Survei PPI: Mayoritas Responden Setuju Reshuffle Kabinet Merah Putih

oleh -41 Dilihat
oleh
Survei PPI: Mayoritas Responden Setuju Reshuffle Kabinet Merah Putih

Jakarta | Survei terbaru yang dilakukan Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung pergantian menteri dalam Kabinet Merah Putih. Dalam temuan tersebut, sebanyak 62,2 persen menyatakan setuju terhadap reshuffle kabinet. Angka ini menjadi bagian utama dari hasil survei nasional yang mengukur evaluasi publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, 14,7 persen responden menyatakan tidak setuju terhadap pergantian menteri. Sementara itu, 23,1 persen tidak memberikan jawaban. Dengan demikian, dukungan terhadap reshuffle tercatat lebih besar dibandingkan penolakan, sedangkan hampir seperempat responden belum menyampaikan pilihan atau pendapatnya dalam survei tersebut. Persentase yang dipaparkan menggambarkan sikap responden atas pertanyaan mengenai pergantian menteri, bukan rincian mengenai nama pejabat atau kementerian yang dimaksud.

Hasil itu dipaparkan oleh Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, dalam peluncuran survei nasional bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Acara peluncuran berlangsung di Jakarta pada Minggu. Informasi yang tersedia menyebutkan angka dukungan, penolakan, dan responden yang tidak menjawab, serta konteks pemaparan hasil tersebut.

Data yang disampaikan tidak merinci alasan responden mendukung pergantian menteri maupun alasan mereka menolaknya. Karena itu, angka 62,2 persen tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan pertimbangan tertentu di balik sikap tersebut. Demikian pula, persentase responden yang tidak setuju tidak menjelaskan apakah penolakan berkaitan dengan kinerja menteri, waktu perubahan, atau faktor lain. Rincian alasan tidak tercantum dalam keterangan hasil yang dipaparkan.

Keterangan mengenai peluncuran juga hanya menyebutkan bahwa acara berlangsung pada Minggu di Jakarta, tanpa mencantumkan tanggalnya. Temuan survei ini memberikan gambaran umum tentang sikap responden terhadap reshuffle, tetapi tidak memuat rincian lebih jauh mengenai dasar pilihan mereka. Dengan demikian, hasil yang dapat dilaporkan secara langsung adalah mayoritas responden menyatakan setuju, sementara sebagian lainnya menolak atau tidak menjawab.

Dalam hasil survei PPI mengenai penilaian terhadap kinerja pejabat Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas. Sebanyak 15,4 persen responden menempatkannya sebagai pejabat dengan kinerja paling menonjol. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi di nama-nama yang masuk dalam daftar penilaian survei.

Di urutan kedua terdapat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dengan persentase sebesar 14,5 persen. Selisih kedua pejabat itu tercatat 0,9 poin persentase. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada di posisi ketiga, memperoleh penilaian dari 6 persen responden. Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian responden tersebar pada sejumlah pejabat, dengan tingkat dukungan yang berbeda.

Posisi Andi Amran di urutan teratas dapat dibaca sebagai gambaran persepsi responden terhadap kinerja pejabat dalam pemerintahan. Namun, persentase tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik penilaian, ataupun membuktikan bahwa seluruh responden memiliki pandangan yang sama. Hasil survei merupakan potret pendapat yang dihimpun melalui metode dan periode pengumpulan data tertentu, sehingga pemaknaannya perlu mempertimbangkan informasi mengenai cakupan responden serta tata cara pelaksanaan survei.

Perbedaan angka tiga nama teratas juga memperlihatkan jarak yang cukup nyata posisi ketiga dan dua posisi pertama. Erick Thohir memperoleh 6 persen, kurang dari separuh persentase yang dicatat Teddy Indra Wijaya. Meski demikian, urutan ini hanya menggambarkan hasil penilaian dalam survei PPI, bukan ukuran menyeluruh atas seluruh aspek pekerjaan masing-masing pejabat. Kinerja kementerian maupun pejabat publik dapat dinilai melalui beragam indikator, termasuk pelaksanaan program, pelayanan kepada masyarakat, dan pencapaian kebijakan.

