Jakarta | Dampak kesehatan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera membutuhkan penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan menjangkau warga di wilayah terdampak. Asap dapat mengganggu aktivitas sehari-hari serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu, respons pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan setelah warga jatuh sakit, tetapi juga pada kesiapan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar agar masyarakat memperoleh perlindungan sedini mungkin.
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan di Jakarta pada Sabtu, 17 Oktober, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menekankan perlunya respons darurat terpadu pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi tersebut penting agar langkah penanganan di lapangan selaras dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah dapat menyampaikan perkembangan serta kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah pusat mengoordinasikan dukungan yang diperlukan. Dengan alur kerja yang jelas, bantuan dapat diarahkan secara lebih tepat dan tidak terlambat sampai kepada warga.
Sugiono juga mengingatkan bahwa kebutuhan medis dan logistik perlu dipenuhi secepat mungkin agar masyarakat terdampak terlindungi. Ketersediaan perlengkapan kesehatan dan dukungan operasional menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan, khususnya ketika kondisi asap atau dampak kebakaran berubah. Kecepatan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat membantu petugas memberikan layanan kepada warga yang memerlukan pemeriksaan maupun penanganan, sekaligus mendukung upaya menjaga akses kesehatan di daerah terdampak.
Sejalan dengan arahan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta percepatan distribusi logistik medis serta penyiapan layanan kesehatan darurat. Pelaksanaannya perlu dilakukan melalui kerja sama dengan dinas kesehatan setempat, yang memahami situasi di lapangan dan dapat membantu menentukan lokasi serta kebutuhan prioritas. Sinergi kementerian, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan diharapkan membuat layanan lebih siap saat dibutuhkan. Dengan koordinasi yang konsisten, distribusi bantuan dan pengoperasian layanan darurat dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla serta kondisi kesehatan masyarakat di Kalimantan dan Sumatera.
Menteri Kesehatan menginstruksikan penguatan pasokan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terdampak asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan. Dukungan logistik diarahkan untuk membantu fasilitas kesehatan merespons meningkatnya risiko gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lain. Kementerian Kesehatan menyiapkan pengiriman tambahan 500 ribu masker untuk setiap provinsi terdampak. Masker tersebut diharapkan dapat membantu melindungi warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta, saat kualitas udara memburuk. Penyaluran perlu dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain masker, pemerintah pusat menyiapkan konsentrator oksigen dan obat-obatan untuk mendukung penanganan pasien. Jumlah dan jenis obat akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, berdasarkan kondisi lapangan dan ketersediaan persediaan di fasilitas kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan bantuan lebih tepat sasaran, mengingat tingkat paparan asap serta jumlah warga terdampak dapat berbeda antarkabupaten dan provinsi. Logistik kesehatan tersebut tidak boleh tertunda, terutama ketika permintaan layanan meningkat dan akses masyarakat terhadap pertolongan medis menjadi semakin penting. Karena itu, koordinasi Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit, dan fasilitas layanan primer diperlukan sejak proses pendataan hingga distribusi.
Pemerintah daerah juga diminta memberikan dukungan agar pengiriman dan pemenuhan kebutuhan berjalan cepat. Dukungan dapat mencakup pemetaan kebutuhan, kelancaran distribusi, serta penyampaian informasi kepada warga mengenai lokasi layanan dan cara mengaksesnya. Di tingkat pelayanan dasar, seluruh puskesmas di wilayah terdampak diinstruksikan membuka layanan rumah oksigen. Puskesmas juga perlu memastikan ketersediaan obat, terutama untuk menangani infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare. Kedua gangguan tersebut perlu diantisipasi selama kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat terganggu. Dengan layanan yang siap, tenaga kesehatan dapat melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan awal, dan merujuk pasien yang memerlukan perawatan lanjutan. Kesiapan masker, oksigen, obat, serta layanan puskesmas menjadi bagian penting dari respons kesehatan terhadap karhutla, sekaligus membantu menjaga akses warga terhadap pertolongan selama kabut asap berlangsung.
Ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan, imbauan agar masyarakat tetap berada di dalam rumah dapat menyulitkan kelompok rentan untuk mengakses layanan kesehatan rutin. Untuk menjaga pelayanan tetap berjalan, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan tenaga kesehatan setempat menyiagakan layanan posyandu dari rumah ke rumah. Petugas mendatangi warga yang membutuhkan, sehingga pemeriksaan dan pendampingan dasar dapat diberikan tanpa mengharuskan mereka bepergian ke fasilitas kesehatan.
Layanan jemput bola ini secara khusus menyasar anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Anak-anak tetap memerlukan pemantauan tumbuh kembang serta perhatian terhadap gejala gangguan pernapasan. Ibu hamil perlu memperoleh pemeriksaan dan informasi kesehatan yang berkelanjutan, sedangkan lansia mungkin lebih berisiko mengalami dampak paparan asap atau memiliki penyakit penyerta. Dengan kunjungan langsung, tenaga kesehatan dapat menilai kondisi warga, menyampaikan anjuran pencegahan, dan membantu mengarahkan mereka ke layanan lanjutan apabila ditemukan keluhan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Pelaksanaan kunjungan perlu menyesuaikan kondisi wilayah dan keselamatan petugas. Koordinasi pemerintah daerah, kader, organisasi masyarakat, dan fasilitas kesehatan membantu menentukan warga yang perlu diprioritaskan serta memastikan informasi kesehatan tersampaikan secara tepat. Warga juga dapat menyampaikan keluhan atau kebutuhan obat kepada petugas yang datang, sembari mengikuti arahan terkait perlindungan dari asap. Upaya ini bukan pengganti seluruh pemeriksaan di fasilitas kesehatan, tetapi menjadi cara untuk mempertahankan akses dasar ketika mobilitas warga perlu dibatasi.
Perhatian layanan kesehatan juga mencakup petugas pemadam kebakaran yang bekerja di lapangan. Menteri Kesehatan meminta tenaga kesehatan memberikan pertolongan kepada petugas pemadam yang membutuhkan layanan medis saat bertugas. Paparan asap, kelelahan, atau kondisi darurat lain dapat memerlukan respons cepat; karena itu, tenaga kesehatan diharapkan siap membantu sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku. Dukungan tersebut penting agar mereka memperoleh penilaian dan penanganan yang dibutuhkan, sekaligus menjaga keselamatan personel yang berupaya memadamkan kebakaran. Dengan menjangkau warga rentan dan mendukung petugas lapangan, respons kesehatan dapat tetap hadir di tengah situasi karhutla.Kementerian Kesehatan kembali menerjunkan tim Pusat Krisis Kesehatan untuk memantau respons kesehatan di tengah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pemantauan ini mencakup penyaluran bantuan, operasional rumah oksigen, serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Kehadiran tim pusat diharapkan memberi gambaran langsung mengenai pelaksanaan dukungan kesehatan di lapangan, termasuk apakah bantuan dan layanan yang tersedia telah menjawab kebutuhan warga.
Koordinasi dilakukan bersama tujuh wilayah yang terlibat dalam penanganan, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi tersebut melibatkan kepala dinas kesehatan tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Kepala puskesmas dan kepala unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan juga menjadi peserta. Pertemuan lintas wilayah ini menjadi ruang untuk memantau perkembangan, menyampaikan kondisi setempat, dan menyelaraskan informasi tentang dukungan yang diperlukan.
Selain berkoordinasi, tim Pusat Krisis Kesehatan turun langsung untuk mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat. Langkah ini memungkinkan tim memperoleh informasi dari daerah terdampak, bukan hanya mengandalkan laporan koordinasi. Kondisi warga, akses terhadap bantuan, dan pelaksanaan operasional rumah oksigen menjadi bagian dari hal-hal yang dipantau. Informasi lapangan tersebut dapat membantu menggambarkan kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait dalam memberikan dukungan kesehatan.
Pemantauan bantuan dan kunjungan langsung juga membantu menghubungkan kebutuhan daerah dengan koordinasi di tingkat pusat.
Baca juga: Kristomei Pimpin Langsung Penanganan Darurat Karhutla di Sumatera Selatan | Penyelidikan Karhutla di Kalimantan Utara, Kencana Agri Sampaikan Sikap | Kemenkes Tambah Bantuan Medis untuk Tujuh Provinsi Terdampak Karhutla
