Kota Bengkulu | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Vina Ledy Anggraheni, anggota DPRD Kota Bengkulu, dalam penyidikan dugaan suap terkait proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan oleh penyidik untuk mendalami perkara. KPK mengonfirmasi bahwa Vina hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran Vina pada hari tersebut. Dalam pemanggilan ini, Vina berstatus sebagai saksi. Keterangan saksi dapat diminta untuk membantu penyidik memahami rangkaian peristiwa, menguji informasi yang telah diperoleh, serta melengkapi kebutuhan pembuktian dalam penyidikan. Pemeriksaan sebagai saksi, dengan demikian, tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana ataupun membuktikan keterlibatan dalam perkara yang sedang ditangani.
Penyidikan yang menjadi latar pemeriksaan berkenaan dengan dugaan suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong. KPK belum menyatakan bahwa pemeriksaan Vina telah membuktikan keterlibatannya dalam dugaan tersebut. Karena itu, informasi mengenai kehadirannya perlu dipahami sesuai status yang disampaikan lembaga antirasuah, yakni sebagai saksi, dan tidak ditafsirkan sebagai penetapan tersangka. Perkembangan perkara tetap bergantung pada proses penyidikan serta keterangan dan bukti yang dihimpun penyidik.
Pemanggilan saksi merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh KPK untuk memperoleh keterangan relevan dengan perkara. Dalam proses hukum, status pihak yang diperiksa dapat berbeda-beda dan harus merujuk pada keterangan resmi lembaga berwenang. Untuk saat ini, informasi yang terkonfirmasi adalah bahwa Vina hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Setiap perkembangan selanjutnya perlu menunggu penjelasan resmi KPK agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, serta tidak mendahului kesimpulan penyidikan maupun proses hukum yang berlaku.
KPK menyatakan bahwa penyidik masih mendalami sejumlah aset yang diduga diterima Vina Ledy dari pihak lain. Aset-aset tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk menelusuri asal-usul, cara perolehan, serta kemungkinan kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam informasi yang disampaikan, barang yang diperiksa mencakup lima mobil, sebuah rumah, dan satu unit apartemen. Penyebutan aset tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana ataupun memastikan siapa pemilik manfaat akhirnya. Penyidik perlu menguji keterangan, dokumen kepemilikan, dan hubungan para pihak sebelum menarik kesimpulan. Karena itu, seluruh aset tersebut tetap ditempatkan sebagai objek pendalaman dan dugaan dalam proses penyidikan.
Sumber menyebut aset-aset itu diduga berasal dari pengusaha Eno Bowo Susilo. KPK juga telah menyita aset yang disebut dalam informasi tersebut, sebagai bagian dari langkah penyidikan. Penyitaan merupakan tindakan untuk mengamankan barang yang dinilai relevan, bukan putusan bahwa barang itu terbukti berasal dari gratifikasi atau hasil tindak pidana. Asal-usul dan tujuan pemberian, jika memang terdapat pemberian, masih harus diklarifikasi melalui pemeriksaan dan penelusuran bukti. Penyidik dapat membandingkan keterangan para pihak dengan catatan transaksi, dokumen aset, serta informasi lain yang tersedia. Hingga proses itu selesai, hubungan Eno Bowo Susilo dan aset yang didalami tetap perlu disebut sebagai dugaan, bukan kepastian.
Pemeriksaan juga mencakup dugaan penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Kota Bengkulu. Pendalaman tersebut mempertimbangkan kapasitas Vina sebagai anggota DPRD, termasuk kemungkinan adanya hubungan penerimaan yang diduga terjadi dan jabatan atau kewenangannya. Namun, pemeriksaan atas dugaan gratifikasi tidak berarti bahwa penerimaan maupun pelanggaran telah terbukti. KPK perlu menilai konteks setiap pemberian, pihak yang diduga menyerahkan, waktu dan tujuan pemberian, serta apakah terdapat kaitan dengan keputusan atau tindakan tertentu. Keterangan Vina dan pihak-pihak lain juga menjadi bagian dari pengumpulan informasi. Dengan demikian, fokus penyidikan meliputi penelusuran aset dan dugaan penerimaan, sementara penetapan fakta serta tanggung jawab hukum bergantung pada bukti yang diperoleh dan proses hukum yang berlaku.
