Jakarta | Upaya pemulihan pascabencana di Sumatra mencakup perbaikan sektor kelautan dan perikanan sekaligus penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak. Kedua kebutuhan tersebut berhubungan langsung dengan pemulihan penghidupan masyarakat dan kepastian tempat tinggal setelah bencana. Karena itu, pelaksanaan program memerlukan koordinasi yang erat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keselarasan diperlukan agar kegiatan di berbagai wilayah mendukung rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra 2026–2028, bukan berjalan secara terpisah atau tumpang tindih. Dengan arah bersama, prioritas, tahapan pekerjaan, dan dukungan yang dibutuhkan dapat dibahas lintas instansi serta diterapkan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan warga.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat perkembangan program tersebut di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Rapat dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian. Keterlibatan unsur yang menangani perikanan dan perumahan menempatkan dua bidang pemulihan dalam pembahasan koordinasi. Pertemuan ini menjadi ruang untuk melihat perkembangan kegiatan, menyelaraskan langkah antarkementerian dan lembaga, serta memastikan agenda yang telah disiapkan dapat bergerak menuju pelaksanaan. Pembahasan perkembangan juga membantu memperjelas hubungan dukungan bagi masyarakat pesisir dan kebutuhan pembangunan tempat tinggal tetap bagi warga yang terdampak.
Tito mendorong kementerian dan lembaga agar segera merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. Dorongan tersebut menekankan pentingnya tindak lanjut, sehingga program tidak berhenti pada penyusunan rencana, tetapi berlanjut menjadi pekerjaan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta membantu pelaksanaan di lapangan. Peran daerah diperlukan untuk mendukung koordinasi setempat dan menghubungkan rencana pemerintah dengan kondisi serta kebutuhan warga di wilayah terdampak. Sinergi pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menjaga kesesuaian pelaksanaan dengan rencana induk 2026–2028. Melalui koordinasi berkelanjutan, pemulihan perikanan dan pembangunan hunian tetap dapat didorong sebagai agenda terpadu, dengan kemajuan program yang terus diperhatikan oleh pihak terkait.
Dalam paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan, program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan serta perikanan pada 2026 diarahkan untuk memulihkan fasilitas produksi dan mendukung kembali kegiatan usaha masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Dukungan yang disampaikan mencakup beragam kebutuhan, mulai dari sarana budidaya hingga perlengkapan penangkapan dan pengolahan hasil. Pendekatan ini menempatkan pemulihan aset usaha sebagai bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan mata pencaharian pelaku perikanan.
Untuk kegiatan budidaya, program mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba yang terdampak. Perbaikan fasilitas tersebut ditujukan agar ruang produksi dapat digunakan kembali sesuai kondisi dan kebutuhan setempat. Kementerian juga menyebut bantuan ekskavator serta sarana perebusan garam. Peralatan dan sarana ini termasuk dalam dukungan pemulihan, dengan bentuk pemanfaatan yang menyesuaikan kegiatan masyarakat penerima. Penyebutan bantuan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan mencakup usaha pesisir yang beragam, bukan hanya penangkapan ikan.
Di sisi pengolahan dan penanganan hasil, dukungan yang disampaikan meliputi bantuan sarana pengolahan serta cool box. Sarana pengolahan dapat mendukung kegiatan pascapanen, sementara cool box membantu penanganan hasil tangkapan agar tetap terjaga selama proses distribusi. Untuk nelayan, program juga mencakup bantuan mesin dan kapal penangkapan ikan, serta alat penangkap ikan. Rincian tersebut menggambarkan cakupan bantuan pada sejumlah tahapan usaha, dari kegiatan di laut hingga pengelolaan hasil setelah ikan didaratkan. Paparan tidak merinci jumlah penerima maupun alokasi tiap jenis bantuan.
