Jakarta | Program Indonesia Pintar (PIP) kini diperluas untuk menjangkau anak pada jenjang taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Perluasan ini menandai perubahan cakupan program bantuan pendidikan yang selama ini lebih dikenal bagi murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan, untuk pertama kalinya murid TK akan menjadi penerima bantuan PIP. Pada tahun ini, sebanyak 888 ribu murid TK dialokasikan sebagai penerima program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam agenda pemaparan capaian dua tahun program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kegiatan berlangsung di gedung kementerian, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (26/10). Dalam pemaparan tersebut, perluasan penerima PIP ke jenjang TK menjadi salah satu kebijakan yang disoroti. Jumlah alokasi yang disebutkan menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan tersebut mulai mencakup kelompok anak yang berada pada tahap awal pendidikan formal.
Masuknya murid TK ke dalam sasaran PIP memberikan cakupan baru bagi bantuan yang ditujukan untuk mendukung akses pendidikan. Kebijakan ini memperluas perhatian program kepada anak usia dini, bukan hanya murid di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dengan alokasi 888 ribu anak, kelompok penerima dari jenjang TK tercatat untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan PIP. Informasi mengenai perluasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari paparan capaian kementerian, sementara angka yang disebutkan merujuk pada alokasi penerima pada tahun ini.
Pengumuman tersebut sekaligus menempatkan pendidikan anak usia dini dalam pembahasan dukungan pemerintah melalui PIP. Perluasan sasaran itu menjadi langkah penting dalam perkembangan program, mengingat murid TK sebelumnya belum disebut sebagai kelompok penerima. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini memperjelas perubahan cakupan bantuan pada tahun berjalan: PIP tidak lagi hanya diarahkan kepada murid pada jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga mulai menjangkau anak TK. Alokasi bagi ratusan ribu murid tersebut menjadi bagian dari capaian yang dipaparkan Kemendikdasmen.
Data tahun 2025 yang disampaikan Mu’ti menunjukkan cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) telah mencapai sekitar 19 juta murid di berbagai jenjang pendidikan. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, anggaran yang disebutkan mencapai Rp13,43 triliun. Angka ini menggambarkan skala program dan jumlah penerima yang tercatat dalam data 2025, bukan jumlah murid yang seluruh bantuannya telah tersalurkan pada saat ini.
Rincian penerima menurut jenjang memperlihatkan bahwa murid sekolah dasar menjadi kelompok terbesar, dengan 10,43 juta penerima. Pada jenjang sekolah menengah pertama terdapat 4,42 juta murid, sementara penerima di sekolah menengah atas berjumlah 2,10 juta. Adapun sekolah menengah kejuruan mencatat 2,05 juta penerima. Jika dijumlahkan, angka untuk keempat jenjang tersebut mencapai 19 juta murid, selaras dengan total penerima yang disampaikan untuk data 2025.
Di sisi lain, penyaluran PIP yang telah menjangkau 13,6 juta murid merupakan capaian terkini yang dilaporkan, sehingga perlu dibedakan dari angka total 19 juta pada data 2025. Perbedaan itu menunjukkan bahwa angka cakupan penerima dan jumlah murid yang sudah dijangkau dalam proses penyaluran merujuk pada ukuran atau tahap yang berlainan. Karena itu, keduanya tidak sebaiknya dibaca sebagai angka yang saling menggantikan ataupun dianggap sebagai satu realisasi yang sama.
Pemerintah menetapkan target yang lebih luas untuk 2027, yakni 19,48 juta penerima PIP. Target tersebut mencakup 888 ribu murid taman kanak-kanak (TK), selain penerima pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, angka 19,48 juta adalah sasaran ke depan, bukan jumlah yang sudah terealisasi. Perluasan cakupan hingga TK menandai rencana menjangkau anak sejak pendidikan usia dini, sedangkan angka 13,6 juta mencerminkan capaian penyaluran hingga kini dan data 19 juta merujuk pada cakupan yang disebutkan untuk 2025.