KPK masih membuka kemungkinan pengembangan penyidikan terkait perkara yang menyeret Vina Ledy, termasuk menelusuri apakah ada anggota DPRD lain yang memiliki keterkaitan. Penelusuran tersebut belum berarti bahwa pihak tertentu telah dipastikan terlibat. Penyidik masih mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan untuk memahami rangkaian peristiwa serta hubungan para pihak dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Karena itu, perkembangan perkara perlu dibedakan dari penetapan tersangka baru.
Juru bicara KPK, Budi, menyampaikan bahwa penyidikan pengembangan masih berada pada tahap surat perintah penyidikan umum. Tahap ini menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, tetapi belum menghasilkan penetapan tersangka baru dalam rangka pengembangan tersebut. Dengan demikian, belum ada keputusan resmi mengenai siapa pun yang akan dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka baru. Informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain tetap harus dipahami sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai kesimpulan.
Penyidik masih mendalami alat bukti sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau ditetapkan sebagai tersangka. Proses itu mencakup penilaian terhadap bukti yang telah diperoleh dan pencarian informasi tambahan yang diperlukan untuk menguji dugaan. Penetapan tersangka hanya dapat dilakukan setelah penyidik menilai bahwa bukti yang tersedia memenuhi ketentuan dan cukup mengaitkan seseorang dengan perkara. Sampai proses tersebut menghasilkan keputusan, KPK belum menyebut siapa saja yang akan menjadi sasaran penetapan dalam pengembangan perkara ini.
Pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan anggota DPRD lain juga belum dapat dipandang sebagai kepastian adanya peran tertentu. KPK perlu menelaah setiap informasi berdasarkan bukti dan memastikan hubungan faktual dengan perkara, tanpa mendahului hasil penyidikan. Sikap ini penting agar proses hukum berjalan secara cermat serta tidak menimbulkan kesimpulan prematur mengenai individu yang sedang diperiksa atau disebut dalam penyelidikan. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil kerja penyidik dan kecukupan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri termasuk pihak yang diamankan bersama 11 orang lainnya. Penindakan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri dugaan pengaturan dan pemberian imbalan terkait pekerjaan proyek pemerintah kabupaten. KPK kemudian memeriksa keterangan serta barang bukti yang diperoleh dalam rangkaian operasi tersebut untuk menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat. Kasus ini berpusat pada proyek-proyek yang berada di lingkungan pemerintah daerah, dengan dugaan praktik suap yang melibatkan unsur pejabat dan pihak swasta.
Sehari setelah operasi tangkap tangan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Muhammad Fikri Thobari, Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Hary Eko Purnomo, Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, serta Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi. Penetapan tersebut menandai fokus penyidikan terhadap hubungan pejabat yang memiliki kewenangan dalam urusan proyek dan para pihak dari perusahaan. Kelima tersangka diduga berkaitan dengan praktik suap ijon proyek pada tahun anggaran 2025–2026. Istilah ijon dalam perkara ini merujuk pada dugaan pemberian yang dikaitkan dengan proyek sebelum pelaksanaannya, sehingga penyidik perlu mengurai proses, komunikasi, dan aliran dana yang menyertainya.
Selain menelusuri dugaan suap di Rejang Lebong, penyidikan KPK juga dikembangkan ke lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Pengembangan tersebut memperluas ruang pemeriksaan dan penelusuran terhadap kemungkinan keterkaitan pihak maupun aset di luar kabupaten.
Baca juga: Dugaan Gangguan Keamanan Binance Tekan Bitcoin dan Sejumlah Aset Kripto
