Jakarta | Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi. Laporan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada 21 Oktober 2026. Dalam pemaparan itu, perhatian diarahkan pada langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran di kawasan hutan maupun lahan konsesi.
Untuk menjaga kejelasan waktu dan konteks, data yang menjadi dasar laporan dibatasi hingga 20 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB. Batas waktu ini penting karena proses penanganan perkara dapat terus berkembang setelah laporan disusun, baik melalui pemeriksaan, pengumpulan bukti, maupun tindak lanjut terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, angka dan status yang disampaikan mencerminkan perkembangan sampai waktu tersebut, bukan pembaruan setelahnya.
Dalam konteks laporan itu, Polri menyebut penetapan 11 korporasi pemilik konsesi dengan luas keseluruhan 209.933 hektare sebagai tersangka. Penyebutan jumlah perusahaan dan cakupan konsesi memberi gambaran skala penanganan yang dilaporkan kepada Presiden. Namun, luas konsesi tersebut perlu dipahami sebagai keterangan mengenai area yang terkait dengan korporasi dalam perkara, dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh wilayah itu terbakar atau bahwa seluruh luasan memiliki tingkat kerusakan yang sama.
Penyampaian laporan dalam sidang kabinet menempatkan penegakan hukum karhutla sebagai bagian dari koordinasi pemerintah dalam menghadapi kebakaran dan dampaknya. Informasi mengenai perkembangan penyidikan menjadi dasar bagi pimpinan negara untuk memperoleh gambaran tentang respons aparat, sementara proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Karena laporan menggunakan batas data yang tegas, publik dapat membedakan informasi yang telah disampaikan pada 21 Oktober dan perkembangan berikutnya. Kejelasan tersebut juga membantu menghindari pencampuran data dari waktu berbeda ketika membahas perkara korporasi, luas konsesi, serta tindak lanjut penanganan karhutla oleh Polri.
Dalam penanganan dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi, Polri menangani 100 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.534,99 hektare. Angka tersebut menggambarkan cakupan perkara yang ditangani, bukan jumlah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Setiap laporan diproses berdasarkan bukti dan perkembangan penyidikan masing-masing, sehingga status hukumnya dapat berbeda.
Penegakan hukum dilakukan oleh 10 Kepolisian Daerah (Polda) bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Keterlibatan sejumlah satuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tersebar di berbagai wilayah dan dikoordinasikan melalui jalur kepolisian. Dalam perkara yang berkaitan dengan kebakaran di area konsesi, proses hukum dapat mencakup pemeriksaan kondisi lokasi, pengumpulan keterangan, penelusuran bukti, serta pendalaman tanggung jawab pihak-pihak terkait. Namun, penetapan status hukum tetap mengikuti tahapan dan pembuktian dalam setiap perkara.
Dari keseluruhan 100 laporan polisi, sebanyak 94 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara enam lainnya masih berada dalam tahap penyelidikan. Perbedaan tahap ini penting untuk dipahami. Penyelidikan merupakan proses awal untuk mencari dan memastikan apakah suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan diarahkan untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dengan demikian, masuknya laporan ke tahap penyidikan tidak dengan sendirinya berarti seluruh pihak yang terkait telah dinyatakan bersalah.
Sumber informasi mengenai penanganan perkara juga menyebut adanya 13 tersangka korporasi dalam rangkaian kasus tersebut. Angka 13 merujuk pada tersangka korporasi yang disebut dalam penanganan perkara, sedangkan 100 adalah jumlah laporan polisi. Keduanya merupakan ukuran berbeda dan tidak dapat dipertukarkan. Selain itu, angka tersebut perlu dibedakan dari kelompok 11 korporasi pemilik konsesi yang terkait penanaman modal asing (PMA), yang dibahas secara terpisah dalam pemberitaan mengenai konsesi seluas 209.933 hektare. Karena cakupan dan konteks penyebutannya tidak sama, jumlah 13 tersangka korporasi tidak boleh disamakan dengan 11 korporasi PMA itu. Pemisahan angka membantu pembaca memahami proses penegakan hukum secara lebih cermat.
