Jakarta | Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 20–21 Oktober 2026. Proyeksi tersebut mencerminkan pandangan bahwa otoritas moneter kemungkinan memilih menjaga tingkat bunga di tengah tekanan terhadap rupiah dan kebutuhan mempertahankan stabilitas ekonomi. Namun, angka 5,75 persen dalam perkiraan LPEM FEB UI bukan keputusan resmi BI. Keputusan sebenarnya baru dapat diketahui setelah RDG berlangsung dan BI menyampaikan pengumuman resminya.
Tekanan terhadap nilai tukar dapat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi bank sentral ketika menentukan arah kebijakan suku bunga. Dalam situasi rupiah tertekan, mempertahankan suku bunga dapat membantu menjaga daya tarik aset berdenominasi rupiah dan mengelola ekspektasi pasar. Meski demikian, keputusan moneter biasanya mempertimbangkan berbagai indikator secara bersamaan, termasuk perkembangan inflasi, kondisi pertumbuhan ekonomi, serta situasi keuangan domestik dan global. Karena itu, perkiraan LPEM FEB UI perlu dipahami sebagai analisis mengenai kemungkinan langkah BI, bukan kepastian bahwa suku bunga akan tetap pada tingkat tersebut.
Menjelang RDG, pelaku pasar dan masyarakat dapat mencermati perkembangan rupiah serta komunikasi para pembuat kebijakan untuk memahami konteks proyeksi tersebut. Perubahan kondisi ekonomi hingga rapat digelar berpotensi memengaruhi penilaian BI, sehingga hasil akhirnya dapat berbeda dari perkiraan lembaga riset. Suku bunga acuan juga berpengaruh terhadap biaya pinjaman, imbal hasil simpanan, dan keputusan investasi, walaupun dampaknya terhadap produk keuangan tidak selalu terjadi secara langsung atau seragam. Dengan demikian, proyeksi mempertahankan suku bunga 5,75 persen memberi gambaran tentang skenario yang dinilai mungkin oleh LPEM FEB UI untuk RDG 20–21 Oktober 2026, sementara sikap resmi Bank Indonesia tetap menunggu pengumuman setelah rapat.
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu konteks penting dalam menentukan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Pergerakan nilai tukar tidak hanya mencerminkan kondisi pasar valuta asing, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap perekonomian domestik. Ketika tekanan meningkat, risiko arus modal keluar perlu turut diperhitungkan karena perubahan aliran dana dapat menambah permintaan terhadap valuta asing dan memperbesar tantangan dalam menjaga stabilitas rupiah.
Dalam proyeksi Riefky, BI diperkirakan lebih mengutamakan upaya stabilisasi nilai tukar daripada menaikkan suku bunga acuan. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa bank sentral dapat mempertimbangkan berbagai instrumen dan respons untuk meredam gejolak rupiah, tanpa harus segera menempuh pengetatan suku bunga. Kenaikan suku bunga memang berpotensi mendukung daya tarik aset berdenominasi rupiah, tetapi keputusan itu juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan kondisi pembiayaan. Karena itu, tekanan nilai tukar dan risiko keluarnya modal menjadi bagian dari pertimbangan yang lebih luas, bukan satu-satunya penentu kebijakan.
Riefky juga menyampaikan bahwa BI tetap bersiap merespons apabila tekanan terhadap rupiah semakin meningkat. Pernyataan ini menegaskan bahwa sikap mengutamakan stabilisasi bukan berarti bank sentral mengabaikan perkembangan pasar atau menutup kemungkinan penyesuaian kebijakan. Respons dapat dipertimbangkan sesuai dengan tingkat tekanan dan dinamika yang terjadi, termasuk perubahan arus modal serta kondisi eksternal yang memengaruhi pasar keuangan domestik. Dengan demikian, proyeksi tersebut menggambarkan pendekatan yang berhati-hati: BI menjaga rupiah sebagai prioritas, sembari mempertahankan kesiapan untuk bertindak jika situasi memburuk. Perkembangan nilai tukar dan aliran dana investor akan menjadi faktor yang patut dicermati dalam membaca langkah bank sentral berikutnya, termasuk keputusan terkait suku bunga acuan.
Menurut Riefky, Bank Indonesia (BI) menghadapi situasi yang dilematis dalam menentukan arah kebijakan suku bunga acuan. Tekanan dari luar negeri dan perkembangan inflasi di dalam negeri berlangsung bersamaan, sehingga keputusan untuk mempertahankan, menaikkan, atau mengubah suku bunga perlu mempertimbangkan lebih dari satu sasaran. Di satu sisi, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi perhatian karena pelemahan mata uang dapat memengaruhi biaya impor dan memperbesar tekanan harga. Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik juga memerlukan dukungan agar konsumsi serta kegiatan usaha tetap terjaga.
