Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpeluang tumbuh hingga 7,5%. Namun, angka tersebut merupakan potensi yang memerlukan dukungan kebijakan dan kondisi ekonomi yang memadai, bukan capaian yang sudah terealisasi. Menurut Airlangga, salah satu prasyarat utamanya adalah peningkatan investasi dalam perekonomian nasional.
Airlangga menjelaskan bahwa investasi perlu berada di kisaran 30% dari produk domestik bruto (PDB) agar pertumbuhan ekonomi sebesar itu dapat didorong. Porsi investasi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan penanaman modal untuk mendukung kegiatan produksi, memperluas kapasitas usaha, dan menciptakan nilai tambah. Dengan demikian, pembahasan mengenai pertumbuhan tidak hanya berkaitan dengan target angka, tetapi juga dengan ketersediaan modal yang dapat menopang aktivitas ekonomi.
Selain besaran investasi, Airlangga menekankan pentingnya memperbaiki efisiensi penggunaan modal. Efisiensi ini tercermin dalam incremental capital output ratio (ICOR), yaitu indikator yang menggambarkan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output. Perbaikan ICOR berarti modal yang ditanamkan dapat menghasilkan peningkatan produksi secara lebih efektif. Sebaliknya, jika kebutuhan investasi untuk menambah output terlalu besar, dorongan terhadap pertumbuhan menjadi kurang efisien.
Karena itu, upaya mendorong pertumbuhan 7,5% tidak cukup hanya dengan menambah nilai investasi. Kualitas pemanfaatan investasi juga perlu diperhatikan, sehingga modal benar-benar mengalir ke kegiatan yang produktif dan berdampak pada output. Keterkaitan porsi investasi dan efisiensi tersebut menjadi inti pandangan Airlangga mengenai syarat pertumbuhan yang lebih tinggi. Penjelasannya memberi gambaran bahwa kedua aspek perlu berjalan bersama dalam mendukung kinerja ekonomi.
Airlangga menyampaikan pandangan itu kepada awak media di kantornya pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia tidak menjelaskan kapan pertumbuhan sebesar 7,5% dapat terwujud. Oleh sebab itu, angka tersebut perlu dipahami sebagai peluang yang bergantung pada pemenuhan berbagai prasyarat, terutama investasi sekitar 30% dari PDB dan perbaikan efisiensi yang tercermin melalui ICOR. Pernyataan itu menegaskan tantangan dalam mengubah potensi menjadi pertumbuhan aktual tanpa menetapkan jadwal pencapaiannya.
Pemerintah menetapkan target investasi Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Target tersebut menjadi salah satu tolok ukur penting dalam upaya memperkuat kegiatan ekonomi, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Hingga akhir September 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.539,2 triliun, atau setara dengan 75,4% dari sasaran tahunan. Angka ini menunjukkan kemajuan terhadap target, tetapi masih ada selisih yang perlu dikejar pada sisa tahun berjalan.
Realisasi investasi memberi gambaran tentang besarnya modal yang telah masuk ke perekonomian, tetapi jumlahnya saja belum menjelaskan seberapa efektif modal tersebut menghasilkan pertumbuhan. Untuk menilai hubungan itu, salah satu indikator makroekonomi yang digunakan adalah ICOR, singkatan dari Incremental Capital Output Ratio. Indikator ini mengukur kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan output atau pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ICOR membantu membaca efisiensi pemanfaatan modal, bukan sekadar besarnya nilai investasi yang dibukukan.
Secara umum, angka ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa modal digunakan dengan lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, ICOR yang lebih tinggi dapat mengindikasikan bahwa diperlukan investasi lebih besar untuk menghasilkan tambahan output yang sama. Karena itu, pembahasan mengenai target investasi perlu disertai perhatian pada mutu dan produktivitas investasi. Efisiensi proyek, kepastian usaha, keterhubungan dengan rantai pasok, serta kemampuan menyerap tenaga kerja turut memengaruhi dampak investasi terhadap perekonomian.
