Kabupaten Bogor | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan bahwa video yang beredar memperlihatkan penyidik menjemput paksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penjelasan tersebut di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa peristiwa dalam video itu bukan penjemputan paksa terhadap Nusron. Budi juga menyatakan rekaman tersebut bukan dokumentasi tim KPK yang membawa Nusron. Dengan demikian, KPK secara langsung menyangkal narasi yang mengaitkan video tersebut dengan tindakan penyidik terhadap menteri itu.
Pernyataan Budi membatasi klarifikasi pada dua hal utama: video itu bukan peristiwa jemput paksa, dan bukan rekaman tim KPK yang membawa Nusron Wahid. Penegasan ini penting untuk membedakan klaim yang beredar dari keterangan resmi juru bicara lembaga antirasuah. Publikasi video atau narasi yang menyertainya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu peristiwa berlangsung sebagaimana diklaim. Dalam hal ini, KPK menyampaikan bantahan secara terbuka melalui keterangan Budi di Gedung Merah Putih. Tidak ada rincian lain mengenai adegan, waktu perekaman, pihak yang merekam, ataupun asal video dalam keterangan yang disampaikan tersebut.
Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari klarifikasi ini adalah posisi KPK terhadap klaim penjemputan paksa Nusron: lembaga tersebut menyatakan video yang beredar bukan rekaman penyidiknya membawa sang menteri. Keterangan itu tidak menjelaskan isi video secara lebih terperinci ataupun mengidentifikasi sumbernya, sehingga bagian-bagian tersebut tidak dapat dipastikan berdasarkan pernyataan Budi. Pembaca sebaiknya membedakan klaim yang beredar dari keterangan resmi yang telah disampaikan, serta tidak menarik kesimpulan tambahan tentang asal atau konteks rekaman. Klarifikasi KPK berfokus pada penolakan terhadap narasi bahwa penyidik melakukan penjemputan paksa terhadap Nusron Wahid.
Perhatian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih tertuju pada tindak lanjut pemanggilan Nusron Wahid. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan suap dalam pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk untuk wilayah Kabupaten Bogor, yang diduga melibatkan proses di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). KPK belum menyampaikan keputusan mengenai bentuk langkah berikutnya terhadap Nusron.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menganalisis alasan ketidakhadiran Nusron dalam pemanggilan yang telah dijadwalkan. Analisis itu diperlukan sebelum penyidik menentukan tindak lanjut yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan dan perkembangan perkara. Dengan demikian, belum ada kepastian bahwa KPK akan langsung mengirimkan panggilan baru atau mengambil tindakan lain.
Menurut Budi, pilihan yang dapat dipertimbangkan masih mencakup penjadwalan ulang pemanggilan maupun langkah lain sesuai hasil analisis penyidik. Namun, ia belum memastikan apakah pemanggilan berikutnya akan disertai surat perintah membawa. KPK juga belum mengumumkan tanggal pemeriksaan baru ataupun menetapkan keputusan final terkait mekanisme pemanggilan tersebut. Informasi yang disampaikan sejauh ini terbatas pada proses penelaahan atas alasan ketidakhadiran.
Budi menyatakan pemanggilan Nusron akan segera ditindaklanjuti setelah penyidik menyelesaikan analisis. Pernyataan itu menunjukkan bahwa proses penentuan langkah masih berlangsung, bukan bahwa KPK telah memastikan penggunaan tindakan tertentu. Penyidik perlu mencermati keterangan mengenai ketidakhadiran sebelum mengatur jadwal atau prosedur pemeriksaan selanjutnya. Karena itu, perkembangan perkara akan bergantung pada hasil analisis internal dan keputusan penyidik setelahnya.
Dalam tahap ini, KPK belum mengonfirmasi adanya panggilan susulan maupun surat perintah membawa. Publikasi mengenai tindak lanjut sebaiknya merujuk pada keterangan resmi lembaga, sebab pilihan langkah masih dikaji. Fokus penyidik tetap pada pemanggilan Nusron untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut. KPK menyatakan akan segera menindaklanjuti pemanggilan, tetapi belum menjelaskan kapan tindakan itu dilakukan atau bentuknya. Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa Nusron akan dijemput paksa ataupun bahwa jadwal pemeriksaan telah ditetapkan ulang.