Besaran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ditetapkan berbeda menurut jenjang pendidikan. Mu’ti merinci bahwa murid taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) memperoleh bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Untuk murid sekolah menengah pertama (SMP), nominalnya Rp750.000 per tahun. Sementara itu, peserta didik sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima Rp1,8 juta per tahun. Perbedaan nominal ini membuat alokasi bantuan disesuaikan dengan kelompok jenjang yang ditempuh penerima.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa PIP tidak hanya menjangkau satu kelompok usia atau tingkat sekolah. Murid TK kini termasuk dalam sasaran program, dengan besaran bantuan yang sama seperti murid SD. Pada jenjang SMP, nilai bantuan meningkat menjadi Rp750.000, kemudian mencapai Rp1,8 juta bagi peserta didik SMA dan SMK. Seluruh nominal yang disebutkan merupakan besaran bantuan untuk satu tahun, sehingga penting membedakannya dari nilai yang mungkin diterima dalam periode atau penyaluran tertentu.
Cakupan PIP juga meliputi peserta didik pada pendidikan nonformal melalui program kesetaraan. Jalur ini memberi kesempatan bagi warga belajar yang menempuh pendidikan di luar sekolah formal untuk turut menerima dukungan. Menurut keterangan Mu’ti, peserta didik di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) memperoleh bantuan dengan besaran yang setara, yakni Rp1,8 juta. Nominal tersebut berlaku bagi peserta didik yang dimaksud dalam keterangan itu, sejalan dengan besaran bantuan untuk jenjang SMA dan SMK. Dengan demikian, cakupan program tidak semata ditentukan oleh bentuk lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup jalur kesetaraan melalui PKBM. Rincian nominal per jenjang dan jalur pendidikan ini memberikan gambaran tentang pembagian alokasi PIP, sekaligus memperlihatkan bahwa peserta didik nonformal turut masuk dalam sasaran bantuan pendidikan tersebut.
Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap dapat mengakses pendidikan. Bantuan ini diharapkan meringankan beban biaya yang muncul selama anak bersekolah, sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Dukungan tersebut penting bagi murid pada berbagai jenjang, termasuk anak usia dini yang mulai memperoleh alokasi bantuan. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan pendidikan, risiko putus sekolah dapat ditekan dan peserta didik memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti kegiatan belajar secara berkelanjutan.
Penerima PIP tidak mendaftar secara mandiri melalui permohonan pribadi. Penetapan dilakukan melalui proses pendataan, pengusulan, dan verifikasi yang melibatkan sekolah serta instansi terkait. Data peserta didik ditinjau untuk memastikan bantuan diarahkan kepada anak yang memenuhi kriteria, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Sekolah berperan dalam mengidentifikasi dan mengusulkan peserta didik, sedangkan pihak terkait memeriksa data sebelum keputusan penerima ditetapkan. Karena itu, keluarga dapat berkoordinasi dengan sekolah untuk memastikan informasi peserta didik tercatat dengan benar dan mengetahui perkembangan penyaluran bantuan. Penetapan penerima mengikuti hasil proses tersebut, sehingga tercantum sebagai penerima tidak otomatis berarti dana dapat langsung dicairkan tanpa menyelesaikan tahapan yang diperlukan.
Setelah ditetapkan, penerima memperoleh buku tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dan kartu debit atau ATM yang digunakan untuk mencairkan dana. Bantuan dapat dimanfaatkan untuk menunjang keperluan pendidikan, bukan semata-mata biaya sekolah yang dibayarkan kepada lembaga. Penggunaannya mencakup pembelian buku, alat tulis, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Dana juga dapat membantu biaya transportasi menuju sekolah serta uang saku peserta didik. Bagi peserta didik pendidikan formal, bantuan dapat digunakan untuk mengikuti kursus yang menunjang pembelajaran.
Baca juga: Polisi Peduli Pendidikan, Kapolresta Sorong Kota Dukung Anak-anak Kokoda Raih Masa Depan Berprestasi | Bantuan Beras 30 Kg untuk 33,2 Juta Keluarga Dikebut hingga Akhir Tahun
