Jakarta | Pemerintah sedang menyiapkan usulan penyaluran penggajian aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rencana tersebut menempatkan koperasi desa dan kelurahan sebagai saluran yang dapat digunakan dalam proses pembayaran gaji ASN. Namun, skema ini masih berada pada tahap pematangan dan belum dapat dipahami sebagai mekanisme yang sudah ditetapkan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Keterlibatan kementerian itu menjadi bagian dari pembahasan usulan sebelum skema dapat dijalankan. Ferry menyebut rencana tersebut ditargetkan dapat terealisasi dalam waktu dekat, tetapi pernyataan itu tidak menetapkan tanggal dimulainya pelaksanaan. Karena itu, target tersebut perlu dibedakan dari keputusan final mengenai kapan pembayaran melalui koperasi akan berlangsung.
Pada 19 Oktober 2026, Ferry menyampaikan keterangan itu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Koperasi masih mematangkan mekanisme penyaluran penggajian tersebut. Artinya, berbagai aspek pelaksanaan masih dibahas, dan belum ada rincian mekanisme yang dapat dipastikan dari keterangan yang disampaikan. Informasi yang tersedia sejauh ini mencakup arah usulan, pihak yang telah menerima usulan, serta status pembahasannya.
Dengan demikian, rencana pembayaran gaji ASN melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum menjadi skema operasional yang berlaku. Usulan telah diteruskan ke Kementerian Keuangan, sementara Kementerian Koperasi masih menyusun dan mematangkan mekanismenya. Meski pemerintah menargetkan realisasi dalam waktu dekat, belum tersedia kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun cara teknis penggajian akan dilakukan. Perkembangan berikutnya bergantung pada proses pembahasan dan penetapan mekanisme oleh pihak terkait. Untuk saat ini, PNS dan PPPK dapat melihatnya sebagai rencana yang masih diproses, bukan perubahan yang sudah berlaku dalam sistem pembayaran gaji mereka.
Bahan sumber yang tersedia belum menyebutkan berapa besar dana yang secara khusus akan diterima Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, belum ada angka yang dapat dipakai untuk memastikan nilai pembayaran, jumlah koperasi penerima, maupun porsi dana yang mungkin dikelola melalui skema tersebut. Rencana mekanisme pembayaran masih dimatangkan, sehingga rincian alokasi dan tata cara penyalurannya perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut.
Ketidakjelasan angka khusus untuk koperasi perlu dibedakan dari data realisasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi belanja pegawai merupakan angka agregat yang mencakup berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran pemerintah, bukan hanya pembayaran gaji yang direncanakan melalui skema Kopdes Merah Putih. Data tersebut dapat menggambarkan belanja pemerintah secara keseluruhan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya dana yang telah dialokasikan atau akan disalurkan kepada koperasi.
Dengan demikian, angka belanja pegawai APBN tidak tepat diperlakukan sebagai nilai dana yang akan diterima Kopdes Merah Putih. Belanja itu dapat mencakup pembayaran untuk kelompok pegawai dan komponen pengeluaran lain sesuai klasifikasi anggaran, sedangkan usulan pelibatan koperasi merupakan mekanisme tersendiri yang masih memerlukan kejelasan. Tanpa rincian resmi mengenai sumber anggaran, dasar hukum, besaran alokasi, serta alur penyaluran, belum dapat dipastikan bagaimana hubungan realisasi belanja pegawai dan rencana pembayaran melalui koperasi.
Informasi yang tersedia juga tidak mendukung kesimpulan bahwa seluruh anggaran belanja pegawai, atau seluruh belanja gaji ASN, akan dibayarkan melalui skema baru tersebut. Cakupan penerima, jenis pembayaran, dan pembagian tanggung jawab pemerintah dan koperasi masih perlu diterangkan secara terbuka. Sampai ada ketentuan dan angka resmi, pembaca sebaiknya membedakan data belanja pegawai secara nasional dari dana khusus yang mungkin kelak dikelola koperasi. Pemisahan ini penting agar angka agregat APBN tidak disalahartikan sebagai komitmen pendanaan bagi Kopdes Merah Putih.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025 mencatat realisasi belanja pegawai sebesar Rp501,04 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 96,09% dari anggaran belanja pegawai yang ditetapkan sebesar Rp521,45 triliun. Dengan demikian, penyerapan anggaran untuk pos ini mendekati pagu yang tersedia, meskipun masih terdapat selisih nilai anggaran dan realisasi pada akhir tahun.
