Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menanggapi penilaian sebagian pihak yang menyebut kabinet pemerintahannya gemuk dan tidak efisien. Tanggapan itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena menyentuh salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni ukuran kabinet dan efektivitas kerja para pejabat di dalamnya. Dalam forum resmi itu, Prabowo merespons kritik mengenai banyaknya unsur yang bergabung dalam pemerintahan yang dipimpinnya.
Penilaian tentang kabinet yang besar umumnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai koordinasi, pembagian tugas, serta kemampuan pemerintah mengambil keputusan dan menjalankan program secara tepat waktu. Namun, informasi yang disampaikan dalam sidang tersebut berpusat pada tanggapan presiden terhadap anggapan bahwa jumlah anggota kabinet membuat pemerintahan kurang efisien. Tidak ada identitas pihak yang menyampaikan kritik itu dalam bahan pemberitaan, sehingga tanggapan Prabowo dapat dipahami sebagai respons terhadap penilaian yang beredar, bukan pernyataan yang diarahkan kepada individu tertentu.
Sidang kabinet paripurna menyediakan ruang bagi presiden dan jajaran pemerintah untuk membahas berbagai persoalan pemerintahan secara bersama. Karena itu, penyampaian tanggapan mengenai ukuran kabinet dalam forum tersebut menempatkan isu efisiensi sebagai bagian dari pembahasan kerja pemerintahan. Prabowo menanggapi kritik itu dalam konteks penjelasan mengenai penghimpunan koalisi besar, sebagaimana tercermin dalam pokok berita. Perhatian publik selanjutnya tertuju pada alasan yang ia kemukakan serta bagaimana susunan pemerintahan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan tugas negara. Pernyataan yang disampaikan pada 21 Oktober itu menjadi titik awal untuk memahami cara presiden merespons sorotan terhadap kabinetnya, tanpa mengabaikan perbedaan penilaian mengenai besarnya susunan dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Prabowo menjelaskan bahwa penghimpunan koalisi besar berangkat dari keinginannya untuk menyatukan sebanyak mungkin kekuatan politik. Menurutnya, berbagai kekuatan tersebut dapat bekerja bersama untuk mendorong perbaikan kehidupan rakyat. Dengan demikian, koalisi tidak semata-mata dipandang sebagai kumpulan partai atau dukungan politik, tetapi sebagai upaya menghimpun pihak-pihak yang dapat berkontribusi pada tujuan tersebut.
Alasan lain yang ia sampaikan berkaitan dengan keadaan Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan dinamika politik yang besar. Kondisi itu, dalam pandangannya, membuat upaya memperbaiki kehidupan masyarakat memerlukan keterlibatan kekuatan yang lebih luas. Penyatuan dukungan diharapkan dapat mempertemukan beragam unsur politik dalam satu langkah bersama, tanpa mengabaikan kenyataan bahwa Indonesia memiliki keadaan dan kepentingan masyarakat yang beragam.
Prabowo menempatkan kerja sama sebagai cara untuk mengerahkan kekuatan politik secara bersama-sama. Ia berharap persatuan tersebut dapat membawa dampak baik bagi masyarakat. Harapan itu menjadi dasar dari penjelasannya mengenai koalisi besar: semakin banyak kekuatan yang dapat disatukan, semakin luas pula dukungan untuk mendorong perbaikan kehidupan rakyat. Pernyataan tersebut menekankan tujuan yang ia sebutkan, bukan rincian agenda lain di luar itu.
Dalam penjelasan tersebut, ukuran koalisi yang besar dikaitkan dengan kebutuhan menyatukan kekuatan di tengah skala wilayah dan dinamika politik Indonesia. Gagasan itu menunjukkan bahwa Prabowo memandang persatuan politik sebagai sarana untuk mendukung upaya yang berorientasi pada masyarakat. Ia tidak hanya menyebut jumlah pihak yang bergabung, tetapi juga alasan mengapa penyatuan itu dianggap penting: agar berbagai kekuatan dapat bergerak bersama dan diharapkan menghasilkan dampak yang baik bagi kehidupan rakyat. Dengan kerangka tersebut, koalisi besar dipaparkan sebagai pilihan untuk memperluas kebersamaan politik dalam mendorong perbaikan, sesuai dengan maksud yang disampaikan Prabowo.
Untuk menanggapi anggapan bahwa kabinet Indonesia tidak efisien, Prabowo menggunakan perbandingan mengenai skala wilayah dan jumlah penduduk. Ia menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa dan ukuran fisik yang, menurutnya, sebesar Eropa. Perbandingan tersebut dipakai untuk menekankan besarnya tanggung jawab pemerintahan dalam mengelola negara yang luas dan berpenduduk banyak.