Pengetatan moneter lanjutan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menahan depresiasi rupiah. Suku bunga yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan daya tarik aset keuangan dalam denominasi rupiah dan menjaga kepercayaan terhadap mata uang domestik. Kebijakan tersebut juga dapat membantu mengendalikan tekanan inflasi, terutama apabila pelemahan kurs berisiko diteruskan ke harga barang impor. Namun, efektivitas langkah ini bergantung pada perkembangan faktor eksternal, termasuk arah kebijakan moneter global dan sentimen pasar. Karena itu, kenaikan suku bunga tidak serta-merta menjamin rupiah segera menguat, sementara dampaknya terhadap perekonomian dapat muncul lebih luas.
Pertimbangan lainnya adalah risiko kenaikan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Jika suku bunga meningkat, cicilan kredit dapat bertambah dan akses pembiayaan bisa menjadi lebih mahal. Keadaan ini berpotensi menekan daya beli masyarakat, mengurangi konsumsi, serta membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi atau memperluas produksi. Permintaan domestik yang melemah pada akhirnya dapat menghambat momentum pertumbuhan ekonomi. BI perlu menimbang manfaat menjaga stabilitas rupiah terhadap kemungkinan berkurangnya aktivitas ekonomi dalam negeri. Dengan demikian, keputusan suku bunga membutuhkan penilaian cermat atas tren inflasi, tekanan nilai tukar, dan kekuatan permintaan masyarakat. Riefky menyoroti bahwa ruang kebijakan tidak sederhana: respons yang terlalu ketat dapat membebani pemulihan, sedangkan sikap yang terlalu longgar berisiko memperbesar tekanan terhadap rupiah dan harga. Keseimbangan stabilitas eksternal dan daya tahan ekonomi domestik menjadi inti dilema tersebut.
Tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proyeksi suku bunga acuan Bank Indonesia. Ketika nilai tukar berisiko melemah, bank sentral perlu memperhitungkan kemungkinan bahwa perubahan suku bunga dapat memengaruhi pergerakan modal. Perbedaan tingkat imbal hasil dapat mendorong investor mengalihkan dana, sehingga tekanan pada rupiah berpotensi meningkat apabila arus modal keluar terjadi. Dalam konteks tersebut, mempertahankan suku bunga pada level yang berlaku dapat dipandang sebagai pilihan untuk menjaga keseimbangan stabilitas nilai tukar dan kebutuhan perekonomian domestik.
Namun, menaikkan bunga bukan langkah tanpa konsekuensi. Biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat membebani rumah tangga dan pelaku usaha, sekaligus menahan kegiatan ekonomi ketika pembiayaan menjadi lebih mahal. Dampaknya dapat merambat pada konsumsi maupun investasi, sehingga kebijakan untuk merespons risiko pelemahan rupiah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam negeri. Pertimbangan ini menjelaskan mengapa pilihan menahan suku bunga dapat menjadi bagian dari proyeksi, terutama apabila kenaikan dinilai berisiko memberi tekanan tambahan terhadap aktivitas ekonomi.
LPEM FEB UI memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026. Perkiraan tersebut berkaitan dengan penilaian atas risiko rupiah dan kemungkinan arus modal keluar, serta pertimbangan mengenai dampak pengetatan bunga terhadap ekonomi domestik. Dengan demikian, angka 5,75 persen perlu dipahami sebagai proyeksi LPEM FEB UI untuk rapat yang dijadwalkan pada Oktober 2026, bukan sebagai keputusan BI yang telah diumumkan. Hasil rapat belum dapat disimpulkan dari perkiraan tersebut. Pernyataan ini menggambarkan skenario yang dinilai mungkin berdasarkan pertimbangan yang disebutkan, bukan kepastian mengenai arah kebijakan. Sikap BI pada akhirnya merupakan keputusan tersendiri, sedangkan proyeksi lembaga riset memberi gambaran tentang kemungkinan pilihan kebijakan.
Baca juga: IHSG Melemah 1,31% pada Awal Perdagangan, Tekanan Terbesar Datang dari Sektor Energi | Pemerintah Siapkan Opsi Fiskal untuk Menahan Harga BBM Subsidi hingga Pengujung 2026
