Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia menghadapi serangan melalui berbagai jalur, terutama ketika peluang bagi negara untuk menjadi kuat dan maju semakin terbuka. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pernyataan itu menggambarkan cara Prabowo membaca tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah upaya memperkuat posisi dan kemampuan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bangsa Indonesia kerap mengalami gangguan ketika mulai bangkit. Menurut pandangannya, kemajuan dan potensi Indonesia dapat memunculkan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ia juga menyebut berdirinya Indonesia tidak berkenan bagi bangsa-bangsa tertentu. Ucapan itu disampaikan sebagai penilaian presiden mengenai dinamika yang dihadapi negara, bukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen dalam pernyataan tersebut.
Prabowo menempatkan kemungkinan gangguan itu dalam konteks terbukanya kesempatan bagi Indonesia untuk berkembang. Negara ini, menurutnya, memiliki peluang menjadi lebih kuat dan mencapai kemajuan. Karena itu, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju tujuan tersebut tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Penyampaian ini sekaligus menekankan perlunya melihat tantangan secara serius, sembari tetap membedakan pandangan politik yang diutarakan pemimpin dan fakta yang memerlukan verifikasi tersendiri.
Sidang kabinet paripurna menjadi forum bagi presiden untuk menyampaikan penilaiannya kepada jajaran pemerintahan. Dalam pidato pembuka itu, Prabowo mengaitkan kebangkitan bangsa dengan potensi adanya tekanan dari luar atau berbagai bentuk gangguan. Ia tidak merinci dalam konteks pernyataan yang tersedia siapa pihak yang dimaksud maupun bentuk serangan yang disebutkan. Dengan demikian, inti pesannya adalah kewaspadaan terhadap tantangan yang ia yakini dapat muncul ketika Indonesia berupaya memanfaatkan peluang untuk maju, sekaligus menjaga kepentingan nasional dan rakyat.
Prabowo mengaitkan tekanan yang dihadapi Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Nusantara. Menurut pandangannya, kekayaan tersebut telah lama menarik perhatian pihak-pihak yang ingin mengambilnya. Karena itu, potensi alam Indonesia bukan hanya menjadi sumber kekuatan, melainkan juga alasan mengapa kepentingan atas sumber daya itu terus diperebutkan. Pernyataan tersebut menempatkan kekayaan alam dalam konteks yang lebih luas daripada urusan ekonomi semata: ada persoalan mengenai siapa yang menguasai, mengelola, dan memperoleh manfaatnya. Penekanan ini menjadi bagian dari pesan bahwa kepentingan rakyat perlu menjadi dasar dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa sumber daya Indonesia telah dirampas selama bertahun-tahun, bahkan hingga ratusan tahun. Uraian itu menggambarkan panjangnya sejarah pengambilan kekayaan Nusantara dan besarnya tantangan untuk memastikan manfaatnya kembali kepada bangsa. Tanpa menambahkan rincian atau menunjuk pihak tertentu, inti pernyataannya adalah bahwa Indonesia telah lama menghadapi tekanan terhadap kekayaan alamnya. Pengalaman tersebut, dalam pandangannya, perlu menjadi pengingat agar pengelolaan sumber daya dilakukan dengan lebih baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kekayaan alam tidak cukup hanya diakui sebagai aset; cara mengelolanya turut menentukan apakah potensi tersebut dapat mendukung masa depan bangsa.
Prabowo menghubungkan pengelolaan sumber daya alam yang baik dengan peluang untuk membuka potensi Indonesia Emas. Gagasan ini menekankan bahwa kekayaan alam dapat memberi kontribusi bagi kemajuan apabila dikelola secara tepat dan hasilnya diarahkan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, tantangannya bukan semata menjaga sumber daya dari tekanan, tetapi juga memastikan tata kelola mampu mengubah potensi menjadi manfaat yang lebih luas. Pandangan tersebut menyatukan dua pokok: kekayaan Nusantara telah lama menjadi sasaran, sementara pengelolaan yang baik dapat menjadi jalan menuju cita-cita Indonesia Emas. Pesan itu menempatkan kedaulatan atas sumber daya dan kesejahteraan masyarakat sebagai hal yang saling berkaitan dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan.
