Jakarta | Bank Indonesia belum menetapkan arah suku bunga acuan untuk bulan depan. Keputusan tersebut masih akan bergantung pada data terbaru yang tersedia serta perkembangan ekonomi dan pasar ke depan. Dengan demikian, belum ada keputusan yang dapat dipastikan mengenai apakah suku bunga akan dipertahankan, dinaikkan, atau diturunkan pada pertemuan kebijakan berikutnya. Bank sentral akan menilai informasi yang masuk sebelum menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan hal itu dalam konferensi pers pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa otoritas moneter terus mencermati perkembangan yang relevan sebelum mengambil keputusan untuk periode selanjutnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan suku bunga tidak ditetapkan lebih awal tanpa mempertimbangkan perubahan data dan situasi terkini. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan informasi yang berkembang, bukan semata-mata dengan mengacu pada keputusan sebelumnya.
Sikap menunggu data ini memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menilai kondisi secara menyeluruh menjelang keputusan bulan depan. Perkembangan ke depan tetap menjadi bagian dari pertimbangan, sehingga arah kebijakan belum dapat disimpulkan hanya dari keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers. BI akan mengikuti data terbaru dan menilai implikasinya sebelum menentukan suku bunga acuan. Hingga penilaian tersebut dilakukan, bank sentral belum memberikan kepastian mengenai keputusan berikutnya. Fokus pada evaluasi ini mencerminkan proses pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan informasi aktual dan perubahan kondisi, tanpa mendahului hasil keputusan yang akan ditetapkan pada waktu mendatang.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI Rate pada level 5,75 persen. Keputusan ini mencerminkan sikap hati-hati otoritas moneter dalam menilai perkembangan ekonomi dan pasar keuangan sebelum menyesuaikan arah kebijakan lebih lanjut. BI memilih menunggu data terbaru agar langkah yang diambil tetap sesuai dengan perubahan kondisi domestik maupun global.
Dalam keputusan yang sama, suku bunga deposit facility dinaikkan menjadi 5 persen. Sementara itu, suku bunga lending facility tetap berada di level 6,50 persen. Penyesuaian pada deposit facility tersebut melengkapi pengaturan suku bunga kebijakan dan koridor operasional, sekaligus memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas serta menjaga transmisi kebijakan moneter di pasar uang.
Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kebijakan saat ini. Pergerakan mata uang dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk arah suku bunga global, kondisi pasar keuangan internasional, dan arus modal. Karena itu, BI akan terus mencermati perkembangan tersebut dan menempuh langkah yang diperlukan untuk menjaga rupiah tetap sejalan dengan fundamental ekonomi. Sikap ini juga bertujuan mempertahankan kepercayaan pelaku pasar serta mendukung kestabilan makroekonomi.
Di sisi lain, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia perlu menyeimbangkan upaya mengendalikan risiko terhadap stabilitas dengan dukungan bagi kegiatan ekonomi domestik. Dengan menahan BI Rate, bank sentral menjaga konsistensi kebijakan, sembari mengevaluasi dampak suku bunga terhadap inflasi, nilai tukar, konsumsi, dan investasi. Keputusan berikutnya akan bergantung pada informasi yang tersedia, bukan semata-mata pada satu indikator atau pergerakan pasar dalam jangka pendek.
Pendekatan berbasis data ini menegaskan bahwa kebijakan suku bunga dapat disesuaikan apabila prospek ekonomi dan risiko berubah. Untuk saat ini, kombinasi suku bunga kebijakan 5,75 persen, deposit facility 5 persen, dan lending facility 6,50 persen menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas rupiah tanpa mengabaikan pertumbuhan. Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan domestik dan global serta menyampaikan penilaian kebijakannya secara berkala.
Penguatan insentif kebijakan untuk instrumen domestic non-deliverable forward (DNDF) menjadi salah satu langkah Bank Indonesia dalam memperkuat pengelolaan nilai tukar. Menurut Destry, kebijakan ini diarahkan untuk mendorong penggunaan instrumen lindung nilai di pasar domestik sekaligus menarik aliran modal asing. Dengan menyediakan sarana untuk mengelola risiko perubahan kurs, DNDF dapat membantu pelaku pasar mengambil keputusan investasi tanpa harus mengabaikan kebutuhan perlindungan terhadap volatilitas rupiah.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal. Perubahan kondisi keuangan global, arah suku bunga negara maju, serta pergerakan arus modal dapat memengaruhi permintaan valuta asing dan membentuk tekanan pada kurs. Instrumen lindung nilai yang semakin aktif memberi pelaku pasar pilihan untuk mengelola eksposur secara lebih terukur. Pada saat yang sama, insentif yang tepat dapat memperkuat daya tarik pasar keuangan domestik bagi investor asing.