KPK telah melakukan dua kali pemanggilan terhadap Nusron Wahid sebelum beredarnya video yang memperlihatkan penyidik membawa dirinya. Kedua pemanggilan itu berkaitan dengan proses pemeriksaan yang sedang dijalankan lembaga antirasuah. Namun, Nusron tidak hadir pada kedua kesempatan tersebut. KPK menyampaikan bahwa masing-masing ketidakhadiran disertai alasan yang berbeda, dan alasan itu masih perlu ditelaah sebelum lembaga menentukan langkah berikutnya.
Pemanggilan pertama dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Nusron tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Keterangan mengenai agenda itu menjadi dasar yang disampaikan untuk menjelaskan ketidakhadirannya pada hari pemeriksaan. KPK mencatat alasan tersebut, tetapi pencatatan itu tidak serta-merta berarti alasan tersebut telah dinyatakan patut atau diterima.
KPK kemudian menjadwalkan pemanggilan kedua pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pada kesempatan itu, Nusron kembali tidak hadir. Alasan yang disampaikan kali ini adalah bahwa ia sedang bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, dua jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan KPK belum menghasilkan kehadiran Nusron, sementara keterangan yang diberikan untuk masing-masing tanggal berbeda.
Juru bicara KPK menyatakan lembaga akan menelaah terlebih dahulu kepatutan alasan ketidakhadiran tersebut. Penelaahan itu diperlukan sebelum KPK menetapkan tindak lanjut atas pemanggilan yang belum dipenuhi. Karena proses tersebut masih berjalan, belum ada kesimpulan bahwa alasan Nusron diterima ataupun ditolak. Penjelasan ini juga penting untuk membedakan pencatatan alasan yang disampaikan dan keputusan resmi KPK mengenai kelayakannya. Sampai penelaahan selesai, langkah berikutnya belum dapat dipastikan. KPK dapat menentukan tindakan sesuai hasil evaluasi dan prosedur pemeriksaan yang berlaku, tanpa mendahului penilaian atas kedua alasan itu. Kronologi dua pemanggilan tersebut menjadi konteks bagi publik untuk memahami perkembangan pemeriksaan, sekaligus menghindari anggapan bahwa ketidakhadiran telah otomatis menghasilkan keputusan tertentu dari penyidik.Budi menyampaikan harapan agar Nusron Wahid bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik apabila diminta hadir kembali. Sikap tersebut dinilai penting untuk mendukung proses pemeriksaan yang sedang berjalan, sekaligus membantu KPK memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penanganan perkara. Pemenuhan panggilan juga memberi kesempatan kepada Nusron untuk menjelaskan informasi yang diketahuinya secara langsung kepada penyidik. KPK, menurut Budi, tetap menjalankan pemeriksaan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan perkembangan informasi yang telah dianalisis. Karena itu, kehadiran pihak yang dipanggil diharapkan dapat memperlancar pengumpulan keterangan, tanpa mendahului kesimpulan mengenai perkara maupun peran seseorang di dalamnya.
Keterangan Nusron dipandang relevan karena ia menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Budi menjelaskan bahwa informasi dari Nusron diperlukan untuk membantu penyidik memahami perkara secara utuh, termasuk persoalan yang terjadi dan rangkaian peristiwa yang sedang didalami. Keterangan tersebut dapat memberikan konteks mengenai proses, keputusan, atau hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan, sejauh diketahui oleh yang bersangkutan. Penyidik juga perlu menguji dan mencocokkan setiap keterangan dengan dokumen serta informasi lain yang telah diperoleh. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh penjelasan dari satu pihak, melainkan membangun pemahaman menyeluruh berdasarkan berbagai sumber. Keterangan Nusron dapat membantu memperjelas posisi dan informasi yang relevan dalam proses tersebut.
Selain menggali persoalan utama, penyidik berupaya memahami peran masing-masing tersangka serta pihak lain yang terkait. Budi menekankan bahwa proses itu membutuhkan penjelasan yang lengkap agar hubungan pihak-pihak dan peristiwa yang diperiksa dapat dipetakan secara cermat. Keterangan dari Nusron, apabila diperlukan, menjadi salah satu bahan untuk menyusun gambaran perkara, bukan penetapan mengenai tanggung jawab seseorang.
Baca juga: KPK Tegaskan Video Nusron Wahid Dikawal Petugas Bukan Aksi Jemput Paksa | Imigrasi Konfirmasi Perjalanan Nusron Wahid ke Singapura dan Malaysia | Suahasil Tegaskan Gaji ASN Tetap Dibayarkan dengan Mekanisme Saat Ini