Trenggono turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, termasuk rehabilitasi infrastruktur pelabuhan perikanan. Pelabuhan merupakan bagian dari prasarana pendukung kegiatan perikanan, sehingga pemulihannya masuk dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, paparan yang tersedia tidak memberikan angka, lokasi terperinci, ataupun tahapan capaian rehabilitasi tersebut. Karena itu, perkembangan pelaksanaan dapat dicatat sebagai informasi mengenai pekerjaan yang berjalan, tanpa menyimpulkan tingkat kemajuan atau dampaknya secara lebih spesifik. Secara keseluruhan, bentuk dukungan yang disebut menunjukkan fokus pemulihan pada fasilitas, peralatan, dan prasarana yang menopang usaha kelautan dan perikanan.Selain membahas pemulihan sektor perikanan, rapat juga menyoroti kebutuhan hunian tetap bagi warga yang kehilangan rumah dan lahan akibat bencana. Penyediaan tempat tinggal yang aman dan layak menjadi bagian penting dari pemulihan, terutama bagi keluarga yang tidak dapat kembali ke lokasi permukiman semula. Karena itu, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap melalui skema relokasi terpusat di sejumlah wilayah terdampak.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 26.036 unit hunian tetap relokasi terpusat selama 2026–2027. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.228 unit direncanakan berada di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat. Sebaran target itu menggambarkan skala kebutuhan di masing-masing provinsi sekaligus menjadi acuan bagi tahap persiapan, penyediaan lahan, dan pelaksanaan pembangunan.
Tito menjelaskan bahwa kompleks hunian yang dibangun PKP diperuntukkan bagi warga dengan kondisi kehilangan rumah sekaligus tanah, atau mereka yang tinggal di kawasan merah yang tidak lagi aman untuk dihuni. Situasi tersebut dapat terjadi ketika satu kampung hilang akibat bencana, sehingga warga tidak memiliki lokasi yang dapat digunakan untuk membangun kembali rumah secara mandiri. Dalam keadaan demikian, relokasi terpusat menjadi pilihan untuk menyediakan lingkungan permukiman baru bagi para penyintas.
Namun, pencapaian target pembangunan bergantung pada kesiapan berbagai prasyarat, terutama tersedianya lahan yang sesuai. Penuntasan persoalan lahan perlu segera dilakukan agar proses pembangunan tidak tertunda dan rencana relokasi dapat berjalan sesuai kebutuhan warga. Tito meminta pemerintah daerah membantu mengatasi kendala yang masih dihadapi, termasuk dalam mendukung proses penyediaan lokasi. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar lahan dapat dipastikan dan tahapan pembangunan bergerak tepat waktu.
Dengan target yang telah ditetapkan untuk tiga provinsi, langkah berikutnya adalah menyelaraskan kebutuhan penerima, lokasi relokasi, dan kesiapan pembangunan. Pemerintah daerah berperan penting dalam membantu memastikan rencana tersebut dapat dilaksanakan di lapangan. Percepatan penyelesaian kendala lahan akan mendukung upaya menghadirkan hunian tetap yang aman bagi warga terdampak, sekaligus menjaga agar pembangunan selama 2026–2027 tetap mengikuti sasaran yang sudah disusun.
Tito menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatra menghadapi tantangan besar karena dampaknya mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Luasnya wilayah terdampak membuat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dilakukan di banyak lokasi dengan kondisi serta kebutuhan yang berbeda. Pekerjaan pemulihan tidak hanya menyangkut perbaikan fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga upaya mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak. Dalam situasi seperti ini, penanganan perlu terus disesuaikan dengan keadaan di lapangan, termasuk ketika terjadi bencana susulan. Cakupan yang luas tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam memahami mengapa proses pemulihan membutuhkan kerja berkelanjutan dari pemerintah di berbagai tingkatan.
Tantangan bertambah ketika banjir dan tanah longsor susulan terjadi saat rehabilitasi dan rekonstruksi masih berjalan. Bencana lanjutan itu dapat menghambat pekerjaan yang sedang dilakukan, sekaligus kembali merusak sebagian infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. Akibatnya, upaya pemulihan tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang stabil; pekerjaan yang telah dikerjakan dapat terdampak lagi oleh perubahan keadaan alam. Tito menyatakan bahwa kondisi alam tidak dapat dilawan. Pernyataan tersebut menegaskan adanya batas terhadap kemampuan manusia untuk mengendalikan alam, tanpa mengurangi pentingnya kesiapsiagaan maupun kerja pemulihan. Karena itu, perkembangan di lapangan perlu terus diperhatikan agar langkah rehabilitasi dan rekonstruksi dapat menanggapi kerusakan serta hambatan yang muncul.
Keadaan tersebut menuntut koordinasi yang berkelanjutan pemerintah.
Baca juga: Perkembangan Pemulihan Bayi Kembar Siam Usai Operasi Pemisahan di RSCM | Kebakaran Lahan Sumatra dan Jejak Konsesi yang Menjadi Sorotan
