Kabupaten Manggarai | Bupati Manggarai Herybertus Nabit mengakui bahwa pemerintah daerah belum memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk mendampingi kondisi psikososial warga yang mengungsi setelah gempa bumi pada pertengahan Agustus 2026. Pernyataan itu disampaikan di posko tanggap darurat Kabupaten Manggarai, Ruteng, pada Minggu malam, 18 Oktober 2026. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan warga terdampak tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal dan bantuan fisik, tetapi juga dengan pemulihan setelah mengalami peristiwa yang mengguncang kehidupan mereka.
Keterbatasan yang disampaikan bupati menjadi kendala dalam menjangkau para pengungsi yang mengalami trauma. Pendampingan psikososial memerlukan perhatian terhadap keadaan dan kebutuhan masing-masing warga, sementara pemerintah daerah menyatakan belum mempunyai kapasitas yang cukup untuk melakukannya secara memadai. Dalam situasi pengungsian, pengalaman gempa dan perubahan kondisi hidup dapat menimbulkan tekanan emosional. Karena itu, kebutuhan dukungan tidak selalu tampak dari kondisi fisik, dan sebagian warga mungkin memerlukan perhatian khusus untuk menghadapi dampak psikologis tersebut.
Pernyataan Nabit tidak berarti bahwa kebutuhan pemulihan psikologis dapat diabaikan. Sebaliknya, pengakuan atas keterbatasan pemerintah daerah memperlihatkan adanya tantangan nyata dalam menyediakan pendampingan bagi warga terdampak. Ketika kapasitas untuk menjangkau pengungsi yang mengalami trauma belum memadai, upaya pemulihan berisiko tidak menjangkau seluruh orang yang membutuhkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya memahami dukungan psikososial sebagai bagian dari penanganan bencana, bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar selama warga berada di pengungsian.
Dengan demikian, situasi di Manggarai memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa membutuhkan perhatian yang berkelanjutan terhadap kondisi psikologis warga. Pengakuan bupati mengenai kemampuan dan sumber daya yang terbatas memberi gambaran mengenai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah saat mendampingi para pengungsi. Fokus pada hambatan tersebut penting agar kebutuhan warga yang mengalami trauma tidak luput dari perhatian. Pendampingan yang menjangkau kondisi psikososial dapat menjadi unsur penting dalam membantu warga menghadapi dampak gempa dan menjalani masa pengungsian, meskipun pemerintah daerah mengakui belum memiliki kemampuan serta sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan itu secara optimal.
Pemkab Manggarai masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pendampingan psikologis bagi warga terdampak gempa dapat menjangkau lebih banyak pengungsi. Dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan rumah dan kehilangan kebutuhan dasar, tetapi juga dapat memunculkan rasa takut, kecemasan, kesedihan, serta tekanan yang berlanjut setelah keadaan darurat berlalu. Karena itu, pemulihan psikologis perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi warga di setiap lokasi pengungsian.
Sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah turut membantu upaya tersebut. Kehadiran relawan, tenaga pendamping, dan praktisi dari lembaga-lembaga itu menambah kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada pengungsi. Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi ruang aman bagi warga untuk menyampaikan perasaan, memperoleh informasi, dan mengikuti aktivitas yang mendukung pemulihan. Kerja sama lintas pihak juga memungkinkan pendampingan berlangsung lebih dekat dengan komunitas, terutama ketika jumlah petugas pemerintah terbatas dan lokasi warga terdampak tersebar.
Namun, layanan yang tersedia sejauh ini masih banyak berfokus pada anak-anak usia sekolah. Perhatian terhadap kelompok ini penting karena bencana dapat mengganggu rasa aman, rutinitas belajar, dan hubungan sosial mereka. Meski demikian, kebutuhan psikologis warga dewasa, lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya belum sepenuhnya terjangkau. Orang tua mungkin menghadapi tekanan akibat kehilangan tempat tinggal atau sumber penghasilan, sementara lansia dapat memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasi kecemasan dan perubahan lingkungan. Pemkab Manggarai memerlukan dukungan tambahan berupa tenaga pendamping, program yang sesuai untuk beragam usia, serta koordinasi berkesinambungan dengan perguruan tinggi dan LSM. Dengan memperluas sasaran layanan dan memastikan pendampingan tersedia di berbagai titik pengungsian, proses pemulihan dapat merespons kebutuhan warga secara lebih menyeluruh. Pemetaan kebutuhan secara berkala juga dapat membantu menentukan kelompok yang belum memperoleh layanan dan menyesuaikan bentuk dukungan tanpa mengabaikan prioritas perlindungan anak.
