan pendaftar yang mengisi formulir secara daring. Jumlah pendaftar tersebut kemudian disaring hingga terpilih ratusan peserta untuk mengikuti kegiatan. Proses ini dilakukan agar peserta yang hadir sesuai dengan sasaran program dan dapat terlibat dalam pembelajaran secara serius.
Dalam tahap verifikasi, panitia memeriksa sejumlah informasi dan dokumen calon peserta. Pemeriksaan mencakup kartu tanda mahasiswa dan kartu tanda penduduk, serta penelusuran rekam jejak di media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyaringan sebelum panitia menetapkan peserta yang diundang. Dengan seleksi berlapis, penyelenggara berupaya memastikan data pendaftar dapat diverifikasi sekaligus memperoleh gambaran mengenai latar belakang mereka.
Nida menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan PDIP kepada peserta agar mereka dapat mengenal partai secara lebih dekat. Pengenalan itu menjadi ruang bagi anak muda untuk memahami partai dan kehidupan politik, bukan hanya melalui pandangan yang terbatas pada kontestasi pemilu. Menurutnya, pembelajaran politik perlu membuka kesempatan bagi peserta untuk melihat peran dan tanggung jawab partai di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, politik tidak semata-mata berkaitan dengan urusan elektoral atau upaya meraih kemenangan dalam pemilu. Politik juga memuat amanah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dan menjaga kewarasan demokrasi. Karena itu, program tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman peserta tentang makna keterlibatan politik dan tanggung jawab yang menyertainya.
Baca juga: Pendidikan Gratis dan Tanggung Jawab Negara: Sorotan LMND atas Akses yang Berkeadilan | Bareskrim Gelar Perkara Khusus atas Aduan Dokumen Pendidikan Gibran | Bahlil Jelaskan Arah dan Sejarah Politik Partai Golkar
