MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perum Bulog menyatakan siap menyalurkan bantuan sosial pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat. Program tersebut dirancang untuk memberikan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Dengan demikian, setiap penerima manfaat akan memperoleh total bantuan 30 kilogram. Jumlah penerima yang tercatat mencapai 33,2 juta orang, sehingga keseluruhan beras yang perlu disalurkan diperkirakan sekitar 996 ribu ton.
Meskipun persiapan telah dilakukan, proses distribusi bantuan beras tersebut belum dimulai. Bulog masih menunggu arahan resmi dari pemerintah mengenai waktu dan mekanisme penyaluran. Perintah tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan agar distribusi dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Karena itu, Bulog belum dapat memastikan kapan bantuan akan mulai diterima oleh masyarakat.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, beras untuk program bantuan tersebut telah disiapkan. Komoditas itu sudah dikemas dan dimasukkan ke dalam karung, sehingga dapat segera didistribusikan setelah pemerintah menerbitkan perintah penyaluran. Kesiapan pengemasan menjadi bagian penting dari persiapan logistik, mengingat jumlah penerima dan volume beras yang harus dikirimkan tersebar di berbagai wilayah.
Rizal menyampaikan keterangan tersebut di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Kamis, 8 Oktober. Pernyataan itu menegaskan bahwa Bulog telah menyiapkan kebutuhan operasional sebelum pelaksanaan program dimulai. Selanjutnya, keputusan pemerintah akan menjadi penentu tahapan distribusi, termasuk waktu pengiriman dan penyaluran kepada penerima manfaat. Dengan menunggu arahan resmi tersebut, Bulog memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan kebijakan yang berlaku dan data penerima yang telah ditetapkan.
Bulog menyatakan cadangan beras nasional yang berada dalam penguasaannya cukup untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan selama tiga bulan. Keyakinan tersebut disampaikan berdasarkan jumlah stok yang tersedia, termasuk beras yang telah tersimpan di berbagai fasilitas pergudangan Bulog. Dengan cadangan yang besar, kebutuhan penyaluran bantuan dinilai tidak akan mengganggu ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Ahmad Rizal Ramdhani menyebut cadangan beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras untuk program bantuan pangan selama tiga bulan diperkirakan berada di bawah 1 juta ton. Perbandingan jumlah stok dan kebutuhan tersebut menunjukkan adanya ruang yang memadai bagi Bulog untuk menyalurkan bantuan tanpa menguras sebagian besar cadangan yang tersedia.
Berdasarkan perkiraan itu, stok Bulog setelah penyaluran dilakukan masih akan tersisa lebih dari 3 juta ton. Sisa cadangan tersebut menjadi penyangga penting bagi ketahanan pangan nasional, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam menghadapi kebutuhan beras pada periode berikutnya. Ketersediaan stok dalam jumlah besar juga memperkuat kesiapan Bulog apabila pemerintah memberikan perintah untuk segera menjalankan program bantuan.
Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan volume cadangan, tetapi juga mencakup ketersediaan beras medium yang diperlukan untuk bantuan pangan. Bulog menyatakan kondisi gudang berada dalam keadaan siap untuk mendukung distribusi beras. Dengan stok yang mencukupi, jenis beras yang sesuai, serta fasilitas penyimpanan yang siap digunakan, Bulog menilai pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan setelah terdapat arahan dari pemerintah.
Penyaluran beras bantuan sebanyak 30 kilogram belum dapat dilakukan karena masih menunggu penyelesaian proses administratif lintas kementerian. Meskipun Bulog telah menyatakan kesiapan untuk menyalurkan bantuan, pelaksanaan di lapangan harus menunggu perintah resmi dari pemerintah. Proses tersebut menjadi tahapan penting agar distribusi memiliki dasar anggaran dan ketentuan yang jelas.
Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keputusan rapat koordinasi terbatas pada akhir September belum dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan. Hasil rapat terlebih dahulu harus dituangkan dalam surat resmi. Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada Sekretariat Negara untuk diproses sesuai mekanisme administrasi pemerintahan. Tahap ini diperlukan sebelum pembahasan dan penetapan anggaran dapat dilanjutkan.
Setelah surat diterima dan diproses melalui Sekretariat Negara, alur penganggaran berlanjut ke Kementerian Keuangan. Kementerian tersebut akan memproses penerbitan anggaran yang menjadi dasar pembiayaan program bantuan beras. Sesudah anggaran dari Kementerian Keuangan terbit, surat akan diteruskan kepada Badan Pangan Nasional. Lembaga itu selanjutnya memberikan perintah pelaksanaan kepada Bulog.
Rangkaian administrasi tersebut membuat Bulog belum dapat menetapkan waktu penyaluran sebelum dokumen perintah diterima secara resmi. Namun, perusahaan menyatakan tidak memerlukan persiapan tambahan untuk memulai distribusi. Kemasan beras bantuan telah tersedia, begitu pula gudang yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyaluran. Kesiapan ini memungkinkan Bulog bergerak segera setelah Badan Pangan Nasional menerbitkan perintah.
Dengan demikian, hambatan pelaksanaan saat ini bukan terletak pada ketersediaan beras, kemasan, maupun sarana penyimpanan. Penyaluran hanya menunggu penyelesaian tahapan administratif dan penerbitan instruksi resmi dari pemerintah. Begitu surat perintah diterima, Bulog akan langsung menjalankan distribusi beras bantuan sesuai ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kebijakan penyaluran bantuan beras pemerintah memasuki tahap persiapan setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan mulai dikirim pada pekan tersebut. Pemerintah memilih mekanisme penyaluran sekaligus untuk bantuan periode Oktober, November, dan Desember. Pola ini berbeda dari skema sebelumnya yang umumnya menyalurkan bantuan setiap bulan.
Penyaluran secara rapel tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan pangan penerima manfaat terpenuhi hingga akhir tahun. Program bantuan itu menyasar 33,2 juta penerima yang tercatat dalam desil 1 hingga desil 4. Kelompok tersebut mencakup masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan data penerima manfaat yang digunakan pemerintah.
Pemerintah juga menyebut ketersediaan beras bantuan hingga akhir tahun mencapai sekitar 1 juta ton. Jumlah tersebut disiapkan untuk mendukung distribusi kepada seluruh penerima yang telah masuk dalam sasaran program. Dengan ketersediaan itu, proses penyaluran tinggal menunggu perintah pemerintah agar dapat segera dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Saat berada di Makassar pada Rabu, 7 Oktober, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kepastian bantuan tersebut. Ia menyatakan beras telah tersedia dan akan segera disalurkan. Pernyataan itu sekaligus memberikan kepastian bahwa program bantuan pangan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun penyaluran untuk tiga bulan dilakukan secara bersamaan.
Selain bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menyiapkan program berbeda berupa 1 juta ton beras bersubsidi. Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masih membeli beras, tetapi membutuhkan harga yang lebih terjangkau. Harga beras bersubsidi tersebut disebut sebesar Rp12.500 per kilogram. Skema ini diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan pilihan pangan dengan harga yang lebih mudah dijangkau.