Kapolri menyampaikan data mengenai 23 korporasi yang berkaitan dengan penanaman modal asing (PMA) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Rincian yang disampaikan mencakup jumlah korporasi pada masing-masing kelompok, luas konsesi yang terkait, serta luas lahan terbakar yang tercatat. Dari keseluruhan 23 korporasi tersebut, 11 telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, 12 korporasi lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemisahan angka tersebut penting untuk membaca data sebagaimana disampaikan, tanpa menyamakan status kedua kelompok atau menambahkan keterangan di luar informasi yang tersedia.
Untuk kelompok 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, luas konsesi gabungannya tercatat mencapai 209.933 hektare. Di dalam konsesi kelompok ini, luas lahan terbakar yang disampaikan Kapolri tercatat sebesar 11.105,39 hektare. Angka konsesi menggambarkan luas gabungan area yang terkait dengan korporasi dalam kelompok tersebut, sedangkan angka lahan terbakar menunjukkan luasan kebakaran yang tercatat pada area itu. Keduanya merupakan ukuran berbeda, sehingga tidak sebaiknya dipertukarkan atau dibaca sebagai angka yang menunjukkan hal serupa.
Adapun pada kelompok 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka, luas konsesi gabungannya tercatat sebesar 166.756 hektare. Lahan terbakar pada konsesi kelompok ini tercatat seluas 8.849 hektare. Dengan demikian, data yang disampaikan Kapolri membagi 23 korporasi PMA ke dalam dua kelompok berdasarkan status penetapan tersangka yang disebutkan: 11 korporasi dengan konsesi 209.933 hektare dan lahan terbakar 11.105,39 hektare, serta 12 korporasi dengan konsesi 166.756 hektare dan lahan terbakar 8.849 hektare. Penyajian ini terbatas pada jumlah dan luasan yang dilaporkan, tanpa menarik kesimpulan mengenai penyebab kebakaran ataupun status hukum lain.
Sebaran korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan bahwa perkara tersebut tersebar di tiga provinsi di Kalimantan. Dari 11 korporasi pemilik konsesi yang disebut dalam laporan perkembangan Polri, delapan berada di Kalimantan Barat. Dua korporasi lainnya berada di Kalimantan Tengah, sementara satu korporasi berlokasi di Kalimantan Selatan. Rincian lokasi ini menggambarkan distribusi tersangka yang disampaikan dalam proses penanganan hukum, dengan jumlah terbanyak berada di Kalimantan Barat.
Polri juga melaporkan perkembangan dari 94 laporan yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari jumlah itu, 23 laporan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan pencabutan izin. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari langkah administratif yang dicatat dalam rangkaian penanganan, dan disampaikan bersama informasi mengenai proses penyidikan. Angka 94 merujuk pada laporan yang telah naik ke penyidikan, sedangkan angka 23 merujuk pada laporan yang memperoleh rekomendasi pencabutan izin; keduanya menggambarkan tahapan dan tindak lanjut yang berbeda dalam laporan perkembangan tersebut.
Dalam penjelasan sumber, kelompok 23 laporan yang direkomendasikan untuk pencabutan izin dikaitkan dengan 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, rekomendasi pencabutan izin tidak hanya disebut dalam kaitannya dengan korporasi yang sudah berstatus tersangka, tetapi juga mencakup pihak yang status tersangkanya belum ditetapkan. Penyebutan kedua kelompok itu perlu dibaca sesuai keterangan yang disampaikan, tanpa menganggap rekomendasi administratif sebagai penetapan status hukum atau sebagai putusan atas perkara.
Informasi tentang sebaran tersangka, jumlah laporan yang naik ke penyidikan, dan rekomendasi pencabutan izin merupakan angka-angka yang disampaikan dalam laporan perkembangan penanganan karhutla oleh Polri. Data tersebut memberikan gambaran mengenai cakupan proses dan tindak lanjut yang dilaporkan pada saat itu.
Baca juga: Serakahnomics Disebut Jadi Tantangan dalam Penanganan Karhutla | BNPB Catat 1.007 Kejadian Karhutla, Ribuan Hektare Masih Ditangani | Lima Konsesi Tambang Bernilai Rp5.400 Triliun Masuk Evaluasi Pemerintah
