Jakarta | Pemerintah tengah membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menertibkan praktik yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Perhatian khusus diarahkan pada dugaan kolusi yang berkaitan dengan pembentukan yayasan dan kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Isu tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Pernyataan itu menegaskan bahwa evaluasi program tidak hanya menyangkut penyediaan makanan, tetapi juga tata kelola pihak-pihak yang terlibat. Yayasan dan SPPG memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan layanan pemenuhan gizi. Karena itu, proses pembentukan organisasi maupun hubungan kerja sama perlu berjalan secara terbuka dan mengikuti aturan yang berlaku. Dugaan kolusi menjadi perhatian karena dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kewajaran proses serta siapa yang memperoleh manfaat dari kemitraan tersebut.
Pemerintah perlu memastikan bahwa indikasi pelanggaran ditangani berdasarkan pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi. Langkah penertiban juga perlu disertai penjelasan mengenai prosedur yang harus dipenuhi oleh yayasan dan SPPG, termasuk mekanisme pemilihan mitra serta pembagian tanggung jawab. Kejelasan ini penting agar pihak yang menjalankan program memahami standar yang sama, sementara masyarakat dapat mengetahui bagaimana layanan MBG dikelola.
Dalam program berskala besar, pengawasan sejak tahap pembentukan kerja sama dapat membantu mencegah konflik kepentingan dan menjaga penggunaan sumber daya tetap sesuai tujuan. Pemerintah perlu membedakan kemitraan yang sah dan praktik yang melanggar ketentuan melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan penyimpangan, tindak lanjut yang konsisten menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola, bukan sekadar respons terhadap sorotan publik.
Fokus pada dugaan kolusi menunjukkan bahwa pembenahan MBG mencakup aspek kelembagaan selain kualitas layanan di lapangan. Pengawasan terhadap yayasan dan SPPG menjadi salah satu bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berlangsung tertib, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan gizi. Keterangan Zulkifli memberi sinyal bahwa praktik yang tidak sesuai akan menjadi perhatian pemerintah dalam proses evaluasi dan penataan program.
Zulkifli Hasan menyoroti pola dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pembentukan yayasan, penentuan titik layanan, kemudian terjalinnya kerja sama. Urutan tersebut menjadi perhatian karena dinilai dapat membuka ruang bagi hubungan yang tidak semestinya apabila prosesnya tidak berlangsung secara transparan dan akuntabel. Penjelasan ini menempatkan tata kelola sebagai isu penting, bukan sekadar persoalan administratif dalam menyiapkan layanan. Pembentukan lembaga dan pemilihan lokasi perlu didasarkan pada kebutuhan serta aturan yang berlaku, dengan alasan dan proses yang dapat diperiksa.
Dalam keterangannya, Zulkifli menggambarkan pola yang ia soroti dengan mengatakan, “jadi kalau dulu itu yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan ya, akhirnya kerja sama, kolusi. nah, itu yang dibersihkan,” Pernyataan tersebut mengacu pada rangkaian pembentukan yayasan, penetapan titik layanan, dan kerja sama yang menurutnya perlu dibenahi. Dengan menyebut adanya kolusi, ia menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi keputusan. Kutipan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa setiap yayasan atau kemitraan bermasalah; konteksnya adalah pola yang sedang menjadi perhatian pemerintah.
Zulkifli menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak boleh berlanjut. Pemerintah, menurut penjelasannya, sedang membersihkan pola tersebut sebagai bagian dari pembenahan program. Arah perbaikan ini menuntut proses yang terbuka, kriteria yang jelas untuk menentukan penyedia maupun titik layanan, serta pemeriksaan yang memungkinkan keputusan dipertanggungjawabkan. Kerja sama tetap dapat dibangun untuk mendukung pelaksanaan MBG, tetapi harus dilakukan sesuai ketentuan dan tanpa pengaturan yang mengutamakan kepentingan pihak tertentu. Pengawasan yang konsisten juga penting agar langkah pembenahan tidak berhenti pada pernyataan, melainkan diterapkan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, perhatian terhadap pola yayasan dan kerja sama menjadi bagian dari upaya memastikan layanan berjalan dengan tata kelola yang lebih baik, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Penegasan tersebut memberi sinyal bahwa pembentukan yayasan maupun penentuan lokasi perlu ditinjau dengan cermat, sehingga kemitraan mendukung tujuan layanan, bukan menjadi jalur bagi kolusi.Pemerintah menegaskan bahwa pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu disertai sikap tegas terhadap praktik yang tidak semestinya. Zulkifli menyatakan bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan program harus dibersihkan agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Penegasan ini menempatkan kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab pelaksana sebagai bagian penting dari perbaikan tata kelola, bukan sekadar persoalan administratif.