Airlangga menyebut ICOR Indonesia sebesar 6,1%. Ia juga menyampaikan kemungkinan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5% apabila investasi berada di sekitar 30% dari PDB dan ICOR mencapai 4%. Angka-angka tersebut menggambarkan kondisi yang dikaitkan dengan peluang pertumbuhan lebih tinggi, bukan pernyataan bahwa syarat itu telah terpenuhi. Target realisasi investasi 2026 dan capaian hingga September dapat menjadi konteks untuk menilai kemajuan, sementara ICOR memberi sudut pandang mengenai efisiensi penggunaan modal. Keduanya membantu menjelaskan tantangan dalam mendorong investasi sekaligus pertumbuhan ekonomi.Airlangga menyebut Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di kawasan ekonomi khusus (KEK) saat ini mencapai 2,3%. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kebutuhan investasi untuk menghasilkan tambahan output ekonomi. Dalam pembahasan target pertumbuhan nasional, efisiensi investasi penting diperhatikan karena besarnya modal yang ditanamkan perlu diikuti pemanfaatan yang produktif. Pemerintah pun mendorong agar investasi di KEK dan kawasan industri semakin efisien, sehingga kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi dapat diperkuat. Penekanan pada efisiensi tidak hanya berkaitan dengan jumlah investasi, melainkan juga bagaimana modal digunakan dan diterjemahkan menjadi aktivitas produksi, peluang usaha, serta nilai tambah di berbagai sektor. Dengan demikian, indikator ICOR dapat menjadi bagian dari evaluasi atas kinerja investasi.
KEK dan kawasan industri memiliki peran sebagai lokasi yang diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha dan produksi. Karena itu, peningkatan efisiensi di kedua kawasan tersebut menjadi perhatian dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dorongan ini menempatkan kualitas penggunaan modal sebagai pertimbangan, di samping besarnya arus investasi yang masuk. Ketika investasi lebih efisien, modal diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi perekonomian. Namun, penilaian atas capaian tetap perlu merujuk pada indikator dan konteks yang disampaikan, tanpa menyimpulkan lebih jauh mengenai penyebab perubahan angka atau dampaknya. Pernyataan Airlangga mengenai ICOR KEK sebesar 2,3% memberi konteks bagi agenda tersebut, sementara penguatan efisiensi disebut sebagai sasaran yang perlu terus diperhatikan.
Didik Purbadi, Ketua Aliansi KEK Indonesia, menyampaikan pandangan bahwa ICOR dan pertumbuhan ekonomi di KEK lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, kondisi itu telah berlangsung sejak pandemi COVID-19. Pandangan tersebut menggambarkan perbandingan yang ia sampaikan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor penyebab ataupun menetapkan bahwa perbedaan itu merupakan hasil dari kebijakan tertentu. Karena itu, keterangan Didik perlu dipahami sesuai batas pernyataannya. Dalam pembahasan investasi, pandangan tersebut dapat disandingkan dengan dorongan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, tanpa menyamakan kedua hal sebagai hubungan sebab-akibat. Fokus kebijakan yang disebut Airlangga tetap pada upaya memperbaiki efisiensi investasi di KEK maupun kawasan industri, agar investasi dapat mendukung aktivitas ekonomi secara lebih produktif.
Data pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan laju yang relatif stabil, tetapi belum mencapai tingkat yang diperlukan untuk mendorong perubahan besar dalam skala ekonomi. Perekonomian tumbuh 5,31% pada 2022, kemudian mencatat pertumbuhan 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024. Pada 2025, angka pertumbuhan tercatat sebesar 5,11%. Rangkaian tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun terakhir berada di sekitar 5%, dengan sedikit perbedaan dari tahun ke tahun. Angka-angka ini menjadi konteks penting ketika membahas peluang mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, termasuk gagasan mengenai laju hingga 7,5% yang disebut dalam pembahasan investasi.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Target itu berada di atas capaian 2025, sehingga pencapaiannya akan membutuhkan penguatan kegiatan ekonomi dan realisasi investasi yang mendukung produktivitas. Di sisi lain, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sasaran yang lebih ambisius, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Kedua angka tersebut memiliki konteks berbeda: target APBN merupakan sasaran resmi untuk tahun anggaran tertentu, sedangkan angka 8% merupakan tujuan pemerintah yang lebih luas. Perbedaan ini penting agar target, aspirasi, dan hasil aktual tidak dipahami sebagai hal yang sama.
Dalam memaparkan syarat investasi.
Baca juga: Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,52 Persen, Konstruksi Jadi Salah Satu Penopang | Prabowo Paparkan Tekanan Global dan Risiko Bencana yang Dihadapi Indonesia | Investasi Sukses Bersama Lepas 26,67 Persen Saham WIFI Senilai Rp4,06 Triliun
