JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi memuat temuan mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming sebagai peserta Pilpres 2024. Putusan tersebut menyebut bahwa Gibran tidak memiliki ijazah sekolah menengah atau dokumen yang dipersamakan dengannya, yang sesuai dengan persyaratan pendidikan untuk pendaftaran peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Temuan ini menjadi bagian penting dari uraian Mahkamah dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh para pemohon.
Persoalan tersebut kemudian menjadi pokok perhatian dalam pembahasan mengenai status pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden. Persyaratan pendidikan merupakan salah satu unsur yang berkaitan dengan kelengkapan pencalonan, sehingga keterangan mengenai dokumen pendidikan Gibran dicantumkan dalam putusan. Namun, pencantuman temuan itu tidak berarti bahwa Mahkamah memerintahkan perubahan terhadap status pencalonan atau mengambil tindakan pemberhentian. Putusan hanya memuat temuan sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan dalam perkara tersebut.
Meskipun temuan mengenai dokumen pendidikan tersebut tercantum dalam putusan, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan para pemohon. Penolakan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan melalui perkara tersebut. Selain itu, para pemohon juga dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat untuk mengajukan permohonan sebagaimana diperiksa oleh Mahkamah. Dengan demikian, temuan mengenai persyaratan pendidikan Gibran tetap tercatat dalam putusan, tetapi gugatan yang meminta tindak lanjut atas persoalan tersebut tidak diterima untuk menghasilkan tindakan sebagaimana dikehendaki para pemohon. Fakta itu menjadi dasar untuk membedakan isi temuan Mahkamah dan hasil akhir pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai posisi wakil presiden memiliki arti strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jabatan tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai pendamping presiden dalam menjalankan pemerintahan, melainkan menjadi bagian penting dari mekanisme konstitusional untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan nasional. Keberadaan wakil presiden diperlukan agar negara tetap memiliki figur yang dapat menjalankan fungsi kepresidenan ketika keadaan tertentu menghalangi presiden melaksanakan tugasnya.
Menurut Feri, wakil presiden dapat berperan sebagai pengganti presiden apabila kepala negara berhalangan tetap. Dalam kondisi demikian, wakil presiden tidak hanya mengambil alih tanggung jawab administratif, tetapi juga tampil sebagai representasi pemimpin pemerintahan untuk memastikan roda negara tetap berjalan. Peran itu menunjukkan bahwa kedudukan wakil presiden berkaitan langsung dengan stabilitas pemerintahan dan pelaksanaan amanat konstitusi. Karena itu, syarat pencalonan, pemilihan, serta kelayakan pejabat yang menduduki posisi tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik yang besar.
Feri menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa kondisi menjadi berbahaya bagi hukum tata negara apabila pejabat yang menjalankan fungsi kepresidenan ternyata tidak memenuhi persyaratan. Pernyataan itu menempatkan pemenuhan persyaratan sebagai unsur mendasar, bukan sekadar persoalan administratif atau formalitas politik. Apabila legitimasi pejabat yang menjalankan kewenangan kepresidenan dipersoalkan, dapat muncul ketidakpastian mengenai keabsahan keputusan dan tindakan pemerintahan yang diambilnya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai dokumen pendidikan dan kelayakan wakil presiden perlu dilihat dalam kerangka perlindungan terhadap tertib konstitusional, kesinambungan pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Dalam membahas kemungkinan pemberhentian presiden atau wakil presiden pada masa jabatan, Feri merujuk pada sejumlah ketentuan dalam UUD 1945, terutama Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Rujukan tersebut digunakan untuk menjelaskan persyaratan pencalonan, batas masa jabatan, serta mekanisme apabila terjadi kekosongan atau persoalan serius dalam penyelenggaraan jabatan. Karena itu, ketentuan konstitusional tersebut menjadi kerangka untuk memahami wacana yang muncul, bukan dengan sendirinya merupakan penetapan bahwa seorang pejabat harus diberhentikan.
Berdasarkan uraian Feri, terdapat kategori alasan yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian, yakni pelanggaran hukum atau perbuatan tercela. Pelanggaran hukum yang disebut dalam keterangannya mencakup suap, korupsi, dan pengkhianatan terhadap negara. Di samping itu, perbuatan tercela juga dipandang sebagai alasan yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan seseorang untuk tetap menjalankan mandat sebagai presiden atau wakil presiden. Penjelasan tersebut menempatkan persoalan pada ranah dugaan, pembuktian, dan prosedur konstitusional yang berlaku.
Kategori lainnya berkaitan dengan keadaan ketika seseorang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Syarat tersebut dapat dipahami sebagai persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi sejak pencalonan dan tetap relevan ketika jabatan sedang dijalankan. Apabila muncul persoalan mengenai keabsahan atau terpenuhinya syarat itu, penilaiannya tentu memerlukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum, bukti, dan kewenangan lembaga yang berwenang.
Dengan demikian, rujukan terhadap Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UUD 1945 dalam keterangan Feri berfungsi menerangkan kemungkinan dasar konstitusional bagi pemberhentian, termasuk dalam konteks jabatan wakil presiden. Ketentuan itu tidak secara otomatis menyimpulkan adanya pelanggaran atau memastikan terjadinya pemberhentian. Pandangan tersebut perlu dibaca sebagai penjelasan mengenai kategori alasan dan jalur konstitusional yang mungkin relevan, sementara penerapannya tetap bergantung pada proses resmi serta penilaian lembaga yang memiliki kewenangan.
Menurut pandangan Feri, dugaan persoalan pada dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang menyeluruh. Penyelidikan tersebut penting untuk menguji keaslian dokumen, menelusuri proses penerbitan dan penggunaannya, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin mengetahui adanya ketidaksesuaian. Pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada temuan administratif, karena fakta mengenai waktu, pihak yang menyerahkan dokumen, dan komunikasi yang menyertainya dapat membantu menjelaskan apakah terdapat unsur kesengajaan.
Feri juga menilai perlu diketahui apakah Gibran mengetahui, membiarkan, atau terlibat dalam upaya pemalsuan dokumen persyaratan tersebut. Penilaian itu tidak dapat didasarkan semata-mata pada dugaan atau keberadaan dokumen yang dipersoalkan. Diperlukan bukti, keterangan saksi, pemeriksaan terhadap lembaga terkait, serta penelusuran alur dokumen agar kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian, prosesnya dapat membedakan pihak yang secara sadar terlibat, pihak yang lalai, dan pihak yang sama sekali tidak mengetahui persoalan tersebut.
Apabila keterlibatan Gibran kelak terbukti melalui penyelidikan dan proses hukum yang sah, Feri menyebut kemungkinan adanya kaitan dengan perbuatan tercela. Temuan semacam itu juga berpotensi memengaruhi penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat kelayakan seseorang sebagai wakil presiden. Namun, bahan yang tersedia baru memuat kebutuhan untuk melakukan penyelidikan dan pendapat mengenai kemungkinan konsekuensinya. Belum terdapat hasil penyelidikan, keputusan resmi, ataupun penetapan mengenai pemberhentian. Karena itu, isu tersebut perlu ditempatkan sebagai dugaan yang masih harus diuji, bukan sebagai kepastian bahwa pemakzulan telah dimulai, telah diputuskan, atau pasti akan terjadi.