Dibandingkan dengan 2024, realisasi belanja pegawai pada 2025 meningkat Rp36,18 triliun atau 7,78%. Pada tahun sebelumnya, nilai realisasi tercatat Rp464,85 triliun. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan pegawai bertambah secara nominal dalam periode satu tahun. Angka ini merupakan gambaran agregat belanja pegawai pemerintah pusat sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan, bukan rincian mengenai alokasi bagi setiap program atau mekanisme pembayaran tertentu.
Data tersebut memberi konteks mengenai besarnya belanja pegawai dalam APBN dan skala sumber daya yang dikelola pemerintah untuk membiayai kebutuhan terkait aparatur. Namun, angka Rp501,04 triliun tidak dapat langsung dikaitkan dengan rencana penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Laporan BPK menyajikan realisasi pada pos belanja pegawai secara keseluruhan, sedangkan informasi itu tidak memisahkan nilai yang mungkin disalurkan melalui koperasi, desa, atau saluran pembayaran lain.
Karena itu, realisasi belanja pegawai perlu dibaca sebagai data fiskal nasional, bukan sebagai bukti bahwa dana tertentu telah disiapkan atau dialihkan untuk Kopdes. Untuk mengetahui skema pembayaran gaji ASN melalui koperasi, diperlukan keterangan tersendiri mengenai rancangan kebijakan, dasar anggaran, cakupan peserta, serta mekanisme pelaksanaannya. Selama rincian tersebut belum tersedia dalam data pemeriksaan, besarnya belanja pegawai hanya menjadi latar untuk memahami skala pengeluaran pemerintah, bukan ukuran dana Kopdes.
Rincian belanja aparatur negara dalam anggaran 2025 memperlihatkan kenaikan pada sejumlah pos dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) tercatat sebesar Rp94,90 triliun, sementara pada 2024 nilainya Rp94,47 triliun. Dengan demikian, terdapat peningkatan Rp0,43 triliun. Perubahan ini relatif terbatas jika dibandingkan dengan besaran total pos tersebut, tetapi tetap menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.
Kenaikan lebih besar terlihat pada belanja gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pada 2025, anggaran untuk pos ini mencapai Rp12,55 triliun, naik dari Rp6,66 triliun pada 2024. Selisihnya sebesar Rp5,89 triliun, sehingga nilai pada 2025 hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya perubahan tersebut dapat dibaca sebagai perkembangan penting dalam kebutuhan belanja untuk kelompok PPPK, meskipun angka ini sendiri tidak menjelaskan faktor penyebab kenaikannya.
Belanja asuransi kesehatan juga meningkat. Anggaran yang tercatat untuk 2025 sebesar Rp13,89 triliun, dibandingkan Rp12,58 triliun pada 2024. Artinya, terdapat kenaikan Rp1,31 triliun. Pos ini merupakan bagian lain dari pengeluaran terkait aparatur, di luar gaji dan tunjangan yang disebutkan secara terpisah. Perbandingan tahunan membantu menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan kesehatan turut bertambah dalam rancangan belanja 2025.
Adapun belanja pensiun dan uang tunggu pada 2025 mencapai Rp166,50 triliun, lebih tinggi daripada Rp160,52 triliun pada 2024. Kenaikannya sebesar Rp5,98 triliun. Nilai pos pensiun dan uang tunggu ini lebih besar dibandingkan masing-masing pos gaji dan tunjangan PNS, PPPK, maupun asuransi kesehatan yang dirinci di atas. Karena itu, pembacaan anggaran perlu membedakan pengeluaran bagi aparatur aktif dari kewajiban pensiun dan uang tunggu. Data yang tersedia menyebut adanya pos tunjangan khusus, tetapi tidak menyertakan nilai atau rincian lebih lanjut.
Baca juga: Sultan HB X Tunggu Kejelasan Rencana Penyaluran Gaji ASN lewat Kopdes Merah Putih | Kopdes Merah Putih Disiapkan sebagai Jalur Pembayaran Gaji dan Pensiun ASN | Skema Bansos melalui Koperasi Merah Putih Masih Menunggu Pemantapan