Dampak gempa tidak hanya dirasakan melalui kerusakan rumah dan kehilangan rasa aman. Bagi warga dewasa, rusaknya tempat usaha, hilangnya pekerjaan, atau terputusnya sumber pendapatan dapat mengubah peran mereka dalam keluarga. Mereka yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi mungkin merasa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, atau membantu kerabat. Tekanan tersebut dapat menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, dan ketidakpastian tentang langkah berikutnya. Dalam situasi pengungsian, beban itu dapat bertambah ketika pilihan untuk bekerja terbatas, sementara kebutuhan dasar terus harus dipenuhi. Karena itu, pemulihan psikologis perlu memperhatikan kaitan kondisi ekonomi, rasa berdaya, dan hubungan sosial, bukan hanya pengalaman langsung saat gempa. Dukungan yang menghargai martabat warga dapat membantu mereka membicarakan kesulitan serta mengenali sumber bantuan yang tersedia.
Perhatian khusus juga dibutuhkan bagi warga lanjut usia. Menurut Herybertus, lansia termasuk kelompok rentan karena kesempatan untuk kembali bekerja dan memulihkan penghidupan lebih terbatas. Kondisi fisik, kebutuhan perawatan, dan ketergantungan pada anggota keluarga dapat membuat proses pemulihan terasa lebih berat. Kehilangan rumah atau sumber penghasilan keluarga juga dapat mengurangi rasa aman dan kendali atas kehidupan sehari-hari. Pendampingan sebaiknya tidak menganggap semua lansia memiliki kebutuhan yang sama. Sebagian mungkin memerlukan bantuan praktis untuk memperoleh layanan kesehatan, obat-obatan, atau dukungan keluarga, sementara yang lain membutuhkan ruang untuk menyampaikan kecemasan dan kehilangan. Mengikutsertakan mereka dalam percakapan mengenai bantuan dan rencana pemulihan dapat menjaga rasa dihargai serta mencegah keterasingan. Perhatian rutin dari keluarga, relawan, dan petugas juga penting untuk mengetahui perubahan kondisi mereka.
Herybertus menyampaikan kekhawatiran bahwa keputusasaan mengenai kepastian masa depan dapat berkaitan dengan risiko bunuh diri di kalangan lansia. Kekhawatiran ini perlu dipahami sebagai alasan untuk memberi perhatian dan penanganan yang tepat, bukan sebagai pernyataan bahwa telah terjadi kasus tertentu. Perubahan suasana hati, rasa putus asa, atau penarikan diri sebaiknya ditanggapi dengan empati dan tanpa menghakimi. Persoalan seperti ini, menurutnya, membutuhkan penanganan khusus oleh tenaga profesional yang memahami kesehatan mental. Keluarga dan masyarakat dapat membantu dengan mendengarkan, menjaga komunikasi, serta menghubungkan warga dengan layanan yang kompeten, tetapi tidak perlu menggantikan peran ahli. Akses terhadap bantuan psikologis yang berkesinambungan, disertai dukungan pemulihan ekonomi dan sosial, dapat menjadi bagian penting dalam membangun kembali harapan, rasa aman, dan kemampuan warga untuk menjalani kehidupan setelah bencana.
Data Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa dampak gempa pada pertengahan Agustus 2026 masih dirasakan warga lebih dari dua bulan setelah kejadian. Sebanyak 1.301 orang masih mengungsi di 17 posko. Pada saat yang sama, 7.091 warga memilih mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda di dekat rumah masing-masing. Angka tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan penanganan belum berakhir ketika masa tanggap darurat awal telah berlalu.
Keberadaan pengungsi di posko maupun di tenda dekat rumah menunjukkan situasi pemulihan yang beragam. Sebagian warga tinggal bersama pengungsi lain di tempat penampungan, sementara sebagian lainnya bertahan di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam kedua kondisi tersebut, perhatian terhadap kebutuhan psikologis tetap diperlukan seiring pemenuhan kebutuhan dasar dan proses pemulihan kehidupan sehari-hari. Pendampingan perlu menjangkau warga di seluruh lokasi, bukan hanya mereka yang terdata berada di posko.
Pemkab Manggarai juga mencatat 1.054 jiwa sebagai kelompok rentan. Data ini menjadi perhatian dalam penyusunan dukungan bagi warga terdampak, sebab kebutuhan setiap orang dapat berbeda.
Baca juga: Lima Peristiwa Nasional: Penanganan Dugaan Kekerasan hingga Pemulihan Dusun Adat | Dukungan Parlemen dan Ruang Kritik dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo | Pemulihan Dusun Adat Sade: Rekonstruksi, Kehidupan Warga, dan Pelestarian Budaya
