JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memilih tidak memberikan komentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yusril menyampaikan sikap tersebut di Jakarta pada Jumat (9/10), ketika ditanya mengenai perkara yang tengah menjadi perhatian publik.
Yusril mengatakan dirinya tidak berada dalam posisi yang tepat untuk menilai atau menanggapi putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa meskipun memiliki latar belakang keilmuan hukum tata negara, keahlian itu tidak serta-merta membuatnya harus memberikan pendapat atas setiap perkara yang diputuskan oleh lembaga peradilan.
Perkara mengenai ijazah Gibran sebelumnya menjadi perhatian karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum. Setelah MK mengeluarkan putusan, berbagai pihak menyampaikan pandangan masing-masing. Namun, Yusril memilih menyerahkan penilaian terhadap substansi perkara kepada lembaga yang berwenang serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses hukum.
Sikap tidak berkomentar itu juga menegaskan pentingnya menjaga batas kedudukan pemerintah dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang membidangi urusan hukum, Yusril menyatakan tidak ingin memberikan penilaian yang dapat ditafsirkan sebagai intervensi terhadap putusan MK. Ia pun meminta agar persoalan tersebut dipahami berdasarkan fakta persidangan, ketentuan hukum, dan putusan resmi yang telah diterbitkan.
Sikap Yusril Ihza Mahendra yang memilih menahan diri dalam menanggapi perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlepas dari posisinya di dalam pemerintahan. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril merupakan bagian dari kabinet yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu, ia mempertimbangkan hubungan kerja serta tata kelola pemerintahan sebelum menyampaikan pandangan mengenai isu yang menyangkut salah satu pimpinan negara.
Dalam struktur pemerintahan, presiden dan wakil presiden bukan hanya figur politik, melainkan juga atasan bagi para menteri yang menjalankan tugas dalam kabinet. Yusril menegaskan posisi tersebut ketika menyebut, “Presiden dan wakil presiden adalah atasan kami.” Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia menempatkan dirinya sebagai anggota kabinet yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati garis komando pemerintahan. Sikap tersebut tidak otomatis berarti ia mengabaikan substansi perkara, tetapi mencerminkan kehati-hatian dalam memberikan tanggapan secara terbuka.
Yusril dan Gibran sama-sama berada dalam kabinet, meskipun dengan kedudukan dan fungsi yang berbeda. Gibran menjalankan tugas sebagai wakil presiden, sedangkan Yusril melaksanakan mandat kementerian koordinator. Hubungan kelembagaan itu membuat setiap komentar perlu disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa persoalan internal atau perkara yang melibatkan pejabat negara sedang dipolitisasi oleh sesama anggota pemerintahan.
Pertimbangan tersebut juga menjelaskan mengapa Yusril tidak terburu-buru mengambil posisi dalam polemik ijazah Gibran. Ia memilih menjaga batas kewenangan sebagai pejabat pemerintah dan opini pribadi terhadap perkara yang sedang menjadi perhatian publik. Dengan tetap berhati-hati, Yusril berupaya mempertahankan profesionalitas, menghormati kedudukannya dalam kabinet, serta memastikan bahwa sikap yang disampaikan tidak mengganggu hubungan kerja para penyelenggara pemerintahan. Pendekatan ini menempatkan isu tersebut dalam kerangka kelembagaan, bukan semata-mata sebagai perdebatan personal atau politik.
Yusril memilih untuk tidak menggantikan proses hukum dengan penilaian pribadi dalam menanggapi perkara terkait ijazah Wakil Presiden Gibran. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dipersoalkan publik perlu ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan diselesaikan melalui pendapat atau kesimpulan sepihak. Menurut pandangan itu, keabsahan dokumen, kedudukan hukum para pihak, serta dalil yang diajukan harus diperiksa melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Yusril menyerahkan penanganan perkara kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk memproses, memeriksa, dan memutusnya. Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga yang dirujuk dalam perkara yang berada dalam lingkup kewenangannya. Setiap permohonan, bukti, dan argumentasi yang disampaikan kepada MK akan dinilai berdasarkan hukum acara serta ketentuan konstitusional yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap perkara tersebut tidak bergantung pada sikap atau pandangan pribadi seorang pejabat.
Selain Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara juga menjadi rujukan karena terdapat perkara yang masih berjalan di lingkungan peradilan tersebut. Proses di PTUN perlu dihormati sampai tahapan pemeriksaan dan pengambilan putusan selesai. Para pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan dalil, bukti, maupun tanggapan sesuai prosedur, sementara majelis hakim akan menilai seluruh materi berdasarkan kewenangannya.
Yusril menegaskan bahwa seluruh putusan MK, serta putusan PTUN yang masih berproses, diserahkan kepada lembaga-lembaga tersebut. Penegasan ini mencerminkan penghormatan terhadap independensi peradilan dan pembagian kewenangan antarlembaga negara. Sikap menunggu proses hukum juga membantu mencegah munculnya kesimpulan prematur, terutama ketika perkara belum memperoleh putusan berkekuatan hukum sesuai jalur yang berlaku. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan persidangan berdasarkan informasi resmi, tanpa mendahului kewenangan lembaga yang sedang menangani perkara.
Sikap menahan diri juga ditunjukkan Yusril ketika ditanya mengenai wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah anggota DPR disebut hendak menempuh langkah tersebut sebagai bagian dari perkembangan politik yang berkaitan dengan polemik ijazah. Namun, Yusril tidak memberikan penilaian ataupun tanggapan substantif mengenai rencana itu. Ia menegaskan bahwa posisinya sebagai menteri membuatnya perlu menjaga batas urusan pemerintahan dan langkah politik yang ditempuh oleh anggota parlemen.
Yusril menyatakan bahwa dirinya tidak dapat memberikan komentar sebagai menteri mengenai rencana pemakzulan tersebut. Pernyataan itu mencerminkan kehati-hatiannya dalam merespons isu yang berpotensi memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan. Alih-alih menyampaikan pendapat pribadi, ia memilih menempatkan pemerintah pada sikap yang mengikuti arahan Presiden mengenai tindakan yang perlu dilakukan.
Menurut Yusril, pemerintah akan menjalankan kebijakan sesuai instruksi Presiden. Dengan demikian, ia tidak ingin mendahului keputusan ataupun mengambil posisi di luar garis yang telah ditetapkan oleh pimpinan pemerintahan. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemakzulan bukanlah perkara yang dapat ia komentari secara bebas dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah.
Ia juga menyebut para anggota DPR yang hendak mengambil langkah pemakzulan sebagai pihak yang sedang menempuh langkah politiknya. Langkah tersebut berada dalam ranah kewenangan dan pertimbangan politik mereka. Sementara itu, Yusril menegaskan bahwa dirinya bersama pemerintah akan tetap mematuhi arahan Presiden. Pernyataan tersebut memperlihatkan pilihan pemerintah untuk tidak berspekulasi, menjaga kehati-hatian, serta menunggu perkembangan sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