Dengan demikian, hasil penilaian tersebut memberikan konteks tambahan dalam membaca pandangan publik terhadap jajaran kabinet. Andi Amran Sulaiman memimpin daftar dengan 15,4 persen, disusul Teddy Indra Wijaya dengan 14,5 persen, dan Erick Thohir dengan 6 persen. Angka-angka ini dapat menjadi bahan pembahasan mengenai persepsi publik, tetapi sebaiknya disandingkan dengan rincian metodologi dan indikator survei agar kesimpulan yang ditarik tetap proporsional.

Dalam daftar pejabat yang berada pada urutan berikutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf tercatat memperoleh 4,5 persen. Angka tersebut menempatkannya di atas sejumlah nama lain yang disebutkan setelahnya dalam susunan hasil survei. Setelah Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memperoleh 3,2 persen. Berikutnya, Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait tercatat meraih 2,1 persen.

Urutan selanjutnya mencakup Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan angka 1,5 persen. Di bawahnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperoleh 1,1 persen. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tercatat meraih 0,9 persen, sedangkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani memperoleh 0,8 persen. Ketujuh angka itu disajikan berurutan dari persentase yang lebih besar menuju persentase yang lebih kecil.

Dengan demikian, nama-nama tersebut melengkapi deretan pejabat yang tercantum pada bagian berikutnya dalam daftar. Saifullah Yusuf menjadi yang tertinggi di tujuh pejabat ini, dengan perolehan 4,5 persen. Bahlil Lahadalia berada pada urutan berikutnya dengan 3,2 persen, disusul Maruarar Sirait sebesar 2,1 persen. Tito Karnavian tercatat memperoleh 1,5 persen, sementara Zulkifli Hasan meraih 1,1 persen. Dua angka paling kecil dalam daftar ini adalah perolehan Prasetyo Hadi sebesar 0,9 persen dan Rosan Roeslani sebesar 0,8 persen.

Data tersebut mencantumkan setiap nama bersama persentasenya, sehingga posisi masing-masing dapat dibaca sesuai urutan yang dilaporkan. Rentang angka dalam daftar ini dimulai dari 4,5 persen untuk Saifullah Yusuf dan berakhir pada 0,8 persen untuk Rosan Roeslani. Di keduanya tercantum Bahlil Lahadalia, Maruarar Sirait, Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, dan Prasetyo Hadi, masing-masing dengan angka sebagaimana disebutkan. Penyebutan ini menggambarkan bagian lanjutan daftar sepuluh besar, tanpa mengubah angka yang tercantum untuk tiap pejabat.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan serangkaian perombakan dalam Kabinet Merah Putih. Informasi dalam sumber mencatat bahwa perubahan susunan pemerintahan tersebut berlangsung bertahap, bukan hanya dalam satu kesempatan. Hingga 15 Oktober 2026, perombakan itu disebut telah terjadi dalam sembilan gelombang. Catatan tersebut memberi gambaran mengenai rentang dan cakupan perubahan jabatan sejak awal masa pemerintahan Prabowo, sekaligus menjadi konteks bagi pembahasan mengenai pandangan responden terhadap reshuffle kabinet.

Perubahan yang tercatat tidak terbatas pada pergantian menteri. Sumber juga menyebut posisi wakil menteri, pejabat kepresidenan, pimpinan lembaga, serta pejabat tinggi di lingkungan TNI dan Polri sebagai bagian dari rangkaian perombakan. Dengan cakupan seperti itu, istilah reshuffle dalam konteks ini merujuk pada penataan sejumlah jabatan pemerintahan dan kepemimpinan lembaga, bukan semata-mata perubahan komposisi menteri. Sembilan gelombang tersebut menandai beberapa tahap penyesuaian personel selama periode yang disebutkan, meskipun sumber tidak merinci dalam ringkasan ini nama seluruh pejabat maupun tanggal setiap perubahan.

Riwayat itu penting dibaca sebagai latar kronologis ketika survei mengenai persetujuan publik terhadap perombakan kabinet diberitakan. Survei PPI yang menjadi pokok pembahasan melaporkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap reshuffle Kabinet Merah Putih. Namun, informasi mengenai sembilan gelombang perubahan jabatan hanya menjelaskan konteks pemerintahan sejak pelantikan pada 2024 sampai batas pencatatan 15 Oktober 2026. Catatan tersebut tidak dengan sendirinya menerangkan alasan responden menyatakan setuju, dan tidak menjadi bukti bahwa frekuensi perombakan menyebabkan hasil survei tertentu.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Puas terhadap Kinerja Prabowo | Koperasi Merah Putih Diproyeksikan Tekan Belanja Warga dan Serap Hasil Desa