Prabowo menyatakan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah selama dua tahun masa jabatannya diarahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ia menempatkan tujuan tersebut sebagai dasar dalam menghadapi berbagai keadaan, termasuk ketika keputusan yang perlu diambil tidak mudah atau tidak selalu mendapat sambutan dari semua pihak. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan bangsa dan masyarakat, bukan semata-mata mencari persetujuan atau membuat pihak lain merasa senang.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap naif dalam membaca situasi. Dalam pandangan Prabowo, keadaan perlu dihadapi sebagaimana adanya, dengan memahami tantangan dan kenyataan yang dihadapi. Sikap tersebut, sebagaimana ia sampaikan, menuntut keberanian untuk melihat persoalan secara jernih dan menentukan langkah berdasarkan kebutuhan nasional. Menghindari kenyataan demi menjaga kenyamanan sesaat, menurut kerangka pandang itu, bukan pilihan yang dapat dijadikan pegangan.
Prabowo menggambarkan pilihan pemerintah sebagai keharusan untuk menghadapi kesulitan, alih-alih berpura-pura bahwa keadaan selalu mudah. Ia mengaitkan sikap tersebut dengan upaya menyelamatkan kekayaan bangsa dan melindungi rakyat Indonesia. Dengan demikian, kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai pertimbangan utama ketika pemerintah menghadapi tekanan maupun pilihan yang rumit. Ia tidak menggambarkan tugas itu sebagai upaya menyenangkan setiap pihak, tetapi sebagai tanggung jawab untuk tetap berpihak kepada kepentingan negara dan warganya.
Penekanan tersebut memberi konteks pada cara Prabowo menjelaskan arah pemerintahannya. Dua tahun masa jabatan disebut sebagai periode ketika langkah pemerintah dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat, sementara sikap terhadap keadaan harus tetap tegas dan tidak naif. Uraian itu berfokus pada prinsip dan pilihan yang ia sampaikan, bukan pada rincian program atau capaian tertentu. Pesan utamanya ialah bahwa menghadapi kenyataan, meskipun sulit, dipandang perlu demi menjaga kekayaan bangsa serta memastikan kepentingan rakyat Indonesia tetap menjadi tujuan utama.
Prabowo memperingatkan bahwa apabila sistem lama terus dipertahankan, kekayaan alam Indonesia berisiko tidak dinikmati oleh masyarakat sendiri. Peringatan itu menempatkan kepentingan rakyat sebagai ukuran penting dalam menilai cara negara mengelola kekayaan yang dimilikinya. Menurut Prabowo, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar sumber daya yang tersedia, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Jika tata kelola tidak berubah, masyarakat dapat tetap berada di luar lingkaran penerima manfaat, meskipun kekayaan itu berasal dari tanah air mereka.
Dalam kritiknya, Prabowo menyebut bangsa, rakyat, dan pemerintah telah ditipu. Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya bahwa sistem yang berjalan telah membuat kepentingan publik dirugikan. Ia menyampaikan kritik itu sebagai peringatan mengenai keadaan yang, menurutnya, perlu diperiksa dan diperbaiki, bukan sebagai uraian tentang putusan hukum tertentu. Dengan demikian, perhatian diarahkan pada konsekuensi bagi masyarakat dan tanggung jawab untuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola demi kepentingan bersama.
Prabowo juga mengangkat persoalan penyelundupan melalui sebuah pertanyaan retoris. Ia mempertanyakan apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang akan menyatakan bahwa penyelundupan bukan pelanggaran. Pertanyaan itu menunjukkan keberatannya terhadap kemungkinan tindakan tersebut dianggap seolah-olah tidak bermasalah. Namun, pernyataan tersebut tetap merupakan kritik dan pertanyaan yang disampaikan Prabowo; hal itu tidak dengan sendirinya menetapkan kesimpulan hukum mengenai suatu perkara, pihak tertentu, ataupun bentuk pelanggaran yang spesifik.
Melalui peringatan dan pertanyaan tersebut, Prabowo menekankan risiko apabila pola lama terus berlangsung: kekayaan alam dapat gagal memberi manfaat kepada rakyat yang semestinya menjadi penerima utamanya. Kritiknya menghubungkan tata kelola, kepentingan publik, dan perlunya sikap tegas terhadap persoalan yang ia soroti. Pesan utamanya adalah agar kepentingan bangsa tidak dikesampingkan dan agar kekayaan Indonesia tidak terus-menerus dinikmati di luar masyarakat sendiri. Ia meminta perhatian terhadap sistem yang dinilainya merugikan, sekaligus menegaskan bahwa persoalan penyelundupan patut dipertanyakan secara terbuka.
Baca juga: Prabowo Soroti Capaian Dua Tahun Pemerintahan dan Penindakan Penyelundupan | Maung Putih hingga Isyarat Cinta Rocky Gerung di Sidang Dua Tahun Prabowo-Gibran | Menteri dan Wamen Tiba dengan Maung Putih di Sidang Kabinet Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