Pengembangan DNDF bukan hanya ditujukan untuk menghadapi gejolak jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Pasar yang lebih dalam dan likuid berpotensi mendukung pembentukan harga yang lebih efisien, memperluas pilihan instrumen, dan meningkatkan kemampuan sistem keuangan menyerap perubahan arus dana. Dengan demikian, penguatan pasar domestik dapat melengkapi respons kebijakan terhadap risiko dari luar negeri, bukan menggantikan kewaspadaan terhadap perkembangan global.
Bank Indonesia juga mengaitkan bauran kebijakan moneter dengan upaya menjaga sasaran inflasi sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Stabilitas rupiah penting karena pergerakan kurs dapat memengaruhi harga barang impor dan, pada akhirnya, tekanan inflasi. Karena itu, BI akan terus mengoptimalkan instrumen moneter sesuai perkembangan data dan kondisi ekonomi. Bank sentral juga menyatakan dapat mengambil penyesuaian yang diperlukan demi menjaga stabilitas perekonomian, dengan mempertimbangkan keseimbangan kestabilan nilai tukar, pengendalian inflasi, dan ketahanan sektor keuangan.
Selain menjaga stabilitas nilai tukar dan harga, arah kebijakan Bank Indonesia juga mencakup dukungan terhadap momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran. Kedua ranah ini melengkapi kebijakan moneter: kebijakan makroprudensial membantu memastikan pembiayaan tersedia bagi kegiatan produktif, sementara sistem pembayaran yang efisien memudahkan transaksi rumah tangga dan dunia usaha. Dengan demikian, penguatan aktivitas ekonomi dapat berjalan seiring pengelolaan risiko, tanpa mengabaikan ketahanan sistem keuangan. Dalam kondisi ketidakpastian global, keseimbangan tersebut penting agar dorongan pertumbuhan tidak menimbulkan kerentanan baru, baik pada lembaga keuangan maupun dalam transaksi sehari-hari.
Kebijakan makroprudensial yang akomodatif diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor riil. Pelonggaran kebijakan dapat memberi ruang bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk mendukung kebutuhan modal kerja serta investasi pelaku usaha, termasuk sektor yang memiliki kapasitas mendorong produksi dan penciptaan lapangan kerja. Upaya ini bukan semata-mata meningkatkan volume pembiayaan, melainkan memperbaiki alirannya agar lebih efektif menjangkau kegiatan ekonomi yang produktif. Bank Indonesia tetap perlu mencermati kualitas kredit, kecukupan likuiditas, dan kemampuan debitur memenuhi kewajiban. Pengawasan serta koordinasi dengan otoritas terkait menjadi penting untuk memastikan dukungan terhadap pertumbuhan tidak melemahkan stabilitas sistem keuangan. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan dapat memberi dorongan yang terukur sekaligus menjaga daya tahan lembaga keuangan ketika kondisi ekonomi berubah.
Pada sistem pembayaran, terdapat tiga arah penguatan yang mendukung aktivitas ekonomi. Pertama, memperluas penerimaan pembayaran digital agar semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat dapat bertransaksi secara praktis, termasuk mereka yang sebelumnya belum terjangkau layanan nontunai. Kedua, memperkuat manajemen risiko layanan pembayaran untuk menjaga keamanan, melindungi pengguna, dan mengurangi potensi gangguan maupun penyalahgunaan. Ketiga, meningkatkan keandalan serta ketahanan infrastruktur pembayaran sehingga transaksi dapat berlangsung lancar dan layanan tetap tersedia saat terjadi tekanan atau gangguan. Ketiga upaya ini saling melengkapi: akses digital yang luas perlu ditopang perlindungan yang memadai dan infrastruktur yang kuat.
Baca juga: Rupiah Tertahan di Rp17.992 per Dolar AS, Pasar Mencermati Kebijakan Washington | Tekanan Global dan Dolar Kuat Jadi Tantangan bagi Stabilitas Ekonomi Indonesia | Kebijakan Berbasis Kebutuhan Dasar Jadi Sorotan dalam Penilaian Sarmuji