Prabowo kemudian membandingkan susunan pemerintahan Indonesia dengan kondisi di Eropa sebagaimana ia uraikan. Ia menyebut Eropa terdiri atas 30 negara, yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri. Dalam penjelasannya, setiap negara itu mempunyai pejabat dan perangkat pemerintahan, termasuk menteri keuangan, panglima militer, jaksa agung, serta kapolri. Dengan demikian, menurut perbandingan yang disampaikannya, fungsi-fungsi pemerintahan tersebut dijalankan berulang kali di berbagai negara.
Sebaliknya, Prabowo menyatakan Indonesia hanya memiliki satu pemerintahan dan satu kabinet untuk mengurus seluruh wilayahnya. Kontras banyaknya pemerintahan di Eropa dan satu kabinet di Indonesia menjadi pokok argumennya dalam membantah penilaian bahwa kabinet Indonesia terlalu besar atau tidak efisien. Ia mengajak publik melihat jumlah anggota kabinet dalam konteks skala negara serta cakupan tugas yang harus ditangani, bukan semata-mata melalui perbandingan sederhana dengan negara yang wilayah atau penduduknya lebih kecil.
Seluruh angka dan gambaran tersebut merupakan perbandingan yang disampaikan Prabowo untuk menjelaskan pandangannya tentang kebutuhan struktur pemerintahan. Pernyataan mengenai hampir 300 juta penduduk, ukuran Indonesia yang disebut setara Eropa, serta 30 negara dengan perangkat pejabat masing-masing berfungsi sebagai dasar retoris dalam penjelasannya. Ia tidak sedang menyajikan perincian administratif tiap negara Eropa, melainkan menyoroti perbedaan kumpulan banyak pemerintahan dan satu pemerintahan nasional.
Melalui kerangka itu, Prabowo berupaya menunjukkan bahwa jumlah pejabat di kabinet perlu dinilai berdasarkan beban koordinasi dan skala pekerjaan pemerintahan. Baginya, satu kabinet harus mengoordinasikan urusan negara yang sangat luas, sedangkan gambaran Eropa yang ia sampaikan mencakup banyak kabinet dan jabatan serupa. Perbandingan tersebut menjadi bagian dari penjelasannya mengenai alasan menghimpun koalisi besar dalam pemerintahan, sekaligus respons terhadap kritik atas efisiensi susunan kabinet.
Prabowo menyampaikan bahwa kemampuan pemerintah menghadapi berbagai bencana alam ditopang oleh kekompakan banyak pihak. Menurut penjelasannya, persoalan bencana tidak ditangani oleh satu unsur saja, melainkan memerlukan kerja bersama di lingkungan pemerintahan dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Ia mengaitkan kebersamaan tersebut dengan upaya pemerintah menangani sejumlah kejadian alam. Pernyataan itu sekaligus menjadi gambaran tentang alasan pentingnya koordinasi ketika menghadapi situasi yang menuntut perhatian bersama. Dalam pandangannya, banyaknya pihak yang bergerak secara selaras dapat membantu pemerintah menghadapi tantangan yang beragam, meskipun ia tidak menyebut rincian langkah yang dilakukan dalam setiap kejadian.
Sejumlah contoh yang dikemukakan Prabowo mencakup penanganan bencana di Sumatera bagian utara, gempa bumi, peristiwa terkait Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan. Penyebutan contoh-contoh tersebut menunjukkan rentang jenis bencana yang menjadi perhatian dalam penjelasannya, dari kejadian geologis hingga kebakaran yang berkaitan dengan hutan dan lahan. Ia menyatakan bahwa pemerintah mampu menangani berbagai peristiwa itu berkat kekompakan banyak pihak. Namun, contoh tersebut disampaikan sebagai bagian dari klaim mengenai kerja bersama, bukan sebagai uraian terperinci tentang proses, hasil, atau kondisi masing-masing penanganan. Karena itu, penekanannya berada pada peran koordinasi dan keterlibatan banyak unsur dalam menghadapi persoalan bencana.
Prabowo juga mengakui bahwa pemerintah belum merasa puas terhadap apa yang telah dilakukan. Pengakuan ini memberi konteks penting pada pernyataannya mengenai kemampuan menangani bencana: klaim tentang kekompakan tidak berarti pemerintah menganggap seluruh upaya sudah sempurna. Ia menyebut pemerintah masih belajar, sehingga pengalaman menghadapi berbagai kejadian dapat menjadi bagian dari proses untuk memahami tantangan yang ada. Sikap tersebut disampaikan berdampingan dengan contoh bencana di Sumatera bagian utara, gempa bumi, peristiwa terkait Krakatau, dan kebakaran hutan serta lahan.
Baca juga: Prabowo Soroti Capaian Dua Tahun Pemerintahan dan Penindakan Penyelundupan | Menteri dan Wamen Tiba dengan Maung Putih di Sidang Kabinet Dua Tahun Pemerintahan Prabowo | Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rocky Gerung Beri Penilaian dengan Isyarat Finger Heart