Menurut Zulkifli, pelanggaran yang terbukti jelas dan dilakukan dengan sengaja dapat dibawa ke pengadilan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi penanganan hukum apabila unsur pelanggaran memang terpenuhi. Namun, kemungkinan membawa perkara ke ranah hukum tidak dengan sendirinya berarti proses hukum telah dimulai atau pihak tertentu telah dinyatakan bersalah. Penilaian atas suatu dugaan tetap perlu dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.
Sikap ini juga memberi pesan bahwa kerja sama dalam program MBG, termasuk dengan yayasan dan pengelola dapur, harus berjalan sesuai ketentuan. Para pelaksana perlu menjaga penggunaan sumber daya, mutu layanan, serta kepentingan penerima manfaat. Jika ditemukan tindakan yang menyimpang, penanganannya semestinya dilakukan secara terukur, dengan pemeriksaan yang cermat dan kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Pendekatan tersebut membantu membedakan kekeliruan dalam pelaksanaan dari tindakan yang disengaja.
Ketegasan terhadap pelanggaran dapat memperkuat kepercayaan publik apabila diterapkan secara konsisten dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan, klarifikasi, dan tindak lanjut berjalan berdasarkan standar yang sama, tanpa membuat kesimpulan sebelum pemeriksaan memadai. Dengan demikian, upaya membersihkan praktik yang tidak patut dapat mendukung perbaikan program sekaligus menjaga hak semua pihak. Pesan Zulkifli menegaskan bahwa pelanggaran yang jelas dan disengaja memiliki konsekuensi yang dapat mencakup jalur pengadilan, sementara penetapan fakta tetap bergantung pada proses yang sah.Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan bahwa pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup pemeriksaan operasional dapur, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan standar higiene dan sanitasi. Langkah tersebut diperlukan agar makanan diproduksi dan disalurkan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan layanan menjangkau kelompok yang tepat. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai pelaksanaan prosedur di lapangan, mulai dari proses pengolahan hingga pengelolaan fasilitas pendukung.
Perbaikan data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam evaluasi karena ketepatan informasi berpengaruh pada perencanaan produksi dan distribusi. Di sisi lain, dapur perlu menjaga kebersihan area kerja, peralatan, bahan pangan, serta menerapkan praktik sanitasi yang sesuai. Pengawasan juga mencakup pengelolaan limbah, yang harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan gangguan kebersihan maupun risiko bagi lingkungan sekitar.
Dapur yang ditemukan memiliki masalah serius dapat dikenai penghentian operasi sementara sampai perbaikan dilakukan. Jika persoalan tidak ditangani atau standar tetap tidak dipenuhi, sanksi dapat ditingkatkan hingga penghentian permanen. Penindakan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan dan melindungi penerima manfaat, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Setiap pengelola perlu memastikan tindakan korektif dijalankan sebelum layanan kembali beroperasi.
BGN juga sedang menguji coba integrasi kamera pengawas dari sekitar 70 dapur ke pusat pemantauan. Sudaryono menjelaskan bahwa sebelumnya CCTV digunakan secara internal oleh masing-masing dapur dan belum terhubung dalam sistem terpusat seperti yang tengah diuji. Rancangan integrasi tersebut akan dilengkapi kecerdasan buatan untuk membantu memantau kepatuhan terhadap prosedur operasional standar. Teknologi ini diharapkan mendukung pengawasan, lain dengan membantu mengenali kondisi atau aktivitas yang perlu ditindaklanjuti oleh petugas.
Uji coba.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Jangkau 57 Juta Penerima, Perluasan dan Pengawasan Berlanjut | Cek Kesehatan Gratis Jangkau 106,3 Juta Orang, Pemerintah Tambah Dana BPJS | Arah Baru Hilirisasi Nikel: Pemerintah Kaji Pembatasan Smelter Setengah Jadi
